Kamis, 11 Agustus 2022
13 Muharram 1444

Safari Politik Ketum Parpol Sepatutnya tak Hanya Bahas Koalisi Pilpres

Senin, 27 Jun 2022 - 14:42 WIB
Antarafoto Pertemuan Partai Gerinda Dengan Partai Demokrat 24062022 Gp 9 1 - inilah.com
Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu di Jakarta, Jumat malam (24/6/2022). Pertemuan Prabowo dan AHY merupakan wujud safari politik ketum parpol yang gencar mengemuka belakangan. Foto: Antara

Para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) kian gencar melakukan safari ke sejumlah pimpinan partai terkait penjajakan membentuk kerja sama dan koalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam pandangan Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R Siti Zuhro, para ketum parpol sepatutnya tak hanya mencari titik temu kerja sama politik demi memenangkan pilpres. Namun, harus turut membangun komitmen dan kesadaran untuk penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan beradab.

“Artinya, kegiatan mereka tak sekadar hanya untuk menang tapi memikirkan dampak negatif pemilu bila tidak ada pembenahan dan persiapan secara seksama,” kata Zuhro kepada Inilah.com, Senin (27/6/2022).

Baca juga
Di Tengah Perang Rusia-Ukraina, Putin Akan Datang ke Bali

Zuhro menjelaskan, para ketum parpol juga perlu memikirkan upaya menekan dampak Pemilu yang bisa memecah belah bangsa imbas duel yang terlalu mengarusutamakan politik identitas dan kebencian.

Oleh karena itu, ia mendorong para ketum partai untuk lebih mengedepankan komitmen kebangsaan. Sehingga, kompetisi pilpres dapat berjalan kondusif dan tak menyisakan residu konflik yang berkepanjangan.

“Masalahnya sifat politik itu dinamis dan sangat tergantung pada momentum. Jika niatan saat ini baik, bisa jadi ke depan berubah sehingga kompetisi tidak berjalan secara normal dan sehat. Hal ini terjadi bila petinggi partai tak lagi menganggap penting komitmen kebangsaan yang harus ditegakkan dalam pemilu,” jelasnya.

Zuhro turut menyarankan agar parpol membentuk banyak poros koalisi. Tujuannya agar muncul sejumlah pasangan capres-cawapres yang berdampak pada kondusivitas politik di Pilpres 2024. Pasalnya, apabila hanya dua calon, berpotensi menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

Baca juga
Tuai Protes, Mensesneg Terlalu Berani Sebut Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas

“Karena itu, konflik harus dihindari dengan membuat semua tahapan pemilu transparan dan akuntabel. Juga yang tak kalah penting yaitu hindari munculnya dua paslon. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa muncul banyak paslon dalam pilpres justru membuat pilpres berlangsung damai dan tak memunculkan kerusuhan,” tegas Zuhro.

Tinggalkan Komentar