Senin, 08 Agustus 2022
10 Muharram 1444

Ribuan Personel Polisi Amankan Sidang Kasasi HRS di MA

Senin, 11 Okt 2021 - 14:52 WIB
Penulis : Ivan Setyadhi
Ribuan Personel Polisi Amankan Sidang Kasasi HRS di MA - inilah.com
Ilustrasi

Sebanyak 1.660 personel dikerahkan untuk mengamankan sidang kasasi Habib Rizieq Shihab (HRS)  dalam kasus kerumuman Petamburan, di Mahkamah Agung (MA), Senin (11/10/2021).

Dalam kasus ini, HRS divonis 8 bulan penjara. Namun karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak terima putusan tersebut, Kasasi diajukan. Kasasi itu tertuang dalam Nomor perkara 3705 K/PID.SUS/2021. Sidang akan dipimpin oleh Majelis Hakim, Desnayeti, Soesilo, dan Suhadi.

“Kami (diminta) melakukan pengamanan dengan humanis. Hari ini banyak
kegiatan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat, namun anggota yang di
Monas fokus mengamankan di sekitaran Istana Negara (dekat gedung MA),” kata
Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto.

Baca juga
Habib Rizieq Bebas, Tagar AhlanWaSahlanIBHRS Puncaki Trending Twitter

Sementara untuk penutupan akses jalan, polisi masih akan melakukan pemantauan dan melihat perkembangan situasi.”(Penutupan) situasional, kami akan melihat perkembangan di lapangan,” ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi. Untuk mengatur lalu lintas disekitar Mahkamah Agung, 80 personel lalu lintas dikerahkan. Sidang sendiri rencananya akan digelar tertutup.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada terdakwa kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan Habib Rizieq Shihab. Vonis ini dijatuhkan untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Vonis kepada HRS lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 2 tahun. Vonis yang sama juga dijatuhkan untuk terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Shabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, danbMaman Suryadi.

Baca juga
Foto: Pengamanan May Day Fiesta 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno

Majelis Hakim menilai HRS dan kawan-kawan tidak terbukti dalam melakukan penghasutan. Mereka hanya terbukti melanggar Pasal 93 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tinggalkan Komentar