PTM di Jakarta Rawan Kluster COVID-19, Peneliti Sarankan Pakai Sistem Hybrid

Pembelajaran Tatap Muka PTM - inilah.com
Foto Antara

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan kebijakan pemerintah menerapkan pembelajaran tatap muka 100 persen rentan memicu penyebaran COVID-19.

“Sistem pendidikan nasional perlu rancangan untuk lebih resilien terhadap ancaman bencana dan pandemi menunjukkan urgensi untuk mempersiapkan hal tersebut. Selama pandemi masih ada, kami rasa sulit menciptakan kondisi ideal PTM 100 persen,” kata Nadia Fairuza melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Nadia mengatakan pada 5 Januari 2022 pemerintah kembali membuka PTM 100 persen dengan tingginya risiko penyebaran COVID-19.

Ia meminta pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan tersebut yang mulai berjalan di Jakarta, terutama dengan merebaknya varian Omicron dan juga beragamnya capaian vaksinasi di berbagai daerah.

Baca juga  Putin Disuntik Vaksin COVID-19 Dosis Ketiga

“Pelaksanaan PTM 100 persen dengan maksimal enam jam durasi pembelajaran pelaksanaanya masih cukup riskan mengingat mulai merebaknya varian Omicron di DKI Jakarta. Hal tersebut semakin mengkhawatirkan dengan belum meratanya akses vaksinasi untuk guru dan peserta didik,” katanya.

Menurut Nadia perpaduan metode pembelajaran tatap muka-dalam jaringan (daring) atau hibrid learning dapat menjadikan sistem pendidikan Indonesia yang lebih resilien dan tahan bencana.

SKB 4 menteri

Ia menyarankan agar kuota PTM ada pengurangan menjadi sama seperti tahun ajaran baru sebelumnya, yaitu berkisar 50-70 persen dengan protokol kesehatan ketat. Orang tua dan siswa sebaiknya dapat memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring untuk menjamin keamanan kesehatan.

Baca juga  Irjen Fadil: Dengan Segala Kerendahan Hati Saya Mohon Maaf Kepada Masyarakat

“Pertimbangannya adalah karena vaksinasi guru dan tenaga pengajar serta peserta didik juga belum terlaksana dengan merata dan penuh (dua kali vaksinasi) serta adanya tren kenaikan kasus setelah libur panjang di akhir tahun,” katanya.

Ia menambahkan perlu adanya jeda waktu usai libur hingga PTM pelaksanaannya secara penuh. “Kemendikbud dan Dinas Pendidikan juga wajib memastikan bahwa sekolah-sekolah yang mengikuti PTM, baik 100 persen maupun terbatas, memiliki fasilitas dan sanitasi yang lengkap dan baik serta para guru dan stafnya sudah tervaksinasi lengkap,” katanya.

Nadia menambahkan sekolah perlu memastikan terpenuhinya beberapa persyaratan dalam SKB 4 menteri, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, adanya alat pengukur suhu thermogun dan pemetaan warga satuan pendidikan.

Baca juga  Berburu Seragam Sekolah Jelang Penerapan PTM

Nadia mengatakan perlunya pemeriksaan secara masif terkait pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah, terutama terkait dengan check-list dari pemerintah. Pemeriksaan juga perlu berjalan per klaster sekolah.

“Pemerintah harus memprioritaskan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan pemerintah tetap perlu memperhatikan bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik dan benar. Siswa yang turut serta dalam PTM perlu untuk vaksinasi mendukung upaya preventif dalam memvaksinasi guru,” katanya.

Tinggalkan Komentar