Prof Dwi: Harga Gabah di Bawah Biaya Produksi, Petani Indonesia Makin Miskin

Prof Dwi: Harga Gabah di Bawah Biaya Produksi, Petani Indonesia Makin Miskin  - inilah.com
Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dwi Andreas Santosa (ist)

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dwi Andreas Santosa menyayangkan amburadulnya perencanaan pangan nasional. Bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani, masih rendah. Jangan heran kalau kemiskinan terus membayangi petani.

“Ketika Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp4.200 per kilogram, saat panen raya pada Maret-April 2021, jaringan petani kami menjual gabah Rp3.500-Rp3.700 per kilogram. Jual rugi. Tidak ada yang turun tangan tuh. Ya sudahlah,” ungkap Prof Dwi kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Padahal, lanjutnya, biaya produksi yang dikeluarkan petani mencapai Rp4.523 per kilogram. Artinya, setiap musim panen petani harus merugi Rp323 per kilogram. Kerugian makin membubung lantaran harga beli gabah dari tengkulak seringkali di bawah HPP.

Baca juga  Dicueki Puan di Sidang Paripurna, Fahmi: Gimana Mau jadi Capres

“Harusnya pemerintah punya blueprint pangan nasional yang jelas. Termasuk reorientasi Perum Bulog. Apakah dijadikan sebagai stabilisator harga seperti era Soeharto. Atau murni bisnis. Bulog disuruh jualan beras, yang penting untung,” imbuhnya.

Prof Dwi pun membandingkan nasib petani Indonesia dengan Vietnam dan Thailand. Di Vietnam dan Thailand, luas lahan pertanian per keluarga lebih tinggi ketimbang Indonesia.

“Petani Vietnam dan Thailand lahannya minimal 1 hektare. Nah, Indonesia tidak sampai 1 hektare. Antara 0,2 hingga 03 hektare,” ungkapnya.

Keberpihakan pemerintah Vietnam dan Thailand terhadap petaninya, lanjut Prof Dwi, patut ditiru. Di kedua negara itu, pemerintah menyediakan lahan gratis untuk pertanian.

Baca juga  Prihatin Pelecehan Seksual Terjadi Dalam Lingkungan KPI

“Sementara di Indonesia, biaya sewa lahan berkontribusi terbesar terhadap biaya produksi. Wajarlah bila ongkos produksi beras di Indonesia lebih mahal,” terangnya.

Prof Dwi mengaku sempat mengusulkan adanya bantuan pupuk berskema direct cast payment kepada petani pada akhir 2014. Artinya, pemerintah menggelontorkan dana cash kepada petani untuk membeli pupuk. Namun gagasan itu tidak jua dijalankan pemerintah.

Selanjutnya, Prof Dwi mengusulkan adanya reorganisasi yang tegas dan jelas untuk Perum Bulog. Apakah dijadikan sebagai lembaga stabilisator harga atau komersial. Kalau stabilisator harga, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus. Ketika harga gabah atau beras di bawah harga pasar, maka Perum Bulog menggelontorkan dana talangan kepada petani.

Baca juga  Isu Bubarkan MUI, Din Syamsuddin Siap Bela Sampai Titik Darah Penghabisan

Namun, lanjutnya, apabila Perum Bulog menjadi badan usaha komersial yang profit oriented, jalannya muda. Lantaran Bulog sudah punya infrastruktur yang mumpuni.

“Kapasitas gudang Bulog mencapai 3 juta ton. Paling gede di kalangan pemain beras. Swasta yang gede-gede maksimal punya 0,5 juta ton,” ungkapnya.

Tinggalkan Komentar