Wacana penerapan sistem pemilu dengan proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mengemuka. Namun, wacana ini menuai kontroversi. Terlebih, apabila diterapkan, sistem proporsional tertutup dengan mekanisme mencoblos partai saat pemilu tak menjamin bebas politik uang.
“Memang (saat) zaman yang (proporsional) tertutup (diterapkan) tidak ada transaksi? Ada, tapi waktu itu kan kita belum hidup di zaman yang namanya uang menjadi berhala baru,” kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya ketika diwawancara dalam program “Inilah Podcast” yang tayang pada channel “YouTube Inilah.com”, Rabu (4/1/2023).
Ia menjelaskan bagaimana politik transaksi yang berlangsung di Tanah Air pada masa lalu. Salah satu wujudnya dengan datang ke suatu tempat lalu dan menginformasikan akan membangun rumah ibadah seperti masjid atau infrastruktur lainnya.
“Itu juga bentuk transaksi, tapi kemudian karena uang lebih liquid lalu kemudian uang digunakan. Tapi apakah ketika dia tertutup tidak terjadi money politic (politik uang)? Terjadi, cuma bebannya bergeser,” terangnya.
“Kalau (proporsional) terbuka semua orang memiliki equal compositionity dalam berkontestasi. Kalau (proporsional) tertutup yang melakukan money politic itu nomor urut satu dan dua. Bisnisnya di elite,” tambah Willy.
Oleh karena itu, ia menilai dengan sistem proporsional tertutup maka sogok-menyogok akan semakin brutal terjadi.
“Jangan kemudian kita permisif untuk kemudian ketika dia tertutup dia tidak korup. Justru proses sogok-menyogok untuk membeli nama itu paling brutal akan terjadi. Jadi di dalam proses hulu kandidasi saja sudah terjadi sogok-menyogok, untuk beli nomor,” tegas Willy.
Tinggalkan Komentar