Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Sri Mulyani Ngawur, Bansos Kurang Banyak Mau Disunat untuk Biayai IKN

Sri Mulyani Ngawur, Bansos Kurang Banyak Mau Disunat untuk Biayai IKN

Rencana Menkeu Sri Mulyani memasukkan biaya proyek Ibu Kota Negara (IKN) ke anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022, sangat tidak relevan alias ngawur.

Disampaikan, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira bilang, masuknya anggaran IKN dalam PEN APBN 2022, sangat tidak relevan. “Masih banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran,” kata Bhima kepada Inilah.com, Kamis (20/1/2022).

Tak hanya bansos, kata Bhima, bantuan untuk pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, hanya sebagian kecil dari 64 juta unit.

Bisa dibayangkan kalau sebagian anggaran PEN 2022 harus ‘dibelokkan’ untuk membiayai mega proyek IKN yang perlu dana super jumbo itu.
“Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif kepada pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

Baca juga
Menag Bikin Gaduh soal Gonggongan Anjing, Trending #TangkapYaqut Menggema di Twitter

Sebaiknya, kata Bhima, pembiayaan proyek IKN difokuskan berskema penugasan kepada BUMN karya. Sehingga, dana pembangunan dari PEN mengalir ke BUMN lagi. “Sementara dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil di bawah 1 persen ke Prduk Domestik Bruto (PDB),” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahap awal pembangunan IKN baru sebesar 178 triliun, diambilkan dari anggaran program PEN. Tepatnya dari pos program penguatan ekonomi, bagian dari PEN.

Rencana itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (19/1/2022). Rapat itu membahas evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, serta rencana APBN dan PEN 2022.

Baca juga
Pemerintah Rencanakan Pencairan THR H-10 Lebaran 2022

Sri Mulyani bilang, tahap awal pembangunan IKN selama 2022-2024, difokuskan kepada infrastruktur dasar. Berupa jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi. “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya. Kalau memang bisa dieksekusi pada 2022, maka akan bisa kami anggarkan di Rp178 triliun,” ungkapnya.

 

Tinggalkan Komentar