Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Sandiwara Politik Jokowi-Luhut Semakin Ugal-ugalan

Sandiwara Politik Jokowi-Luhut Semakin Ugal-Ugalan
Foto: istimewa

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menilai sandiwara politik Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan semakin ugal-ugalan. Khususnya terkait ‘bola liar’ isu penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode.

“Sandiwara politik oleh duet Jokowi-Luhut makin lama makin ugal-ugalan.” ujar Amien di kanal YouTube-nya Amien Rais Official dikutip Inilah.com, Senin (4/4/2022).

Bahkan selain sandiwara politik itu, Amien Rais juga menyimpulkan dalam risalah kebangsaannya selain tidak kompeten sebagai pemimpin, Jokowi seakan tidak tahu kapan harus mengakhiri masa jabatannya. Padahal dalam Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas mengatur tentang masa jabatan presiden. Yakni presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat kembali terpilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca juga
Foto: Persemayaman Jenazah Maura Magnalia Putri Nurul Arifin di Rumah Duka

Amien pun menduga Presiden Jokowi dan Luhut, sedang menggalang kekuatan politik agar penyelenggaraan sidang MPR mengamandemenkan konstitusi demi perpanjangan tampuk kepemimpinan Jokowi.

“Pemimpin yang baik itu harus tahu persis harus mundur. Apalagi dalam UU Dasar 45¬† sudah jelas sekali, presiden kita itu hanya dipilih 2 kali saja. Tetapi sekarang mau paksakan supaya ada sidang MPR khusus untuk membuat PPHN. Saya kira arahnya akan ubah memberikan periode lagi,” ucap mantan Ketua MPR tersebut.

Jokowi sendiri¬† telah menegaskan bahwa tetap taat pada konstitusi. Artinya hanya menjalani jabatan presiden dua periode. Namun Amien Rais, masih tetap tidak percaya dengan pernyataan itu. Mengingat Jokowi sendiri mengaku bahwa ‘siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden’.

Baca juga
Foto: Perlintasan Rel Kereta Tanpa Palang di Pejompongan, Jakarta

“Jangan percaya omongan ‘saya taat konstitusi perkara apa akan diwacanakan tiga periode, penundaan pemilu itu kan boleh-boleh saja itu demokrasi kok’ katanya (Jokowi) gitu. Tapi pada akhirnya kan konstitusi harus kita pegang,” ucap mantan Ketum Partai Amanat Nasional itu.

Dugaan Awal Sandiwara Politik Jokowi-Luhut

Sebelumnya, mengalir gagasan berbahaya dalam percaturan politik Indonesia yang berpotensi mencederai semangat reformasi. Yakni, Penundaan Pemilu 2024.  Isu itu keluar dari mulut Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Ide itu juga secara otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, yang harusnya berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

Bola panas itu mebuat publik penasaran, siapa dalang di balik gagasan penundaan pemilu ini? Bocoran di kalangan wartawan, Luhut Binsar Pandjaitan kabarnya berada di belakangnya.

Baca juga
Pembunuhan Jurnalis Palestina Potensi Kejahatan Perang

Belum juga adem, muncul lagi dukungan dari Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau Apdesi tepatnya saat acara Silaturahim Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu (29/3/2022).

Dalam acara yang Jokowi dan Luhut hadiri itu, banyak peserta yang juga kepala desa menginginkan Jokowi agar kembali menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga. Padahal kepala desa merupakan bagian dari aparatur negara yang seharusnya taat pada konstitusi.

Tinggalkan Komentar