Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor, Perlindungan Data Pribadi Indonesia Lemah

Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor, Perlindungan Data Pribadi Indonesia Lemah - inilah.com
Kebocoran Data Sertifikasi Vaksin Milik Presiden Membuat Masyarakat Was-was

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku heran dengan bocornya data pribadi, dan data vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bocornya data Presiden hingga tersebar di dunia maya itu menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

“Terkait dengan kebocoran data pribadi Presiden, pemerintah dinilai teledor. Publik heran bagaimana bisa data pribadi seorang presiden bisa bocor. Sistem perlindungan data pribadi warga negara memang sangat lemah. Milik Presiden saja bobol. Peristiwa ini sebagai syiar ketakutan publik. Kedaulatan data pribadi warga negara terancam,” kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).

Meski peredaran informasi di dunia maya sangat cepat dan bebas, masyarakat memiliki “kartu identifikasi” masing-masing mirip seperti bagaimana dalam dunia nyata terdapatnya KTP.”Kartu identifikasi yang disebut tadi adalah IP atau internet protokol, dan IP berfungsi sebagai pembedaan pengguna internet satu sama pengguna lainnya,” katanya.

Baca juga  Usai Dipakai Jokowi, 150 Jaket Midnight Rabit and Wheels Berharga 1.465.000 Ludes Dalam 30 Menit

Maneger mengingatkan dengan banyaknya website yang meminta daftar pribadi meski sekedar email, hal tersebut menjadi umum. Sehingga mayoritas pengguna internet tidak akan berpikir dua kali mengisi data pribadinya dalam website. Padahal, hal itu justru berbahaya karena jika data pribadi terbuka untuk umum, seseorang dapat mengetahui nama, alamat, nomor telpon, e-mail dan lain-lainnya. Sehingga seorang hacker dapat mengakseskan misal akun instagram kita atau bahkan kartu atm kita sehingga terjadinya Cybercrime.

“Dengan demikian sangat jelas terlihat mengapa data pribadi warga negara sangat penting untuk dilindungi dan hak atas privasi setiap warga negara harus dipertegaskan,” katanya.

Baca juga  Ini Pentingnya Pasien Diabetes Harus Cek Fungsi Ginjal, Jantung, dan Pembuluh Darah

Untuk itu, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi sebuah keniscayaan dan mendesak untuk segera disahkan. RUU itu, katanya dapat memastikan data pribadi warga negara Indonesia terhadap privasi dan perlindungannya.

“Meskipun publik dikabari bahwa ada dua masalah yang masih harus diselesaikan soal RUU PDP tersebut, yaitu soal harmonisasi dengan Dukcapil Kemdagri, karena masalah sinkronisasi beberapa hal mengenai data pribadi yang ada di UU Aminduk dan RUU PDP, masih terus diusahakan penyelesaiannya serta soal hukuman bila ada yang melanggar peraturan tersebut,” katanya.

Ditekankan, bila UU ITE disahkan atas dasar kesadaran maraknya kejahatan pada dunia cyber, maka UU PDP harus disahkan sesegera mungkin atas kesadaran yang sama atau bahkan lebih mendesak lagi. Hal ini karena pada dasarnya data pribadi adalah identitas diri, yang keberadaanya merupakan hak konstitusional warga negara.

Baca juga  OpenSignal Ungkap Internet 4G di Indonesia Lebih Ngebut Dibanding Wi-Fi

“Ketidakteraturan mengenai hal tersebut menyebabkan kerugian bagi warga negara yang hak terhadap privasinya dilangkahi oleh pihak yang menyimpan data pribadinya. Untuk itu negara harus hadir melindungi demi kedaulatan data pribadi warga negara,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar