Seperti Kereta Cepat China, DPR Khawatir Investasi Ibu Kota Baru Bengkak 2-3 Kali

Seperti Kereta Cepat China, DPR Khawatir Investasi Ibu Kota Baru Bengkak 2-3 Kali - inilah.com
(ist)

Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama mempertanyakan urgensi proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI ke Kalimantan Timur. Dikhawatirkan terjadi pembengkakan anggaran seperti halnya proyek kereta cepat China.

Suryadi mengatakan, awalnya mega proyek yang didanai APBN ini, angaknya mencapai Rp490 triliun. Tidak terutup kemungkinan bengkak hingga 3 kali lipat. Kalau benar, APBN bakal dirongrong proyek IKN yang merupakan ambisi infrastruktur Presiden Joko Widodo.

“Angka Rp490 triliun barulah hitungan kebutuhan pemerintah, namun dalam realisasinya bisa menjadi 2-3 kali lipat. Contohnya dalam proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang pada perhitungan awalnya hanya Rp60 triliun namun kini realisasinya mencapai lebih dari Rp100 triliun,” ujar Suryadi, Minggu (23/10/201).

Dia menuturkan, dalam pembahasan internal pemerintah, pemerataan pembangunan menjadi salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota, namun naskah akademik tersebut seharusnya dapat dipelajari terlebih dahulu oleh publik.

Menurutnya, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi agenda prioritas. “Semua masyarakat tentu ingin mengetahui apa permasalahan di Jakarta?” ujar Suryadi.

Baca juga  Malam Tahun Baru, 10 Ruas Jalan di Bandung Ditutup

Pandangan senada juga disampaikan ekonom muda INDEF, Dzulfian Syafrian. Bahwa proyek IKN seharusnya bisa ditunda, pemerintah lebih fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. “Tidak ada satu pihak yang bisa memprediksi kapan COVID-19 berakhir. Seharusnya, pemerintah lebih fokus kepada sektor kesehatan ketimbang infrastruktur, termasuk proyek IKN yang anggarannya cukup gede,” papar Dzul, sapaan akrabnya.

Dia memprediksi, proyek IKN bakal menyedot dana besar. Dampaknya, pemerintah harus berburu utang jumbo ke berbagai negara, termasuk China. “Saat ini, utang luar negeri sudah Rp6.500 triliun. Dalam waktu singkat bisa saja menebal, menjadi Rp7 ribuan triliun. Ini akan menjadi beban bagi kalangan milenial dan generasi X Indonesia,” tuturnya.

Sekedar mengingatkan, mega proyek IKN Kalimantan Timur, diperkirakan menelan biaya Rp466 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa sempat menyatakan, modal APBN saja, tidak akan mencukupi untuk merealisasikan proyek IKN.

Baca juga  Bandara Kertajati, LRT Palembang, Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Rapor Merah Infrastruktur Jokowi

Dia menyebut, pemerintah akan mencari berbagai opsi pendanaan untuk proyek ibu kota negara baru agar tidak terlalu berpaku pada APBN. “Biaya untuk membangun infrastruktur di IKN mencapai Rp466 triliun. Namun, kami hanya mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN. Itu juga selama empat tahun, sehingga rata-rata hanya Rp22,5 triliun per tahun,” ujar Suharso.

Target Semester I-2024
Pemerintah akan mulai memindahkan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada semester I 2024, demikian tertuang dalam RUU IKN Pasal 3 ayat (2).

Meski IKN nantinya akan bertempat di Kalimantan Timur, namun status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara belum akan dicabut sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang membawahinya.

“Sejak UU (IKN) ini diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Presiden mengenai Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Provinsi DKI Jakarta,” tulis Pasal 28 ayat (1).

Baca juga  Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet, Mahfud MD atau Prabowo Punya Kans Terjungkal

Demikian pula kantor pusat kementerian/lembaga dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat, yang secara bertahap baru akan berpindah dan bertugas di IKN baru saat Perpres dikeluarkan.

“Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN,” terang Pasal 21 ayat (1).

“IKN menjadi tempat kedudukan bagi Lembaga Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional,” bunyi Pasal 4 ayat (3).

Namun, pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya keputusan Presiden semata. Presiden perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR untuk proses penetapan ibu kota negara di tempat baru.

“Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah IKN,” demikian bunyi Pasal 20.

Tinggalkan Komentar