Sabtu, 03 Desember 2022
09 Jumadil Awwal 1444

Setop Ekspor CPO dan Migor, Ekonom Senior Sebut Kebijakan ‘Jongkok’ Jokowi

Kamis, 28 Apr 2022 - 16:37 WIB
Setop Ekspor CPO dan Migor, Ekonom Sebut Kebijakan 'Jongkok' Jokowi
Presiden Jokowi

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didik J Rachbini mengkiritk keras keputusan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm oil/CPO), minyak goreng (migor) serta bahan bakunya. Kebijakan yang tidak punya landasan alias serampangan.

Yang jelas, kata Prof Didik, industri sawit serta petani sawit bakal terkena dampaknya. Sekedar mengingatkan, Presiden Jokowi menutup pintu ekspor untuk RBD Palm Olein, CPO dan minyak goreng (migor) mulai hari ini (Kamis, 28/4/2022).

Terbukti benar analisa Prof Didik. Usai Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO, harga tandan buah segar (TBS) sawit terjun bebas. Di Jambi misalnya, harga TBS terjun bebas dari Rp3.700 menjadi Rp700 per kilogram.

Baca juga
Jatam Kritisi Inpres Kendaraan Dinas Listrik Kenyangkan Oligarki

Petani sawit banyak yang berteriak, lantaran buah tandan yang menjadi bahan baku minyak goreng, menumpuk dan membusuk jika tidak segera diproduksi dan diekspor.

“Untuk sebagian orang ini seolah-olah heroik, ini kepahlawanan dari pemerintah atau presiden, berani melawan mafia. Tetapi ini kebijakan yang jongkok ya, enggak punya desain yang baik,” ucap Prof Didik.

Rektor Universitas Paramadina ini, menguraikan, pemerintah telah gagal dalam menyelamatkan produksi minyak goreng di Indonesia. Dari mulai mengeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk CPO, kemudian memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng, dan terakhir menumpas mafia minyak goreng.

Baca juga
Riset Independen Presisi Indonesia: Program Prakerja Karya Jokowi Banyak Manfaatnya

“Pemerintah itu sudah membikin kebijakan namanya Domestic Market Obligation (DMO) gagal. Artinya, DMO itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk supply minyak goreng, gagal,” tuturnya.

“Setelah gagal dia (pemerintah) bikin lagi harga eceran tertinggi (HET), setelah bikin HET gagal kan. Setelah HET dia bikin langkah untuk mencari mafia, mafianya enggak ketemu kan, yang ditangkap malah dirjen yang tidak punya harta, bukan orang besar,” imbuhnya.

Menurut pria berdarah Madura ini, kegagalan pemerintah ini terlihat dengan mengumumkan tersangka kasus minyak goreng yang seolah-olah tanda kepahlawanan dan berpihak kepada masyarakat. Namun hal tersebut justru menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

Baca juga
Dampak ‘Endorsement’ Presiden Jokowi Belum Signifikan

“Kegagalan-kegagalan ini ditimpa lagi dengan setop ekspor minyak goreng, jadi gagal lagi. Karena itu pasti petaninya berteriak, ini sama dengan menghancurkan sistem perdagangan yang ada secara keseluruhan. Banyak teman-teman yang mengatakan itu membakar lumbungnya,” tutup mantan anggota DPR asal PAN ini.

Tinggalkan Komentar