Kamis, 01 Desember 2022
07 Jumadil Awwal 1444

Risiko Politik Jokowi "Bermain" Agama

Jumat, 20 Jun 2014 - 05:43 WIB
Penulis : R Ferdian
Calon Presiden Joko Widodo

INILAH.COM, Jakarta - Joko Widodo dan tim tampaknya harus berpikir ulang bila menggunakan isu agama dalam Pemilu Presiden. Ibarat pisau bermata dua, isu ini bisa menguntungkan namun tidak jarang justru menjadi pintu masuk lubang kubur politik.

Klaim Jokowi kerap menjadi korban kampanye hitam khususnya dalam isu agama, dalam kenyataannya tidak berbanding lurus dengan sikap Jokowi dan tim pendukungnya. Dalam titik tertentu, Jokowi dan tim pendukung justru menggunakan instrumen dan simbol agama dalam ruang politik. Di sisi lain, pernyataan yang mengesankan menempatkan agama di luar kehidupan berbangsa dan bernegara justru diintrodusir oleh tim ini.

Simak saja eksploitasi salat Jokowi yang disampaikan para pendukungnya termasuk oleh pasangan Jokowi, Jusuf Kalla. Menempatkan Jokowi sebagai imam salat dalam beberapa kesempatan diekspose secara massif. Testimoni dari berbagai kalangan atas salat Jokowi pun muncul. Seperi soal bacaan salat Jokowi yang bagus.

Yang terbaru, istri Jokowi, Iriana Jokowi saat menghadiri debat capres tahap kedua, tampil dengan menggunakan jilbab, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Mudah memahami maksud dari eksploitasi ibadah Jokowi tersebut yakni agar diketahui publik bahwa Jokowi seorang muslim yang taat.

Tidak hanya dengan salat, Jokowi juga dipersepsikan sebagai muslim Indonesia pada lazimnya. Dalam dua kali forum terbuka di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi tak segan mengucap "mukaddimah" kata pembuka versi arab yang berisi pujian pada Allah Swt dan shalawat pada Nabi Muhammad SAW. Bagi tim pendukung, mukaddimah Jokowi menjadi bukti tentang keislaman Jokowi. Meski tak sedikit yang mengritik pelafalan bahasa Arab Jokowi yang belepotan alias kurang tepat.

Kerja keras Jokowi untuk menjadi "Muslim Sejati" tidak berbanding lurus dengan rencana pendukung atau tim kampanyenya. Alih-alih, tim mendukung langkah Jokowi secara linier, namun berbagai pernyataan justru kontraproduktif bagi ikhtiar Jokowi.

Seperti Tim Kampanye Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari yang menyatakan PDI Perjuangan meminta kadernya mengawasi isi materi khutbah di masjid-masjid. Langkah ini sebagai upaya menangkal kampanye hitam yang dalam pandangan Eva kerap terjadi di masjid. "Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid intensif," kata Eva akhir Mei lalu.

Tidak hanya itu, pernyataan Tim Advokasi Jokowi-JK Trimedya Pandjaitan yang menegaskan jika kelak Jokowi-JK memimpin Indonesia akan melarang penerbitan Peraturan Daerah (Perda) syariat Islam. "Ke depan kami berharap Perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat," kata Trimedya di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Yang terbaru, gagasan dari anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK Musdah Mulia yang mengatakan tidak perlu kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Alasannya, agama menjadi persoalan pribadi. "Enggak perlu ditanyakan, kamu agamanya apa untuk pelayanan publik. Jadi identitas agama itu hanya ada di buku induk," kata Musdah dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Belakangan terhadap kedua ide tersebut, PDI Perjuangan mengklarifikasi pernyataan kadernya. Partai berdalih, ide tentang penghapusan kolom agama merupakan ide pribadi Musdah Mulia saja. Begitu juga soal menginteli masjid, juga dibantah oleh PDI Perjuangan.

Berbagai peristiwa yang muncul pada diri Jokowi dan pendukungnya tampak mengisyaratkan adanya kegalauan dalam memainkan isu agama dalam Pilpres ini. Satu sisi Jokowi dan istri ingin menampilkan sebagai pemeluk agama Islam yang taat, namun sisi lain, pendukungnya di PDI Perjuangan menghadirkan ide yang menjauhkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa risikonya? Kita lihat 9 Juli mendatang. [mdr]