Selasa, 09 Agustus 2022
11 Muharram 1444

Sambil Menangis, Azis Cerita Kerasnya Hidup di Rusun Tanah Abang

Senin, 31 Jan 2022 - 16:26 WIB
Penulis : Ivan Setyadhi
Azis Syamsuddin Cerita Kerasnya Hidup Di Rusun Tanah Abang - inilah.com
Azis Syamsuddin Cerita Kerasnya Hidup Di Rusun Tanah Abang

Sambil menangis, Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin cerita soal kerasnya hidup di rumah susun (rusun) Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Saya rasakan, saya tinggal di rumah susun tanah abang. Perjalanan ini memperkenalkan saya kepada kehidupan yang keras, budaya yang berbeda-beda,” kata Azis sambil menangis saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/1/2022).

Dia mengaku kehidupannya berat karena harus ikut sang ayah yang berpindah-pindah rumah karena urusan pekerjaan. Azis merupakan anak bungsu dari lima bersaudara.

“Semasa hidup saya, saya selalu mengikuti kemana ayah saya pindah dimana beliau sebagai pegawai negeri bekerja di bank,” ujarnya.

Baca juga
Bawahan Eks Bupati Lamteng Akui Serahkan Uang Rp200juta ke Orang Dekat Azis Syamsuddin

Azis juga pernah merasakan dibully oleh lingkungan tempat tinggalnya. Musababnya, Azis yang orang Lampung, mengaku sulit beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan yang berpindah-pindah.

“Setiap tiga tahun saya selalu dipelonco di berbagai daerah karena saya tidak bisa menggunakan bahasa daerah setempat sehingga saya harus dipelonco dan tegar menghadapi,” tutur Azis.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan. Azis diyakini terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain sejumlah Rp3,099 miliar dan USD36 ribu.

Jaksa KPK juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada Azis sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga
KPK Usut Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin Tersangka?

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politis terhitung 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ujar jaksa Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 24 Januari 2022.

Tinggalkan Komentar