Jumat, 27 Mei 2022
26 Syawal 1443

Sebelum Digarap, Presiden Jokowi Harus Jamin Proyek IKN Bebas Utang

Sebelum Digarap, Presiden Jokowi Harus Jamin Proyek IKN Bebas Utang

Ekonom Bhima Yudhistira bilang, sebelum digarap, pemerintah harus menjamin dua hal terkait pembiayaan IKN yang mencapai Rp466 triliun. Apa saja?

“Tidak merongrong APBN dan utang negara aman. Saya pikir, sebaiknya proyek ibu kota negara (IKN) baru ditunda. Kecuali porsi pembiayaan dari swasta bisa dominan di atas 90 persen,” papar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Masih kata Bhima, pemerintah perlu memastikan bahwa utang negara di APBN, tidak meningkat signifikan, akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN. “Sekarang defisit APBN harus di bawah 3 persen, tapi belanjanya sangat boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi,” paparnya.

Baca juga
Sri Mulyani: Defisit Oktober Turun, Utang Pemerintah Bisa Direm

Menurut Bhima, kebijakan pembiayaan mega proyek IKN yang diputuskan pemerintah, cukup aneh. Di mana, pembiayaan proyek IKN berasal dari 3 sumber. Namun ada yang aneh, data Kementerian Keuangan berbeda dengan website IKN.

Berdasarkan informasi dari Kemenkeu, sumber pendanan IKN berasal dari APBN sebesar 19,2% atau Rp89,472 triliun, swasta dengan porsi 26,2% atau Rp122,092 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) porsinya 54,6% atau Rp254,436 triliun,

Sedangkan versi website IKN, tertuliskan, sebesar 53,5% pendanaannya berasal dari APBN. Sidanya yang 46,5% berasal dari skema KPBU, swasta dan BUMN. “Ini jelas aneh. Sebaiknya IKN ditunda dulu kecuali porsi pembiayaan dari swasta bisa dominan di atas 90 persen,” imbuhnya.

Baca juga
Soal MotoGP Mandalika, Presiden Jokowi: 60 Ribu Tiket Habis Terjual

Dirinya juga mempertanyakan klaim Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), bahwa proyek IKN akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Kalau tujuannya menyerap tenaga kerja, ya jangan bangun IKN sekarang. Tapi, berikanlah insentif kepada UMKM, secara lebih masif. Ingat, 97 persen serapan tenaga kerja nasional ada di UMKM, bukan IKN. Lagipula tenaga kerja yang diserap diperkirakan dominan dari Pulau Jawa juga. Bukan dari wilayah IKN,” kata Bhima.

Selain itu, kata Bhima, dampak dari proyek IKN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sangatlah kecil. Dan, investor bakalan sulit jatuh cinta dengan proyek IKN. “Dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil. Di bawah 1 persen terhadap PDB. Apalagi model pembangunan IKN bertumpu kepada gedung pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar