Rupiah Loyo Dikaitkan Fiskal Goyang, Purbaya: Tanyakan ke BI Saja

Banyak ekonom mengaitkan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$) yang saat ini merosot ke level Rp17.400/US$. Saat ditanya mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan singkat.

“Orang juga banyak bilang Indonesia fiskalnya goyah, maka rupiahnya lemah-lemah dan lain-lain. Kalau rupiah, nantinya BI saja yang jawab, jangan tanya saya. Mereka yang berhak jawab,” ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).

Purbaya mengatakan, ada pihak-pihak yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan kondisi fiskal negara. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai urusan moneter yang menjadi ranah Bank Indonesia (BI).

Di sisi lain, Purbaya memaparkan data ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi guncangan global. Menurutnya, ketahanan energi Indonesia saat ini berada di atas sejumlah negara besar, termasuk negara eksportir komoditas.

“Tapi kalau kita lihat dari ketahanan energi, kita itu amat kuat. Itu nomor dua tuh. Kalau ada krisis global, kita nomor dua paling kuat dibanding negara-negara lain, bahkan di atas Amerika, di atas China, di atas Australia,” tambah Purbaya.

Dari sisi fiskal, defisit APBN masih terjaga. Berdasarkan data, defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN sepanjang tahun tetap di bawah batas 3 persen sesuai desain fiskal. Ia juga mengingatkan agar angka tersebut tidak disederhanakan dengan cara mengalikannya empat kali untuk proyeksi tahunan.

“Surplus dan defisit, mencapai Rp240,1 triliun, itu defisit, itu 0,93 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Tapi nanti jangan dikali 4, karena setiap tahun akan beda belanjanya dan siklus incomenya beda, siklus belanjanya beda, yang jelas sepanjang tahun akan kita kendalikan di bawah 3 persen sesuai dengan desain APBN,” kata Purbaya, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi kinerja, hingga Maret 2026 APBN disebut cukup ekspansif. Pendapatan negara tumbuh sekitar 10 persen menjadi Rp574,9 triliun secara tahunan. Sementara itu, penerimaan perpajakan meningkat 14 persen menjadi Rp462 triliun, dengan penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen.