Rabu, 22 Maret 2023
30 Sya'aban 1444

Stop ‘Endorsement’ Rakyat Ingin Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024

Senin, 14 Nov 2022 - 18:54 WIB
Demi APBN Sehat, Jokowi Tahan Defisit di Bawah 3 Persen pada 2023 - inilah.com
Presiden Jokowi (Foto: Sekretariat Kabinet)

Hasil survei menyebut sebanyak 15,1 persen warga yang yakin memilih sosok calon presiden (capres) yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Baiknya Presiden Jokowi bersikap netral, agar tercipta pemilu yang adil.

Pengamat politik Refly Harun berpendapat, seharusnya Jokowi tidak perlu menyebarkan dukungan atau ‘endorsement’ ke sejumlah tokoh politik yang ingin maju dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurutnya sikap Jokowi bisa menghambat penyelenggaraan pemilu 2024 yang adil. Dia pun meminta Jokowi untuk bersikap netral dan berhenti menyebarkan dukungan ke sejumlah figur politik. “Selama era reformasi, tidak ada pemilu yang bisa dibilang adil, terbukti setiap pemilu selalu banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya kepada Inilah.com, Senin (14/11/2022).

Baca juga
BMKG: Hujan Lebat Melanda Jakarta hingga Sulawesi Utara

Jokowi, tutur dia, sudah menjabat selama 2 periode. Maka sudah seharusnya diakhir periode ini ditutup dengan cara yang indah. Dengan cara, meninggalkan legacy yang bisa dikenang masyarakat sepanjang masa.

Jika terus-terusan menyebarkan dukungan, Refly khawatir hal tersebut bisa menciderai citra politik Jokowi yang selama ini sudah susah payah ia bangun. “Jokowi sudah 2 periode, harus meninggalkan legacy yang bisa dikenang sepanjang waktu. Kalau tidak orang bisa memandang Jokowi sebagai orang yang buruk,” sambungnya.

Dia pun turut menyinggung soal diperbolehkannya menteri aktif ikut dalam kontetasi pilpres, namun tidak perlu menanggalkan jabatan menterinya. Seharusnya, kata Refly, Jokowi tegas untuk menyuruh menteri tersebut mundur dari jabatan.

Baca juga
BUMN Berpenghasilan di Bawah Rp50 Miliar Akan Dijual Erick Thohir

Pasalnya, besar peluang adanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pemilihan. Dampaknya, bisa mengganggu kinerja Kementerian. “State apparatus, state financial dan ada fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan lain. Bukan tidak mungkin menteri bisa kampanye saat kunjungan kerja. Rakyat ingin presiden Jokowi netral dalam pilpres 2024,” tegasnya.

Diketahui, litbang Kompas telah mengadakan survei tatap muka pada periode 24 September-7 Oktober 2022, tentang seberapa berdampaknya pengaruh Jokowi dalam mendukung sosok capres untuk maju pilpres 2024.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Dengan menggunakan metode ini, survei berada di tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian sebesar kurang lebih 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga
Rizky Billar Jadi Tersangka, Terancam 5 Tahun Penjara

Hasilnya, hanya 15,1 persen warga yang yakin memilih sosok capres yang didukung Jokowi. Sebanyak 35,7 persen responden menjawab masih mempertimbangkan, 30,1 persen tidak akan memilih sosok yang disarankan Jokowi itu, dan 19,1 persen sisanya tidak tahu.

Tinggalkan Komentar