Selasa, 04 Oktober 2022
08 Rabi'ul Awwal 1444

Soal Kelangkaan Migor, Kinerja Puan Jadi Sorotan

Kamis, 21 Apr 2022 - 22:30 WIB
Puan
YLKI menyoroti kinerja Ketua DPR Puan Maharani terkait kelangkaan minyak goreng. DPR dianggap belum mengambil peran maksimal untuk menstabilkan stok dan distribusi minyak goreng. Foto: Antara

Kinerja Ketua DPR Puan Maharani ikut disorot terkait kelangkaan minyak goreng (migor). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, terjadinya kelangkaan komoditas masyarakat menandakan pula lemahnya pengawasan DPR.

Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, Puan seharusnya mengambil peran dalam mengatasi kelangkaan yang telah menjadi dagelan karena negeri penghasil sawit mengalami kelangkaan migor. Dia mempertanyakan kinerja pengawasan legislatif terkait penanganan kelangkaan migor ini.

“Puan Maharani harus mampu melakukan fungsi pengawasan yang optimal atas kerja pemerintah dalam mengatasi persoalan harga minyak goreng. Sebagai DPR, ya, mengawasi pemerintah,” kata Tulus, di Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Tulus mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menetapkan tersangka dalam kasus mafia migor. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggung telah menjadi tersangka dan dikenakan status penahanan.

Baca juga
Usai Prabowo-Puan Bertemu, Gerindra Kembali Mesra dengan PKB

Penanganan kasus ini setidaknya menjadi shock therapy untuk mempercepat akselerasi distribusi dan ketersediaan stok migor seperti situasi normal. Namun bagi Tulus penegakan hukum tidak cukup.

Menurut Tulus, adanya kasus mafia migor turut menandakan lemahnya pengawasan DPR kepada pemerintah. Apalagi soal migor ini sudah terjadi pada awal 2022 dan hingga kini masih terjadi kemahalan harga.

Pada dasarnya, menurut dia, harga minyak goreng dipengaruhi oleh struktur pasar di sisi hulu sehingga pembenahan seharusnya dilakukan di sisi tersebut. Pada konteks inilah parlemen dianggap gagal mengambil peran dengan melakukan pengawasan secara optimal.

“Soal minyak goreng lebih ke persoalan rusaknya struktur pasar di sisi hulu. Jika pemerintah memang serius untuk mengatasi kemahalan harga minyak goreng, harus diperbaiki dari sisi hulu,” kata dia.

Tinggalkan Komentar