Senin, 23 Mei 2022
22 Syawal 1443

Sri Mulyani Doyan Ngutang, APBN Tercekik Beban Bunga

Sri Mulyani Doyan Ngutang, APBN Tercekik Beban Bunga - inilah.com
Foto: Istockphoto.com

Ekonom mewanti-wanti pemerintah untuk tidak doyan ngutang terutama dengan memperbesar porsi pinjaman bilateral dan multilateral. Jika porsi tersebut terus bengkak, APBN bakal tercekik beban bunga.

Per 28 Februari 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.014,58 triliun, mengutip laman APBN KiTa Kementerian Keuangan di mana Sri Mulyani Indrawati menakhodainya.

“Mungkin untuk pinjaman bilateral dan multilateralnya pemerintah harus membatasi. Kalau kita lihat hitung-hitungan beban bunganya sendiri, pinjaman bilateral dan multilareal memberatkan bagi pemerintah,” kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata kepada Inilah.com di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp343,5 triliun pada 2021. Pembayaran bunga utang tersebut lebih rendah Rp29,8 triliun dari pagu APBN 2021 senilai Rp373,3 triliun. Namun, ketimbang realisasi pembayaran bunga utang pemerintah di 2020 yang sebesar Rp314,1 triliun, ada kenaikan Rp29,4 triliun.

Baca juga
Menko Airlangga Semringah dan Apresiasi Saham Gotong Royong GOTO

Menurut Josua secara berkala tentu pemerintah terus mengkaji waktu yang tepat untuk berutang. Salah satunya dengan mempertimbangkan utang yang jatuh tempo. “Tapi, yang terpenting, bagaimana mengupayakan penerbitan surat utang atau global bond. Itu prioritas utama ketimbang utang langsung bilateral atau melalui lembaga multilateral,” timpal dia.

Komposisi ‘Doyan Ngutang’ Pemerintah

Josua menjelaskan, komposisi utang pemerintah yang tembus Rp7.000 triliun, sekitar Rp6.100 triliun berasal dari penerbitan obligasi. Untuk utang melalui pinjaman bilateral dan multilateral, angkanya sekitar Rp850 triliun. “Pinjaman bilateral kecil sekali porsinya tapi ini harus dijaga,” ucapnya seraya mewanti-wanti.

Sejauh ini, pemerintah lebih memilih untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Sebab, peringkat utang Indonesia sudah berada di level investment grade. Posisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan posisi sebelum 2014.

Baca juga
Akibat Omicron, IMF Pangkas Perkiraan PDB Global Jadi 4,4 Persen

Sebelum era Pemerintahan Jokowi, Indonesia belum masuk kategori investment grade. Saat itu, kupon global bond menjadi sangat besar sehingga menjadi beban berat untuk bunga utang pemerintah.

“Saat di posisi investment grade kuponnya menjadi bersaing. Ketika kita menerbitkan kupon global bond tidak setinggi sebelumnya,” timpal Josua.

Pada Maret 2022, pemerintah menerbitkan global bond US$1,75 miliar. “Penerbitan global bond ini tentu jadi lebih menarik karena lebih murah ketimbang menarik pinjaman bilateral dan multilateral,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah harus mempetahankan komposisi utang saat ini yang 88% merupakan penerbitan obligasi dan 12% pinjaman bilateral dan multilateral.

Dari 88% tersebut, nilainya mencapai sekitar Rp6.000 triliun. Sekitar Rp4.900 trilun merupakan utang domestik dalam rupiah dan sekitar Rp1.200 trilun dalam bentuk valas alias valuta asing. “Jadi, dari sisi rasionya yang paling besar adalah penerbitan surat berharga negara atau obligasi rupiah,” papar Josua.

Baca juga
Jokowi Resmi Lantik Eks Menseskab Andi Widjajanto Menjadi Gubernur Lemhanas

Komposisi tersebut menurut Josua, mestinya tidak sampai memberikan beban utang berlebihan kepada pemerintah.

“Makanya, portofolio utang pemerintah saat ini sudah jauh lebih sehat ketimbang 1998 dan 2008,” ujarnya tandas.

Jika mengikuti dua episode krisis sebelumnya, kata dia, komposisi utang yang sehat itu menjadi modal Indonesia untuk menjaga ketahanan perekonomian di tengah gejolak yang datang dari perang Rusia-Ukraina dan kenaikan suku bunga agresif dari Bank Sentral AS, The Fed.

“Dengan menjaga komposisi utang tetap hati-hati dan prudent, tentunya akan memberikan daya tahan tehadap ekonomi domestik,” imbuh Josua.

Tinggalkan Komentar