Senin, 26 September 2022
30 Safar 1444

Reshuffle Kabinet Diyakini Tinggal Menunggu Waktu

Rabu, 30 Mar 2022 - 19:20 WIB
Jokowi
Rencana reshuffle pada pemerintahan periode kedua Jokowi diyakini tak lagi menjadi wacana.

Wacana perombakan kabinet (reshuffle) pada pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi diyakini bakal terealisasi. Sinyalemen ini muncul tak lepas dari sikap Jokowi yang mengeluhkan kinerja pembantunya ketika menghadiri kegiatan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Bali, akhir pekan lalu.

Pengamat politik, Siti Zuhro menilai, pemerintahan bakal rugi jika masih menunda-nunda rencana reshuffle yang sudah didengungkan pada 2021. Apalagi jika rencana reshuffle dikaitkan dengan lemahnya kinerja sejumlah menteri.

“Menunda-nunda reshuffle padahal sudah jelas ada menterinya yang kinerjanya tidak oke, justru merugikan. Bahkan dapat mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” kata Siti, Rabu (30/3/2022).

Ia meyakini pula sekarang ini masih terjadi pembahasan intensif pada kalangan internal pemerintahan, termasuk parpol-parpol pendukung untuk membahas reshuffle. Hal ini bisa dimaklumi mengingat pemerintah butuh dukungan parpol-parpol untuk menjaga soliditas.

Baca juga
Kader PAN se-Indonesia Sambut Antusias Pidato Kebudayaan Zulhas

Selain itu, Jokowi diyakini tidak ingin mengulangi pengalaman pada periode pertama yang menunjukkan, reshuffle tidak menjawab persoalan kendati dilakukan relatif cepat dan berulang kali. Artinya butuh pertimbangan matang untuk memutuskan secara tegas merombak kabinet.

“Dalam melakukan reshuffle meskipun ini hak prerogatif presiden, bukan berarti menafikan kepentingan partai-partai. Karena itu, berbagai kompromi akan dilakukan agar tidak ada yang merasa terugikan kepentingannya,” ujarnya.

Siti turut menyinggung reshuffle dilakukan mengingat PAN sudah menunggu masuk kabinet. Kondisi ini menguatkan potensi reshuffle dilakukan dalam waktu dekat karena Jokowi telah menunjukkan kekecewaannya terhadap kinerja menteri.

Apabila PAN masuk kabinet maka komposisi parpol-parpol pendukung pemerintah di parlemen semakin dominan. Hanya menyisakan 50 kursi PKS dan 54 kursi Demokrat sebagai parpol oposisi.

Baca juga
BBM Naik, Harga Semen di Papua Tembus di Atas Setengah Juta Rupiah

Kondisi tersebut sudah pasti menguntungkan pemerintah yang harus memastikan program-program kerja berjalan mulus hingga 2024. Atas dasar ini asumsi reshuffle tinggal menunggu waktu menjadi tidak berlebihan.

“Tak tertutup kemungkin reshuffle kabinet akan dilakukan,” kata dia.

Secara terpisah, analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto juga mengungkapkan hal yang sama. Reshuffle bakal terjadi karena momentumnya sudah tepat.

“Kalau perombakan kabinet dilakukan semester dua atau 2023, bukan tidak mungkin soliditas kekuasaan terganggu,” ungkapnya.

 

Tinggalkan Komentar