Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Ratusan Mahasiswa Gelar Demo Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Mahasiswa Tolak Pemilu
Aksi unjuk rasa mahasiswa (ilustrasi)

Ratusan mahasiswa di Mamuju, Sulawesi Barat melakukan unjuk rasa menolak Pemilu 2024 ditunda pada Jumat (18/3/2022).

Tergabung dalam PMII Cabang Mamuju, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju, dan Komunitas Mahasiswa untuk Perjuangan Rakyat Universitas Tomakaka, mereka menggelar demonstrasi dengan melakukan aksi mimbar bebas di bundaran Jalan Simpang Lima Kota Mamuju.

Para mahasiswa yang dikawal puluhan aparat kepolisian dari Polres Mamuju tersebut, kemudian melakukan long march berkeliling Kota Mamuju menyatakan penolakan terhadap adanya wacana penundaan Pemilu 2024.

“Kami menyatakan menolak Pemilu 2024 ditunda dan menolak wacana Presiden Jokowi tiga periode, karena itu bertentangan dengan amanat konstitusi negara ini,” kata Irfan, aktivis FPPI Pimkot Mamuju.

Baca juga
LSI: Rakyat Ingin Jokowi Akhiri Masa Jabatan pada 2024

Menurut dia, wacana jabatan presiden hingga tiga periode adalah tindakan sewenang-wenang, karena akan merombak hukum konstitusi demi mewujudkan kepentingannya dalam memperpanjang kekuasaan.

“Dan itu bertentangan dengan cita-cita pejuang reformasi yang menentang kekuasaan yang sewenang-wenang, dengan tidak menghargai konstitusi negara ini,” tegas Irfan.

Ia juga meminta agar amendemen UUD 1945 tidak dilaksanakan oleh parlemen untuk mewujudkan kepentingan masa jabatan presiden tiga periode, karena itu bertentangan dengan nilai demokrasi.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk mengendalikan harga sembako yang terus mengalami kenaikan, dan mengatasi kelangkaan minyak goreng yang membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya serta menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga
Keluarga Korban Pesawat China Eastern Dapat Asuransi dan Kompensasi

Selain itu, para mahasiswa mendesak agar Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang tentang Minerba dicabut oleh pemerintah.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk menuntaskan program reformasi agraria dan menghentikan kriminalisasi terhadap petani yang berupaya mempertahankan tanahnya,” kata Irfan lagi.

Ia juga meminta agar pelanggar hak asasi manusia (HAM) segera diadili dan meminta agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan.

Usai melakukan aksinya, massa mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.

 

Tinggalkan Komentar