Sabtu, 02 Juli 2022
03 Dzul Hijjah 1443

Pulihan Ekonomi Sesuai Arahan Presiden Jokowi, Mendag Lutfi Perjuangkan 3 Perjanjian Dagang di DPR

Minggu, 29 Agu 2021 - 09:51 WIB
Pulihan Ekonomi Sesuai Arahan Presiden Jokowi, Mendag Lutfi Perjuangkan 3 Perjanjian Dagang di DPR - inilah.com

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bersama Komisi VI DPR tengah menggodok tiga kerja sama dagang yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional. “Penyelesaian ketiga persetujuan ini merupakan arahan dari Presiden RI sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi, khususnya di masa pandemi,” kata Mendag Lutfi, Sabtu (28/8/2021).

Apa saja ketiganya? Pertama, pembahasan Rencana Pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade In Services Agreement/ATISA). Kedua, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). Terakhir, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA).

Di mana, ketiganya memiliki manfaat yang cukup dahsyat bagi pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. Misalnya, persetujuan ATISA, kata beber Mendag Lutfi, memberikan manfaat luas bagi pelaku usaha di sektor jasa nasional. Termasuk dalam rangka mendukung dan memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, dalam melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN.

Baca juga
Kemendag Gandeng TNI AU Penuhi Stok Minyak Goreng di Papua

Rencana pengesahan ATISA, menurut Mendag Lutfi, merupakan transformasi ekonomi ke sektor jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi seperti tertuang dalam Visi 2045. Informasi saja, ATISA yang diteken pada 7 Oktober 2020, merupakan peningkatan dari seluruh Persetujuan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) di sektor jasa perdagangan, jasa keuangan, dan jasa transportasi udara merupakan persetujuan perdagangan jasa yang lebih modern.

Masih kata Mendag Lutfi, ATISA memiliki pengaturan lebih baik ketimbang persetujuan sebelumnya. Sehingga mencerminkan persetujuan perdagangan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip disiplin perdagangan yang diharapkan oleh pelaku usaha dan investor. “Persetujuan ATISA dapat memberikan manfaat luas bagi pelaku usaha di sektor jasa nasional termasuk dalam rangka mendukung dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN,” ucap mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu. .

Baca juga
Ekspor Agustus 2021 Cetak Rekor Tertinggi, Mendag Lutfi Memang Top

Sementara, terkait RCEP, lanjut Mendag Lutfi, Indonesia memiliki peran kunci, karena merupakan inisiator dari persetujuan yang paling modern, komprehensif, dan berkualitas tinggi yang dimiliki Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, RCEP perlu segera diselesaikan ratifkasinya. Agar dunia usaha nasional dapat segera menikmati manfaat sebesar-besarnya sesuai target yang sudah disepakati pada 1 Januari 2022.

“Keunggulan RCEP terdapat pada aturan yang lebih memfasilitasi, mendorong nilai kumulasi yang tidak didapatkan dalam implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN sebelumnya dan bisa mendorong perluasan dan pendalaman mata rantai pasok di Kawasan. Di mana para pihak akan mendapatkan kemudahan akses bahan baku dan mendorong pembentukan regional production hub,” kata Mendag Lutfi.

Mengenai IK-CEPA, Mendag Lutfi mengatakan persetujuan yang ditandatangani pada 18 Desember 2020, menjadi babak baru hubungan Indonesia dan Korea Selatan. Diharapkan akan mendorong peningkatan perdagangan dan investasi serta kerja sama dagang, antara Indonesia dengan Korea Selatan yang masih terdapat ruang untuk pengembangan.

Baca juga
Ini Solusi Cerdas Mendag Lutfi, Telur Ayam dari Peternak Diborong untuk Bansos

Mendag Lutfi berharap, ketiga persetujuan kerja sama dagang tersebut, bisa segera disahkan Komisi VI DPR. Agar dapat diimplementasikan serta diambil manfaatnya. Pemanfaatan ketiga persetujuan ini juga harus diimbangi dengan peningkatan daya saing produk dan iklim usaha kondusif yang dapat tercapai dengan koordinasi sinergis antara pemerintah dan dunia usaha.

Tinggalkan Komentar