Rabu, 30 November 2022
06 Jumadil Awwal 1444

Rezim Baru dan BBM Seharga Rp5.000

Senin, 05 Sep 2022 - 15:15 WIB
Rezim Bbm
(foto: Inilah.com)

Tentu saja pemerintah boleh menaikkan harga BBM jika memang hal itu dapat dimengerti rakyat Indonesia. Namun, jika itu sebuah kebijakan yang salah, ketika ekonomi mulai bangkit setelah dua tahun kehancuran akibat pandemi, maka nasib rakyat bisa terperosok lebih buruk lagi.

* * * * *

Pemerintah menaikkan harga Pertalite dan Solar masing-masing sebesar 31 persen dan 34 persen. Alasannya, harga keekonomian dan subsidi tidak tepat sasaran.

Lalu mahasiswa bergerak marah di berbagai penjuru bumi pertiwi. Ketua-ketua partai asyik masyuk kasak-kusuk cari pasangan copras-capres tak peduli. Kaum buruh menjerit, bayang-bayang PHK muncul, baik jutaan buruh sektor otomotif yang baru akan pulih setelah kenaikan BBM 2014 dan pandemi, maupun buruh berbagai sektor lainnya. Ibu-ibu rumah tangga mulai hitung menghitung tambahan inflasi kebutuhan pokok yang akan sangat besar kali ini.

Benarkah harga keekonomian terlalu tinggi?

Benarkah, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah naik tiga kali lipat menjadi Rp502 triliun tahun ini? Benarkah pernyataan Jokowi bahwa orang kaya menikmati subsidi BBM itu dalam porsi 70 persen? Bagaimana dengan 120 juta pemilik sepeda motor, apakah mereka orang-orang yang dituduh Jokowi penikmat subsidi tidak tepat sasaran itu?

Tentu saja pemerintah boleh menaikkan harga BBM jika memang hal itu dapat dimengerti rakyat Indonesia. Namun, jika itu sebuah kebijakan yang salah, ketika ekonomi mulai bangkit setelah dua tahun kehancuran akibat pandemi, maka nasib rakyat bisa terperosok lebih buruk lagi.

Bagaimana mengukur kebenaran dari kebijakan pemerintah ini, khususnya masih terngiang berita di bulan Juli, di mana Presiden Jokowi menyampaikan pada Forum Pemred, bahwa sepanjang tahun 2022 ini tidak ada kenaikan BBM.

Soal harga keekonomian

Pertama, mari kita lihat definisi harga keekonomian yang dimaksud pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 16 Agustus lalu menyatakan harga keekonomian Pertalite adalah Rp13.150. Menteri ESDM, awal September, mengatakan harganya Rp17.000, dan Dirut Pertamina mengatakan nilainya Rp17.500. Dengan harga Pertalite, sebelum dinaikkan Rp7.650, maka pemerintah memberikan subsidi yang besar.

Urutan pernyataan menteri ini seharusnya terbalik atau aneh, karena harga minyak dunia lebih mahal ketika 16 Agustus dibandingkan awal September. Tapi begitulah pemerintah kalau memberi pernyataan. Entah mana yang benar.

Kwik Kian Gie, mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur, alumnus Erasmus University Rotterdam, pernah mengaku tidak paham istilah subsidi BBM ini. Sebab, menurutnya, sebagai produsen minyak, Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi bagi barang miliknya sendiri. Bahkan, ketika kita menjadi net importir, tetap saja kita punya porsi minyak hasil perut bumi Pertiwi.

Pada tahun 2008, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai net importir minyak mentah. Kemampuan produksi kita tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus menerus meningkat. Awal tahun 2000-an, grafik konsumsi dan produksi telah bersentuhan, grafik konsumsi terus tajam ke atas, sebaliknya grafik produksi tajam menurun ke bawah. Pada Juli 2022 lalu, Indonesia memproduksi minyak mentah 616.000 barrel per hari (bph), namun kebutuhannya mencapai 1,4 juta bph.

Baca juga
Jokowi Naikkan BBM, Pengembang Menjerit Terhimpit Harga Bahan Bangunan

Lalu bagaimana menentukan harga keekonomian BBM kita? Minyak mentah 1,4 juta bph diolah di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Singapura, sehingga menjadi BBM. Refenery pada kilang dapat mengkonversi minyak mentah sekitar 50 persen menjadi bensin dan 20 persen solar. Sisanya bervariasi dalam bentuk produk lainnya, seperti kondensat, bahan kimia dll.

Harga refenery berkisar US$10 per barrel (Rp890 per liter dengan asumsi US$1 = Rp14.890) atau US$3 per barrel jika kilangnya sangat besar/raksasa. Atau jika di Iran sekitar US$1,7 per barrel. Selain harga refenery, diperlukan harga angkut minyak mentah ke kilang dan sebaliknya ke penyimpanan. Lalu tambahkan ongkos distribusi sampai ke SPBU.

Voltaoil.com dalam ‘What Determines Retail Prices dor Gasoline and Diesel‘ pada 2015 lalu memaparkan harga untuk memproduksi (cost of production) satu barrel minyak mentah bervariasi antara US$20 per barrel, seperti di Saudi Arabia, hingga US$90 per barrel di sumur minyak yang dalam.

Menurut situs tersebut, struktur pembentukan harga sampai ke SPBU, di Amerika, untuk bensin dibentuk oleh 51 persen biaya minyak mentah, 21 persen biaya refining, 11 persen biaya distribusi dan marketing, serta 16 persen pajak. Sedangkan untuk diesel, biaya minyak mentah 49 persen, refining 13 persen, distribusi dan marketing 19 persen, dan pajak 18 persen.

Di Indonesia, harga minyak mentah kita ditentukan oleh Menteri ESDM, bukan harga produksi. Menteri merujuk pada harga minyak Brent plus minus Alpha. Alpha, menurut panduan ESDM berkaitan dengan kualitas BBM, harga pasar internasional dan ketahanan energi nasional.

Pada 4 September 2022, Oilprice.com memuat harga minyak mentah kita bervariasi US$69,74 per barrel (Cinta), US$99,65 per barrel (Duri) dan US$87,24 per barrel (Minas). Sedangkan Brent pada harga US$93,02 dan WTI US$86,87.

Menurut dataharian.esdm.go.id, harga minyak mentah kita per Juli adalah US$106,73, turun dari bulan sebelumnya, Juni, US$117,62. Rata-rata ICP bulanan, Januari sampai Agustus 2022 adalah US$103,33 per barrel. Rata-rata sampai tanggal 23 Agustus adalah US$94,65 per barrel. Sementara asumsi APBN 2022 adalah US$63 per barrel.

Situs ini juga memuat harga BBM batas atas eceran per 1 Agustus 2022. Bensin per liter RON 89 Rp17.078; RON 90 Rp17.196; RON 92 Rp17.315; RON 95 Rp18.311; RON 98 Rp18.682; Solar PSO Rp19.652; Solar CN 48 Rp19.651; Solar CN 51 Rp19.982.

Pada saat yang sama, data per 22 Agustus 2022, bensin RON 95 di Malaysia Rp6.801, Vietnam Rp16.042, Australia Rp16.578, dan Indonesia Rp17.292. Lalu untuk diesel, Malaysia Rp7.128, Thailand Rp14.509, Vietnam Rp15.239, Jepang Rp15.566, Australia Rp20.581, dan Indonesia Rp.19.242.

Baca juga
Era Jor-joran Suku Bunga, Bos BI Was-was Rupiah Melemah Jangka Panjang

Di luar urusan harga, stok ketahanan BBM pada 28 Agustus disebut sebagai berikut bensin RON 90 cukup 17,7 hari (1.451.348 kilo liter), RON 92 cukup untuk 43,9 hari, RON 95 cukup untuk 92,3 hari, Solar CN 48 cukup untuk 20,9 hari, Solar CN 53 cukup untuk 56,2 hari.

Apakah harga keekonomian BBM Pertalite (RON 90) benar-benar berkisar Rp17.000, seperti kata Menteri ESDM? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan merek keluaran SPBU Vivo dengan harga Rp8.900 di Indonesia atau di Malaysia, yang harganya Rp7.128?

Kalau kita mengikuti struktur biaya pada Voltaoil. com di atas, maka, dengan harga minyak mentah US$100, harga sampai ke SPBU juga sekitar US$100 per barrel, dengan asumsi negara memungut pajak sebesar 16 persen kepada rakyat. Angka US$100 per barrel artinya US$0,63 per liter atau Rp9.366 pada saat dolar di hari Jokowi menaikkan BBM, kemarin. Harga itu lebih mahal dari SPBU Vivo, yang menjual bensin sebesar Rp8.900 per liter atau Malaysia yang menjual Rp7.128.

Kita sudah mebuktikan bahwa harga keekonomian yang digunakan Airlangga Hartarto, Menteri ESDM maupun Dirut Pertamina tidak jelas asal usulnya. Apakah ada biaya siluman ataukah kita tidak efisien dalam usaha minyak alias BBM ini?

Sekarang kita lanjut sedikit tentang pikiran Kwiek Kian Gie, tentang barang kita sendiri. Seandainya komponen pembentukan minyak mentah kita mendekati 50-50 antara impor dan ekspor, lalu kapasitas kilang kita mencapai 1 jutaan PBH, tentu saja harga BBM kita pada akhirnya tergantung pada cara kita menghargai milik kita sendiri. Apakah berbasis ongkos produksi saja, seperti di Saudi Arabia, US$20 atau katakanlah setengah harga dunia. Kalau kita memilih setengah harga dunia, atau sekitar US$50, maka harga di SPBU adalah US$75 per barrel untuk bensin. Atau Rp7.000 per liter, seperti Malaysia.

Apakah mungkin harga BBM kita menjadi Rp5.000 per liter? Tentu saja jika komponen pajak dikurangi. Atau basi harga minyak mentah dikurangi.

Soal subsidi

Kedua, kita bicara soal subsidi. Apakah kita sedang mensubsidi rakyat soal BBM? Apakah orang-orang pengguna 120 juta motor sedang menerima subsidi negara? Apakah orang-orang ojek sedang menerima subsidi? Apakah mobil-mobil angkutan umum sedang menerima subsidi?

Untuk harga BBM sekarang, bahkan sampai harga Rp5.000 per liter pun, kita tidak perlu mengatakannya subsidi. Sebab, hal ini hanya terkait cara kita menafsirkan angka-angka dalam APBN kita, sisi pemasukan dan pengeluaran. Di Venezuela harga BBM Rp330, di Iran Rp900 dan Libya Rp500, begitu murahnya. Mungkin karena kotak-katik APBN mereka tidak terjebak mazhab neoliberalisme barat.

Apakah subsidi salah? Jika memang diperlukan subsidi, sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah. Memang harus tepat sasaran agar mayoritas yang mendapatkan adalah yang berhak. Pertanyaan kenapa dana PEN (Pemilihan Ekonomi Nasional) setiap ekonomi menghadapi krisis, dikeluarkan negara untuk melindungi orang-orang kaya (juga)?

Baca juga
Proyek Kendaraan Dinas Listrik, Jatam: Luhut Rawan Konflik Kepentingan

Sekali lagi kita belum melihat adanya subsidi dan subsidi salah sasaran sejauh ini.

Lalu apa motif pemerintah menaikkan BBM?

Pertama tentunya mencari uang mudah dengan berdagang dengan rakyatnya sendiri. Ini penting untuk adanya uang guna dialokasikan pada projek-projek infrastruktur, seperti IKN dan Kereta Api KCIC. Kedua, takut mengevaluasi efisiensi dalam bisnis minyak ini. Begitu juga takut mengevaluasi berbagai rencana perluasan kilang yang tidak kunjung tiba.

Ketiga, ‘mindset‘ penguasa yang tidak mampu melihat kesulitan rakyat yang datang bertubi-tubi, dari mulai pendemi COVID-19, harga-harga kebutuhan pokok melambung akibat perang Rusia-Ukraina dan berbagai hal lainnya.

Lalu apa dampaknya pada rakyat? Yang jelas Bank Indonesia sudah memperkirakan akan ada tambahan inflasi 1,3 persen per kenaikan BBM Rp1.000. Berbagai pengamat mengatakan akan mengakibatkan kenaikan inflasi 7-8 persen tahun ini. Sejatinya, di lapangan inflasi bisa berkali lipat, khususnya di sektor pangan dan transportasi.

Untuk manufaktur sendiri, seperti otomotif, maka kejadian lesunya bisnis otomotif akibat kenaikan BBM 2014, akan terulang. Jutaan buruh dan keluarganya harus siap-siap menghadapi nasib buruk. Pengguna motor dan mobil untuk usaha, juga akan menghadapi nasib buruk. Apalagi kebijakan mewajibkan mobil 1.400cc beli Pertamax, yang akan diteken dalam waktu dekat, semakin memukul usaha UMKM.

Penutup

Rakyat terhempas menderita yang dalam dengan BBM dinaikkan Jokowi. Sementara ketua ketua parpol sibuk kunjungan copras capres. Anggota DPR dan politisi diam seribu bahasa. Tinggallah rakyat, kaum buruh, mahasiswa, petani, ulama harus berpikir keras.

Bagaimana men-setting Indonesia ke depan? Kita sudah perlihatkan soal harga keekonomian dan subsidi salah sasaran, sebagai alasan kenaikan BBM sebuah omong kosong belaka. Jika presiden ke depan pro-rakyat, maka harga BBM bisa Rp5.000 per liter, tanpa istilah subsidi.

Ini belum lagi kita mengintegrasikan seluruh sumber energi, seperti batu bara, biofuel (sawit, buah Jarak, dll), energi angin dan matahari dsb.

Jika negara kaya raya seperti Indonesia bisa digenggam oleh elite-elite yang cinta rakyat, yang bekerja berdasarkan UUD 45 Asli pasal 33, sila kelima Pancasila dan tujuan kemerdekaan seperti pada Preambule UUD45, maka persoalan harga BBM tidak menjadi urusan ruwet lagi nantinya.

Sekali lagi, semua itu tergantung mahasiswa, buruh, emak-emak, kaum purnawirawan TNI, dan ulama.

Dr Syahganda Nainggolan
Alumnus ITB, Bandung

Tinggalkan Komentar