RUU Niaga Elektronik Se-ASEAN Diketok Palu DPR, Mendag Lutfi Yakin Ekonomi Pulih Cepat

RUU Niaga Elektronik Se-ASEAN Diketok Palu DPR, Mendag Lutfi Yakin Ekonomi Pulih Cepat - inilah.com

Pemerintah dan DPR, akhirnya menyepakati RUU Niaga Elektronik se-ASEAN, disahkan menjadi Undang-Undang. Diharapkan bisa mendorong perekonomian dalam negeri.  

Menanggapi ketok palu parlemen untuk beleid anyar tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi cukup sumringah. Dengan lahirnya UU Niaga Elektronik Se-ASEAN ini, perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia yang sejak awal sudah berlari kencang di dalam negeri, bisa diperluas ke tingkat ASEAN.

“Prioritas utama yang perlu difokuskan oleh Indonesia adalah menjadikan Persetujuan PMSE se-ASEAN ini sebagai alat untuk mendorong kinerja perekonomian Indonesia dan penyesuaian kebijakan di dalam negeri,” papar Mendag Lutfi.

“Sehingga pada akhirnya dapat mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui pemanfaatan  teknologi  digital,  khususnya melalui  PMSE,”  imbuh dia.

Turut hadir secara fisik dalam Rapat Paripurna DPR, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Implementasi persetujuan AAEC ini, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk membantu Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

Hal itu dapat diwujudkan lewat peningkatan nilai perdagangan barang dan jasa melalui pemanfataan PMSE; peningkatan daya saing pelaku usaha dalam negeri khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan penciptaan solusi bagi UMKM nasional untuk dapat berpartisipasi dalam rantai nilai global.

Baca juga  Tahun Depan Jadi Tahun Suram Buat Wong Cilik, Minyak Goreng Curah Dilarang

Dalam hal ini, AAEC diharapkan dapat memfasilitasi transaksi perdagangan antarwilayah ASEAN, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam  penggunaan PMSE, serta meningkatkan kerja sama antarnegara anggota ASEAN untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan niaga elektronik agar menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan  mengurangi kesenjangan di ASEAN.  

Berbagai manfaat ini diharapkan juga akan membantu proses transformasi Indonesia menjadi ekonomi digital yang maju dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan umum. 

“Dengan telah disahkannya  RUU tersebut menjadi  Undang-undang,  DPR bersama Pemerintah telah membentuk payung hukum kerja sama pada sektor  niaga elektronik antarpemerintahan di ASEAN untuk meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerja sama melalui pemanfaatan niaga elektronik di ASEAN,,” ujar Mendag Lutfi.  
 
Sementara, Wakil  Ketua  Komisi VI DPR, Mohamad Hekal menyampaikan, setelah RUU AAEC ini disahkan, pemerintah diharap segera  menyusun program kerja nasional jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mempersiapkan  Indonesia, khususnya sektor UMKM, agar dapat memanfaatkan PMSE.

Baca juga  Polisi Blokir Rekening Mafia Tanah dalam Kasus Keluarga Nirina Zubir

Selain itu, Pemerintah juga diharap dapat terus menyosialisasikan persetujuan AAEC kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan agar pemanfaatan persetujuan tersebut semakin maksimal.  

Informasi saja, AAEC merupakan persetujuan  dagang pertama Indonesia yang mengatur PMSE  dengan negara-negara di Asia Tenggara. Perundingan AAEC dimulai pada awal 2017, kemudian ditandatangani para Menteri Ekonomi  ASEAN pada 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam.  

Persetujuan AAEC terdiri atas 19 pasal yang secara garis besar mencakup beberapa ketentuan  kerangka kerja sama di sejumlah sektor utama. Tujuannya untuk mempersempit kesenjangan pembangunan niaga elektronik di antara negara-negara ASEAN.

Sektor utama tersebut di antaranya adalah infrastruktur teknologi dan informasi, kompetensi pendidikan dan teknologi, perlindungan terhadap konsumen daring, keamanan  transaksi elektronik, pembayaran elektronik,  fasilitasi perdagangan, hak atas kekayaan intelektual (HKI), persaingan usaha, dan keamanan siber.

Baca juga  Neraca Dagang 2021 Diramal Tertinggi dalam Sejarah RI, Mendag Lutfi Tetap Rendah Hati

Saat ini, tercatat kontribusi PMSE mencapai tujuh persen dari total produk domestik bruto di ASEAN. Pertumbuhan niaga elektronik di ASEAN diperkirakan tumbuh menjadi US$200 miliar pada 2025.  

Selama periode  2015-2019,  niaga  elektronik  di ASEAN tumbuh tujuh kali lipat dari US$5,5 miliar pada 2015 menjadi US$38 miliar pada 2019. Sementara, nilai  transaksi  niaga  elektronik  Indonesia  pada 2021 diperkirakan mencapai Rp354,3  triliun. Atau  meningkat 33,11 persen  per tahun. Sementara pada 2020, transaksi elektronik mencapai Rp266,2  triliun.  

Dari sisi volume transaksi terdapat peningkatan  signifikan yaitu tumbuh 68,34 persen per tahun. Pada 2021, diprediksi volume transaksi mencapai 1,3 miliar transaksi atau naik sebesar 38,17 persen per tahun dibandingkan tahun 2020  yang hanya sebesar 925 juta transaksi.

Tinggalkan Komentar