Sabtu, 02 Juli 2022
03 Dzul Hijjah 1443

Restui Merger Tri-Indosat, Kominfo Beri Tiga Syarat

Selasa, 09 Nov 2021 - 05:52 WIB
Penulis : Ibnu Naufal
Restui Merger Tri-Indosat, Kominfo Beri Tiga Syarat - inilah.com

Operator seluler Indosat dan Tri Indonesia akhirnya resmi mengantongi izin Kementerian Kominfo melakukan merger. Namun salah satu syarat yang diharuskan adalah pengembalian pita frekuensi kedua perusahaan.

Dijelaskan oleh Dirjen SDPPI Kominfo, Ismail pada hari ini, Senin (8/11) bahwa Tim Evaluasi Permohonan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia telah menyelesaikan proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan hasil evaluasi, merger keduanya tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan tidak melakukan praktik usaha yang diskriminatif,” ungkap Ismail pada jumpa pers virtual, Senin (8/11).

Baca juga
Kominfo Tindaklanjuti Dugaan Data Pasien RS Bocor

Ia jua menyebutkan ada tiga syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Indosat Ooredoo Hutchison atau IOh, nama perusahaan gabungan keduanya.

Pertama, IOH wajib melakukan penambahan jumlah site baru hingga tahun 2025 dengan jumlah paling sedikit sesuai dengan yang disampaikan pada proposalnya.

“Kedua, IOH wajib memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler hingga tahun 2025 dengan jumlah desa atau kelurahan baru yang terlayani paling sedikit sesuai dengan yang disampaikan pada proposalnya,” lanjutnya.

Ketiga, IOH wajib mengembalikan sebagian pita frekuensi radio kepada negara sebesar 5MHz FDD, dengan rincian 2x5MHz = 10MHz yang berada di pita frekuensi 2,1GHz.

Baca juga
Kominfo Buka Pendaftaran Calon Anggota KPI Pusat

“Kami memberikan masa waktu transisi paling lama satu tahun untuk pengembalian pita frekuensi, terhitung sejak tanggal izin pita frekuensi radio hasil penggabungan ditetapkan,” imbuhnya lagi.

Persetujuan Prinsip dari Menkominfo ini dikatakan, tidak mengurangi segala kewajiban PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia kepada negara, pemerintah, maupun pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Harap dicatat juga agar bagi kedua perusahaan untuk selalu memenuhi hak-hak karyawan semaksimal mungkin serta melindungi dan menjaga SDM bangsa Indonesia,” tutup Ismail.

Tinggalkan Komentar