Jumat, 01 Juli 2022
02 Dzul Hijjah 1443

Seperti Jokowi dan Anies Baswedan

Jumat, 10 Jun 2022 - 14:40 WIB
Penulis : Fahd Pahdepie
Presiden Jokowi dan Anies Baswedan saat gelaran Formula E Jakarta, Sabtu, (04/06/2022). (Foto Antara)
Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat gelaran Formula E Jakarta, Sabtu, (04/06/2022). (Foto ist)

“Kok bisa Jokowi hadir dan mendukung Formula E?”

Jika kita membaca peta politik Indonesia hanya dari media sosial, mengikuti logika yang dibangun para ‘buzzer’, hampir pasti kita akan mengira bahwa Jokowi berlawanan dengan Anies Baswedan. Paling tidak, kita akan menduga bahwa Jokowi pasti tidak mendukung Anies Baswedan, karena itulah yang ditunjukkan oleh para pendukung Jokowi di media sosial. Konon, menuju perhelatan Pilpres 2024, Jokowi tidak mungkin berada di pihak yang mendukung Anies Baswedan.

Benarkah demikian? Ini yang perlu kita urai bersama-sama. Saya percaya Jokowi belum dalam posisi lebih berpihak kepada siapa dan tidak mendukung siapa. Setidaknya, sampai semua partai politik bersikap, hingga koalisi-koalisi terbentuk, dan jika capres-cawapres sudah didaftarkan secara resmi untuk berlaga pada pemilu mendatang.

Namun, dari mana pangkalnya pendukung Jokowi berseberangan dengan Anies Baswedan? Jawabannya adalah Pilkada DKI 2017. Pendukung Jokowi pada saat Pilpres adalah pendukung yang ‘berkembang’ atau ‘evolve’ dari pendukungnya saat Pilkada DKI 2012. Waktu itu Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Dalam perjalanannya, Jokowi mundur sebagai Gubernur DKI dan maju dalam perhelatan Pilpres 2014. Di momen ini Anies belum menjadi ‘musuh’ pendukung Jokowi karena bahkan Anies ikut berkampanye memenangkan Jokowi, mendesain sejumlah program, bahkan konon ikut menuliskan beberapa pidatonya. Tak hanya itu, Anies menggerakkan platform Turun Tangan dan Gerakan Indonesia Mengajar untuk pemenangan Jokowi-JK di 2014. Saat Jokowi terpilih, Anies Baswedan bahkan diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di masa pemerintahan Jokowi yang pertama.

Tibalah saat kocok ulang pembantu presiden alias ‘reshuffle kabinet’. Juli 2016, Anies kena reshuffle dan digantikan oleh Muhadjir Effendy. Karena kejadian ini, sekarang kita banyak membaca narasi bahwa Anies berkinerja buruk dan tak terpakai oleh Jokowi. Tapi, benarkah demikian? Benarkah Anies adalah seorang ‘pecatan menteri’ karena nggak becus kerja?

Yang tahu jawaban sesungguhnya tentu Pak Jokowi sendiri. Tetapi jika kita baca situasi politik dengan kepala dingin, sebenarnya yang terjadi saat itu adalah adanya kebutuhan pemerintah untuk mengakomodasi Muhammadiyah dan memberikan kursi menteri pendidikan yang sudah menjadi spesialisasi ormas Islam itu. Dan Muhadjir Effendy adalah tokoh Muhammadiyah yang mumpuni di bidangnya, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode, 2000-2004, 2004-2008, dan 2008-2016. Bayangkan, saking hebatnya, Muhadjir menjadi rektor selama 16 tahun! Sampai-sampai UMM dipelesetkan sebagai Universitas Milik Muhadjir.

Di sini, Anies memang digantikan oleh orang yang lebih baik darinya untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara Anies lebih mudah di-reshuffle karena ia tidak mewakili partai politik atau ormas manapun. Dalam sistem pemerintahan dan budaya politik di Indonesia, mengganti seorang menteri dari jalur profesional seperti Anies memang lebih mudah. Bukan persoalan apakah ia menjalankan tugas dengan baik atau tidak selama menjabat. Bagi seorang presiden, desakan dan kebutuhan menjaga stabilitas politik kadang lebih penting.

Masalahnya, harus diakui Anies juga memang memiliki ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Kepiawaiannya menggerakkan orang, termasuk keberhasilannya saat membangun Gerakan Turun Tangan dan Gerakan Indonesia Mengajar bisa dimaksimalkan menjadi gerakan politik yang lebih besar dan nyata. Maka saat Anies tidak lagi menjadi menteri, itu sekaligus menjadi ‘berkah’ dan kesempatan ia bisa terjun sepenuhnya ke dalam politik. Tentu berkah ini karena keputusan Jokowi juga.

Setahun berselang, Anies maju dalam gelaran Pilkada DKI 2017, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Apakah Jokowi tahu rencana ini? Saya yakin tahu. Bahkan bisa jadi Anies di-reshuffle juga untuk memberikan kesempatan agar ia bisa maksimal terlibat dalam politik. Ini kan soal sudut pandang saja, bagaimana membaca sebuah peristiwa dari sudut pandang yang lebih baik: Bukan siapa membenci siapa, siapa mendepak siapa, siapa menyingkirkan siapa. Masuk akal bukan?

Pilkada DKI 2017 inilah pangkal dari berpisahnya pendukung Jokowi dengan sosok Anies Baswedan–yang boleh jadi sebenarnya sebelumnya mereka banggakan sebagai sosok yang berada di samping Jokowi. Sebabnya, pada pertarungan ini Anies bertarung melawan Ahok–petahana Gubernur DKI pengganti Jokowi, sosok pendamping Jokowi pada Pilkada sebelumnya. Pendukung Jokowi lebih memilih Ahok, karena begitulah ‘nature’ atau kecenderungan dari pola sebuah dukungan: Kamu akan mendukung kawannya jagoanmu dan lawan dari kawannya jagoanmu adalah lawanmu juga.

Seandainya tak ada kasus “penistaan agama” (saya sengaja menggunakan tanpa petik bagi frasa ini) yang menimpa Ahok, boleh jadi panasnya persaingan Pilkada DKI 2017 tak akan sampai ke ubun-ubun dan begitu dalam menusuk ke ulu hati, tak akan sampai melahirkan gerakan 411 dan 212 yang fenomenal itu. Kenyataannya, kasus itulah yang memanaskan tungku, mulai membakar api politik identitas, dan membelah pendukung politik di pentas Jakarta yang menasional.

Selanjutnya, yang bekerja adalah rasionalitas politik. Saat masuk ke putaran kedua melawan Ahok, kelompok Islam termasuk Gerakan 212, FPI, GNPF MUI, dan lainnya terkonsolidasi membela Anies. Sebagai kandidat, apakah Anies bisa menolak dukungan? Dari manapun dukungan itu datang? Itu yang sulit. Di sanalah Anies mulai dicap sebagai tokoh yang menggunakan politik identitas, politisasi agama, sampai-sampai kena isu intoleransi dan ‘Arabisasi’. Anies harus menanggung itu sebagai salah satu konsekuensi politik yang ada.

Tapi, seperti pertandingan sepakbola, terkadang pertarungan politik kadang adalah soal skor akhir. Anies memenangi Pilkada DKI 2017 di tengah situasi pendukung politik yang terbelah itu. Sebagai aktor utama, tentu ia yang jadi bulan-bulanan. Meskipun belum tentu ia mau menjalani dan menang pilkada dengan situasi terbelah seperti itu. Akhirnya, seperti ditulis Kompas, ‘Anies Baswedan Dilantik, Dicopot dan Dilantik Lagi oleh Jokowi’. Anies pun jadi aktor politik baru yang merangsek ke papan atas pentas nasional.

Selama menjabat sebagai Gubernur DKI, hubungan Anies dan Jokowi sangat baik. Konon diceritakan bahwa masih ada pertemuan-pertemuan rutin antara Jokowi dan Anies di istana. Jokowi juga mendukung berbagai program yang dikerjakan Anies, mulai dari penyelesaian MRT sampai pembangunan stadion baru di Jakarta. Selama menjabat, Anies pun membuktikan bahwa ia bukan hanya Gubernurnya umat Islam, seperti yang dituduhkan para ‘buzzer’. Anies mengayomi semua pihak, apapun latar belakang suku dan agamanya. Ia adalah Gubernurnya warga DKI tanpa terkecuali.

Pilpres 2019, keterbelahan pendukung politik menjadi lebih parah. Dendam pilkada DKI 2012 dan 2017 belum usai dan justru bertambah pelik. Muncul ‘cebong vs kampret’, kemudian berevolusi menjadi ‘buzzer vs kadrun’. Jokowi dan Anies tidak bertarung, tetapi luka lama masih terbawa-bawa di tengah-tengah para pendukungnya. Keduanya seolah berada di sisi yang berbeda.

Menuju Pilpres 2024, nama Anies mencuat bahkan moncer di papan-papan atas survei. Mereka yang dulu merasa kalah sama Anies tidak terima, Anies pun terus dihajar. Dari sekadar pendukung, buzzer, influencer, hingga partai politik tertentu. Inilah yang mengakibatkan lama-lama seolah Anies berlawanan dengan Jokowi dan atau Jokowi berlawanan dengan Anies. Padahal itu kelakukan sebagian pendukungnya saja. Kelakuan ‘partai politik rasa buzzer’.

Demikianlah, kalau kita membaca peta politik Indonesia hanya dari media sosial, apalagi mengikuti maunya para ‘buzzer’, semua akan berantakan. Bahkan dipenuhi kebencian. Saat Jokowi akrab dengan Anies, semua kaget dan kelimpungan. Saat Jokowi mendukung program Anies, seperti Formula E, semua kalang kabut. Denial. Tidak terima. Seraya mengeluarkan analisis-analisis yang ambigu. Sialnya, banyak pula elit yang termakan ‘set up’ situasi ini, bikin semua tambah runyam.

Aslinya, Jokowi dan Anies baik-baik saja. Keduanya ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Saya yakin keduanya sering berbagi untuk memajukan bangsa ini. Saling ngobrol dan ngopi bareng. Soal 2024, demokrasi akan berjalan dengan logikanya. Anies juga belum tentu akan maju, bukan? Kadang memang fans lebih ‘riweuh’ dari para seleb idolanya, membuat teori konspirasi sendiri, berantem-berantem sendiri, heboh sendiri.

Sementara yang kita hebohkan baik-baik saja. Tidak seperti yang kita kira dan sangka-sangka. Seperti Jokowi dan Anies Baswedan.

Salam baik.

FAHD PAHDEPIE. Penulis. Bukan penggemar buzzer politik. 

 

Tinggalkan Komentar