Minggu, 26 Juni 2022
26 Dzul Qa'dah 1443

RUU Sisdiknas, Muhammadiyah Potensi Kehilangan 5.000 Guru

Rabu, 01 Jun 2022 - 10:54 WIB
Antarafoto Ptm Separuh Banten 120522 Af 4 - inilah.com
Muhammadiyah terancam kehilangan ribuan guru akibat tidak terakomodasinya banyak peraturan dalam RUU Sisdiknas. Foto: Antara

Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, Alpha Ammirachman mengatakan, ribuan guru sekolah Muhammadiyah akan mengajar di sekolah negeri sehingga akan terjadi kekosongan guru. Pasalnya banyak peraturan yang tidak terakomodasi dalam RUU Sisdiknas.

Menurut Alpha, para guru yang telah lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharuskan untuk mengajar di sekolah negeri. Sementara Muhammadiyah memiliki 75.735 guru.

“Dari 75.735 guru-guru (sekolah) Muhammadiyah, ada 5.000 guru yang lolos PPPK dan akan bermigrasi ke sekolah negeri. Ini menimbulkan kekosongan guru-guru di sekolah Muhamadiyah,” kata Alpha, di Jakarta, Rabu (1/6/2022).

Baca juga
JK: NU Itu Kayak 'Franchise'

Dia mengaku telah menyuarakan aspirasi ini kepada Komisi X DPR untuk mendorong penyelesaian masalah kekosongan guru di sekolah swasta seperti Muhammadiyah akibat PPPK. DPR berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk mencegah kekosongan guru di sekolah swasta.

“DPR sudah rapat kerja dengan Mendikbudristek agar persoalan diselesaikan dengan dibuatkan peraturan khusus agar guru-guru (sekolah) swasta yang lolos PPPK kembali mengajar ke sekolah swasta asalnya sehingga tidak mengakibatkan kekosongan guru di sekolah-sekolah swasta,” tuturnya.

Alpha mengungkapkan, penerapan PPPK merupakan imbas dari tidak terakomodasinya peraturan-peraturan dalam RUU Sisdiknas. RUU tersebut dianggap hanya mengakomodasi tiga UU yakni UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta UU Pendidikan Tinggi.

Baca juga
PTM di Jakarta Rawan Kluster COVID-19, Peneliti Sarankan Pakai Sistem Hybrid

“Padahal ada 23 UU yang terkait dengan pendidikan,” bebernya.

Dia meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim membuka ruang partisipasi yang luas agar seluruh stakeholder di bidang pendidikan tergabung dalam panitia kerja nasional dan dilibatkan dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Nantinya panitia kerja nasional ini yang menyusun peta jalan (roadmap) pendidikan Indonesia.

“Harus ada peta jalan mau dibawa ke mana arah pendidikan atas kesepakatan semua pihak. Termasuk pemerintah, penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, pakar pendidikan, praktisi, dan lain-lain,” pungkasnya. [WIN]

Tinggalkan Komentar