Sabtu, 03 Desember 2022
09 Jumadil Awwal 1444

Sebut Kepri Bagian Malaysia, Mahathir Dinasehati Muhammadiyah

Selasa, 21 Jun 2022 - 17:12 WIB
5e2524c48d287 - inilah.com
Pernyataan eks Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menyebut Kepri bagian dari Malaysia menuai respons dari berbagai kalangan. PP Muhammadiyah memberi nasehat agar Mahathir meninggalkan potensi konflik masa lalu. Foto: AFP

Provokasi eks Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menyebut Kepulauan Riau (Kepri) bagian dari Malaysia mendapat respons berbagai kalangan. PP Muhammadiyah meminta Mahathir sebagai tokoh Malaysia untuk meninggalkan potensi konflik masa lalu dan berkolaborasi untuk mewariskan masa depan yang baik bagi kawasan.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, di Yogyakarta, Selasa (21/6/2022), menyebutkan, sebagai negara serumpun sepatutnya tokoh Malaysia-Indonesia berjalan seiring. Bukan memicu perselisihan.

“Semua tokoh di Malaysia dan Indonesia mestinya berusaha untuk meninggalkan potensi-potensi konflik di masa lampau untuk kita melangkah ke hal baru, ke masa baru, dan ke masa depan yang mewariskan kebersamaan ASEAN,” ujar Haedar.

Menurutnya, sebagai mitra strategis, Malaysia-Indonesia harus membangun kerja sama yang konstruktif di kawasan. Memproduksi ide untuk mengeratkan bangsa serumpun, bukan sebaliknya.

Baca juga
PP Muhammadiyah Apresiasi Perhatian TNI terhadap Petani

“Cukuplah bagi generasi Indonesia maupun Malaysia pengalaman di masa lalu yang meninggalkan bekas yang tidak sederhana dalam relasi Indonesia-Malaysia,” ujarnya.

Mahathir memberi pernyataan provokatif sewaktu menghadiri acara Kongres Survival Melayu yang digelar di Negara Bagian Selangor, Minggu (19/6/2022). Dalam pidatonya Mahathir menyinggung kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipidan dan Ligitan di lepas Kalimantan melawan Indonesia.

Kemenangan yang didapat di Mahkamah Internasional tersebut dianggap berharga. Malahan Mahathir mendorong agar Malaysia mengklaim Singapura dan Kepri. Alasannya, wilayah tersebut memiliki hubungan historis dengan Malaysia karena bagian dari Tanah Melayu.

“Kita harusnya tak hanya meminta Pedra Branca dikembalikan, atau Pulau Batu Puteh, kita juga harus meminta Singapura pun Kepulauan Riau, mengingat mereka adalah bagian dari Tanah Melayu (Malaysia),” ucap Mahathir.

Baca juga
Isu Bubarkan MUI, Din Syamsuddin Siap Bela Sampai Titik Darah Penghabisan

Pernyataan tersebut turut ditanggapi Kantor Staf Presiden (KSP) yang menganggap sikap Mahathir tidak mewakili pemerintah Malaysia sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh. “Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani

Dani mengingatkan, secara objektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim. “Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia,” ujarnya.

Baca juga
CEDIS Gelar Diskusi Bertajuk Muhammadiyah dan Perdamaian

Hal tersebut, kata Jaleswari, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.

 

Tinggalkan Komentar