Kamis, 19 Mei 2022
18 Syawal 1443

Pupuk Mahal Petani Angkat Tangan, Jangan Bicara Swasembada Pangan

Pupuk Mahal Petani Angkat Tangan, Jangan Bicara Swasembada Pangan

Persoalan pupuk langka dan mahal masih menggelayuti dunia pertanian di tanah air. Jadi, jangan bicara swasembada pangan sebelum masalah ini tuntas.

Anggota Komisi VII DPR, Abdul Wahid merasa prihatin dengan masih adanya petani yang mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.  Sementara pupuk kimia non subsidi, harganya sangat mahal. Dalam catatannya, harga pupuk non subsidi naik dua kali lipat dalam setahun.  “Keadaannya sekarang, petani itu diminta berproduksi maksimal. Tapi malah harga pupuk masih tinggi,” kata Abdul Wahid, Sabtu (5/2/2022).

Dia mengingatkan pemerintah agar segera mencarikan solusi untuk masalah petani ini. Dia meminta solusi yang menguntungkan semua pihak, buka cuma produsen pupuk, tetapi juga menguntungkan bagi petani.

Baca juga
OJK Setor Pajak dan Sisa Anggaran 2021 ke Negara lebih dari Rp450 Miliar

“Sebenarnya pupuk itu kan tanggung jawab pemerintah, bagaimana pengadaannya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Tujuannya supaya produksi dengan biaya jadi seimbang. Jadi petani juga untung, pemerintah tidak rugi, pengusaha juga dapat untung. Ya win-win solution-lah,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR itu.

Menurut anak buah Cak Imin ini. keberpihakan pemerintah terhadap petani khususnya sawit, masih rendah. Terbukti, petani sawit yang tersentral di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan, kesulitan mendapatkan pupuk yang terjangkau. Padahal, pemerintah tertolong dengan tingginya nilai ekspor dari minyak sawit.

Masih kata politisi PKB ini, sudah berbulan-bulan petani sawit mengeluhkan masalah ini. Sayangnya,pemerintah tidak kunjung mencarikan solusi meski punya kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan.

Baca juga
Dihadiahi Korek Kuping Raksasa dari Mahasiswa, Dasco: untuk Kenang-kenangan

“Hari ini kan langka pupuknya. Tidak seimbang juga kalau kita tidak segera menangani ini. Menurut saya, pemerintah harus mengawasi. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah supaya memang tidak terlalu jomplang harganya di pasaran. Sehingga petani tidak rugi,” katanya.

Ujung-ujungnya, kata Abdul Wahid, petani harus menelan kerugian lantaran harga tandan buah segar (TBS) sawit anjlok. Dampak dari pembatasan ekspor minyak sawit. “Sekarang sawitnya murah, kemudian pupuknya mahal. Bukan hanya mahal, tapi mendapatkannya juga sudah. Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi hal ini,” pungkas Abdul Wahid.

Tinggalkan Komentar