Sebelum Lengser, Panglima TNI Keluarkan Aturan Pemanggilan Prajurit oleh KPK atau Polisi

Tni - inilah.com
Tni

Diakhir masa jabatannya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sempat mengeluarkan aturan soal tata cara pemanggilan anggota TNI oleh aparat hukum seperti KPK atau Polisi.

Aturan ini dituangkan dalam surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Seperti dikutip dari akun Instagram resmi milik Marinir TNI AL @marinir_tni_al, Selasa (23/11), menyebutkan bahwa dasar dikeluarkannya surat telegram tersebut dikarenakan adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Baca juga  Hasil OTT Kolaka Timur, Bupati dan Kepala BPBD Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

 

Instagram Tni - inilah.com
Instagram Tni

Adapun ketentuan pemanggilan yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.

Baca juga  Ketua DPD RI Bersyukur Mulai Ada Komunikasi antara 57 Mantan Pegawai KPK Terhadap Tawaran Kapolri

Tinggalkan Komentar