Kamis, 06 Oktober 2022
10 Rabi'ul Awwal 1444

Risma Akui Kemensos Masih Lemah Awasi Lembaga Filantropi

Kamis, 28 Jul 2022 - 19:43 WIB
Penulis : Aria Triyudha
BLT 'Disunat' Oknum, Mensos: Laporkan!
Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Inilah.com/Agus Priatna)

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui pengawasan Kementerian Sosial (Kemensos) terhadap lembaga filantropi (kedermawanan) masih lemah. Atas dasar itu, sebuah satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi lembaga filantropi bakal dibentuk Kementerian Sosial (Kemensos).

“Satgas terdiri atas anggota Kemensos, aparat penegak hukum, pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Interpol,” kata Risma di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Pembentukan Satgas itu juga buntut kasus dugaan penyelewengan donasi yang yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Risma menyebut, Satgas akan secepatnya dibentuk yaitu pertengahan Agustus 2022. Lebih jauh, ia pun memaparkan alasan rencana pembentukan Satgas tersebut.

Baca juga
BPK Temukan Duit Bansos Rp6,9 Triliun Salah Sasaran, Mensos Risma Anggap Biasa

Menurut Risma, langkah tersebut lebih efisien ketimbang merevisi Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB). Sehingga, Kemensos lebih memprioritaskan untuk menyediakan alat pemantauan atau petugas pengawasan.

“Kalau ubah Undang-undang butuh waktu, justru yang paling dibutuhkan cepat adalah alat bagaimana bisa mengawasi itu,” tegas Risma.

Peringatkan ACT

Risma sendiri mengaku sudah memperingatkan petinggi ACT sejak awal menjadi Mensos. Pasalnya, ada sumbangan ke luar negeri. Mantan Wali Kota Surabaya ini menyebut sudah membuat surat peringatan hingga peneguran terhadap yayasan ACT.

Terkait kasus ACT, Bareskrim Polri telah menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka penyelewengan dana santunan korban jatuhnya pesawat Lion Air.

Baca juga
Datangi KPK, Mensos Risma Belajar Cara Cegah Korupsi Bansos

Empat petinggi ACT tersebut yakni Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin. Dua tersangka lainnya yakni Senior Vice President dan Anggota Dewan Presidium ACT Hariyana Hermain serta Ketua Dewan Pembina ACT Novariadi Imam Akbari.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadireksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf menjelaskan, total dana yang diterima ACT dari Boeing kurang lebih Rp138 miliar.

Menurut Helfi, dari dana Rp138 miliar, sebanyak Rp103 miliar digunakan untuk program yang telah dibuat. Sisanya Rp34 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Selain terkait penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, Helfie menyebut, para pengurus juga menyalahgunakan dana Boeing untuk gaji para pengurus.

Tinggalkan Komentar