Kamis, 11 Agustus 2022
13 Muharram 1444

Sikapi Wacana Legalisasi Ganja, Pemerintah-DPR Harus Cermat

Rabu, 29 Jun 2022 - 18:20 WIB
Fwjh4brveae2oej 1 - inilah.com
Seorang ibu membawa poster bertuliskan "Tolong, Anakku Butuh Ganja Medis" pada hari tanpa kendaraan bermotor, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (26/6/2022). Foto: Antara

Wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis/kesehatan di tengah pembahasan revisi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika harus disikapi dengan cermat. Pemerintah bersama DPR diminta berhati-hati untuk menerapkan kebijakan tersebut, mengingat ganja masuk dalam klasifikasi golongan I narkotika di Indonesia.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Ari F Syam menyebutkan, produk berbahan tanaman ganja harus melalui tahapan uji klinis terlebih dulu untuk memastikan manfaat dan efek samping dalam penanganan medis. Sebab, tidak semua jenis ganja efektif untuk menangani penyakit.

“Karena perlu uji klinis untuk melihat manfaat dan juga efek samping dari penggunaan ganja untuk medis tersebut,” kata Ari, di Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Dia menilai, untuk kasus-kasus tertentu seperti penderita kejang-kejang maupun nyeri kronis akibat kanker, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengizinkan produk ganja digunakan sebagai penanganan medis secara terbatas. Jenis ganja yang digunakan adalah minyaknya.

“Untuk penyakit-penyakit tersebut, maka minyak ganja cukup efektif untuk mengatasi keadaan tersebut,” kata dia.

Hal senada turut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo yang menyebutkan dibutuhkan penelitian mendalam dan komprehensif dengan melibatkan pakar untuk memastikan manfaat legalisasi ganja bagi kesehatan. Dia meminta seluruh pihak tidak latah mengikuti pelonggaran kebijakan ganja seperti yang dilakukan oleh beberapa negara.

“Kita harus berhati-hati menyikapi wacana ini, bukan latah. Artinya sebelum ganja medis dilegalkan, terlebih dahulu dilakukan kajian komprehensif yang libatkan segala unsur terkait, khususnya para medis dan psikolog,” kata tuturnya.

Rahmad menyebutkan, apabila ganja harus dilegalkan, maka dilakukan berdasarkan kajian yang menyeluruh. Setidaknya untuk memastikan tidak ada obat medis di luar pemanfaatan ganja untuk penyakit tertentu. “Namun, apabila ada obat medis khasiatnya sama atau lebih baik dari ganja, kenapa harus memaksakan dengan ganja?” ujarnya.

Apabila kajian yang dilakukan menyatakan ganja benar-benar aman untuk kepentingan medis, maka harus ada pengawasan yang sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sementara ini, para pihak diminta untuk menghormati ketentuan undang-undang yang masih melarang peredaran dan konsumsi ganja.

“Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama, jangan hanya terbuai nilai ekonomi, lalu terjadi kemunduran generasi,” katanya.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Komisi III dan Komisi IX DPR akan melakukan pembahasan wacana pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis. Komisi III bahkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) kepada pihak-pihak terkait untuk mendalami wacana tersebut.

“Pimpinan komisi III sudah siap melakukan RDP dengan para pihak yang berkepentingan, begitu juga dengan komisi IX yang sudah kemudian menyambut baik, dan kemudian akan segera juga melakukan tindak lanjut terhadap usulan-usulan ini soal legalisasi ganja untuk medis,” ujar Dasco.

Tinggalkan Komentar