Minggu, 26 Juni 2022
26 Dzul Qa'dah 1443

Sama-sama Pemburu Koruptor, Bumi dan Langit Gaji KPK Versus Kejagung

Senin, 13 Jun 2022 - 08:40 WIB
Sama-sama Pemburu Koruptor, Bumi dan Langit Gaji KPK-Kejagung
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (Sumber: VOI)

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK terus beradu kinerja dalam memberantas korupsi kakap. Mungkin tak banyak yang tahu, gaji pekerja di kedua lembaga penjagal koruptor itu, bak bumi dan langit.

Disampaikan koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, gaji penegak hukum di Kejagung lebih rendah ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, lanjut Boyamin, kinerja Kejagung dalam memberangus koruptor, khususnya menyelamatkan uang negara cukup signifikan. Banyak kasus besar yang ditangani Kejagung berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah kakap.

Sebut saja mega skandal Jiwasraya yang ditangani Kejagung, menyelamatkan uang negara sebesar Rp18 triliun dari kerugian Rp16 triliun. Korupsi Asabri selamatkan uang negara Rp16 triliun dari kerugian Rp20 triliun. .

“Dari kasus impor tektil Batam menyelamatkan kerugian perekonomian negara Rp1,2 triliun, kasus magia minyak goreng menyelamatkan perekonomian Rp5,6 triliun dihitung dari angka Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 6 bulan. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor (LPEI) selematkan Rp2,5 triliun, kasus Garuda selamatkan Rp3,6 triliun. Dan, masih banyak kasus lain,” ungkap Boyamin.

Baca juga
KPK Lelang Harta Koruptor Eks Pejabat Kemenkeu Senilai Rp3,4 Miliar

Total jenderal, menurut perhitungan Boyamin, keuangan negara yang diselamatkan Kejagung mencapai Rp46,8 triliun. “Artinya apa? Kejagung punya itikad baik dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Punya komitmen maksimal untuk menyelamatkan uang negara,” ungkapnya.

Sayangnya, lanjut Boyamin, gaji aparat di Kejagung tergolong rendah. Apalagi bila dibandingkan dengan gaji KPK.

Diterangkan Boyamin, gaji pelaksana (penyidik dan penuntut) di Kejagung bergaji Rp11 juta, sementara di KPK bergaji sekitar Rp25 juta.

Untuk pejabat eselon II di Kejaksaan Agung (Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi) bergaji Rp25 juta, sedangkan di KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp40 juta.

Baca juga
KPK Geledah Rumah Bupati Probolinggo

Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staf Ahli ) bergaji Rp30 juta, sementara di KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji Rp60 juta. Sedangkan Jaksa Agung bergaji Rp35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp100 juta.

Dari sisi kinerja kinerja pemberantasan, KPK kini banyak disorot. Paling mengemuka adalah pelanggaran etik yang menyeret Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Lili disebut menekan tersangka korupsi Bupati Tanjungbalai, M Syahrial. Oleh Dewan Pengawas KPK, gaji Lili dipotong 40 persen selama 12 bulan sejak Agustus 2021

Tak berhenti di situ, Lili diduga menerima hadiah tanpa lapor ke KPK. Hadiahnya berupa tiket dan hotel dari Pertamina untuk menonton MotoGP di Mandalika, NTB.

Sehingga, kata Boyamin, pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan usulan kenaikan anggaran Kejagung sebesar Rp24 triliun.

Baca juga
Polri Limpahkan Berkas Perkara Edy Mulyadi ke Kejaksaan

Beberapa waktu lalu, survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menempatkan Kejagung sebagai lembaga penegak hukum yang cukup mengesankan masyarakat. Lantaran serius dalam menangani dugaan mafia minyak goreng (migor) yang menyengsarakan rakyat.

“Dengan prestasi hebatnya dan ranking survei meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 24 triliun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah kepada Kejaksaan Agung,” kata Boyamin.

 

Tinggalkan Komentar