Selasa, 29 November 2022
05 Jumadil Awwal 1444

Puluhan Koruptor Bebas dalam Sehari, KPK: Setop Perlakuan Khusus Kejahatan Korupsi

Rabu, 07 Sep 2022 - 20:15 WIB
0512 061552 76d4 Inilah.com  - inilah.com
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Badan antikorupsi turut menyikapi langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang memberikan pembebasan bersyarat terhadap 23 koruptor secara bersamaan pada Selasa (6/9/2022). KPK menilai tindakan tersebut telah mencederai semangat pemberantasan korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menilai, perlakuan khusus terhadap pelaku korupsi harus dihentikan. Pasalnya, secara formil, kejahatan korupsi sudah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya harus dilaksanakan secara ekstra. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dianggap tidak memberi efek jera terhadap pelaku korupsi.

“Dalam rangkaian penegakan hukum ini, sepatutnya tidak ada perlakuan-perlakuan khusus yang justru akan mencederai semangat penegakan hukum tindak pidana korupsi,” kata Ali, di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Baca juga
Siap Ladeni Praperadilan Maming, KPK Yakin Menang

Kemenkumham membenarkan sebanyak 23 terpidana korupsi dari Lapas Sukamiskin dan Tangerang keluar dari kerangkeng dengan status bebas bersyarat. Mereka yakni Ratu Atut Chosiyah, Desi Aryani, Pinangki Sirna Malasari dan Mirawati.

Selanjutnya Syahrul Raja Sampurnajaya, Setyabudi Tejocahyono, Sugiharto, Andri Tristianto Sutrisna, Budi Susanto, Danis Hatmaji, Patrialis Akbar, Edy Nasution, Irvan Rivano Muchtar dan Ojang Sohandi. Kemudian Tubagus Cepy Septhiady, Zumi Zola Zulkifli, Andi Taufan Tiro, Arif Budiraharja, Supendi, Suryadharma Ali, Tubagus Chaeri Wardana Chasan, Anang Sugiana Sudihardjo dan terakhir Amir Mirza Hutagalung.

KPK mengakui bahwa pemberian remisi dan pembebasan bersyarat merupakan wewenang Kemenkumham. Namun dia meminta lapas yang sejatinya bagian dari penegakan hukum dalam konteks, criminal justice system, turut memikirkan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang butuh penanganan ekstra.

Baca juga
KPK Tak Publikasi Harta Ferdy Sambo, Diduga Akibat Dipimpin Polisi

“Penegakan hukum ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya agar tidak kembali melakukannya pada masa mendatang, sekaligus pembelajaran bagi publik agar tidak melakukan tindak pidana serupa,” kata Ali.

Ia menjelaskan KPK, selaku lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi pelaku korupsi turut memiliki tanggung jawab dalam memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. “Baik melalui pidana pokok penjara badan maupun pidana tambahan, seperti pencabutan hak politik ataupun merampas asetnya untuk memulihkan kerugian negara,” tuturnya.

 

Tinggalkan Komentar