Minggu, 03 Juli 2022
04 Dzul Hijjah 1443

Rapor Merah ICW untuk Pemberantasan Korupsi di Era Firli, Minim Jerat Politisi

Senin, 23 Mei 2022 - 11:14 WIB
Rapor Merah ICW untuk Pemberantasan Korupsi di Era Firli, Minim Jerat Politisi
Ketua Kpk Firli Bahuri

Indonesia Corruption Watch (ICW) menampilkan rapor merah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri.

Sepanjang tahun 2021, penuntutan yang dilakukan KPK terhadap politisi mengendur, KPK lebih banyak menuntut pihak swasta selama persidangan pada 2021.

“Mengendurnya penindakan KPK semakin terlihat, terdakwa dengan latar belakang politik, seperti anggota legislatif, lebih sedikit dituntut oleh KPK,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana dalam laporan hasil pemantauan tren vonis 2021 yang diterima Inilah.com, Senin (23/5/2022).

Kurnia mengatakan KPK menuntut 96 anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah pada 2018 dan 2019. Namun, KPK cuma menindak 89 orang legislatif di tingkat pusat dan daerah pada 2020 dan 2021.

Baca juga
Foto: KPK OTT Bupati Kuantan Singingi

“Untuk tahun 2021, KPK memproses hukum 27 orang yang didominasi anggota legislatif daerah, praktis hanya satu orang berasal dari anggota DPR RI,” ujar Kurnia.

Kurnia menilai KPK mulai melembek. Lembaga Antikorupsi itu dinilai enggan mendalami kasus korupsi untuk mendalami peran politikus.

“Yang dituntut oleh KPK mayoritas itu dari ranah swasta ada 31 orang, legislatif ada 27 orang. Ini penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya,” bebernya.

Kurnia menjelaskan, terdakwa korupsi dengan latar belakang politik seperti anggota legislatif lebih sedikit dituntut oleh KPK sepanjang 2021. Memang seluruhnya terdapat 89 orang, tetapi itu pada tingkat DPRD.

“DPR RI hanya satu orang ini memberikan sinyal bahwa KPK tidak banyak masuk sebenarnya dalam membongkar korupsi sektor politik yang dilakukan oleh elit elit belakangan waktu terakhir,” papar Kurnia.

Baca juga
Dewas KPK Senang Teri, Takut yang Kakap

Serupa juga dengan Kejaksaan Agung, kata Kurnia, lembaga yang dipimpin Sanitiar Burhanuddin itu juga belum mampu menyentuh elite-elite politik dalam melakukan pemberantasan korupsi. Padahal, kewenangan KPK dan Kejaksaan Agung bisa mengusut dugaan korupsi pada sektor politik.

“Kejaksaan itu mayoritas adalah perangkat desa ada 363 orang yang dituntut aparatur sipil negara peringkat dua dan peringkat tiganya ada kalangan swasta dari sini Kejaksaan belum banyak menangani perkara korupsi di wilayah politik,” beber Kurnia.

“Dari sini Kejaksaan belum banyak menangani perkara korupsi di wilayah politik. Padahal kewenangan Kejaksaan dan KPK itu sama karena menggunakan hukum material undang-undang tindak pidana korupsi,” sambungnya.

Baca juga
Walikotanya Tersangka, KPK Periksa Sekda Bekasi

Meski demikian, ICW mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil mendakwa 13 korporasi dalam kasus korupsi. “Ini jauh melampaui dari KPK, ini mereka memanfaatkan peraturan Mahkamah Agung soal hukum acara menggunakan atau mendakwah korporasi sebagai terdakwa,” pungkas Kurnia.

Tinggalkan Komentar