Sri Mulyani Siapkan Dana PEN 2022 Rp414 Triliun, Anggaran Kesehatan Terendah

Srimulyani2 - inilah.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Tahun depan, pemerintah masih menganggarkan dana besar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pertanda pandemi COVID-19 masih ada.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bilang, anggaran Rp414 triliun disiapkan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022. Hanya saja, anggaran untuk kesehatan paling rendah ketimbang perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Meski begitu, anggaran PEN punya tujuannya mulia. Yakni, membantu masyarakat dan dunia usaha agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. “Untuk 2022 kita tetap melakukan PC-PEN sebesar Rp414 triliun yang terdiri dari area kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi,” katanya dalam Kongres AAIPI Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Baca juga  Jasindo Salurkan Dana TJSL Rp9,7 Miliar pada 2021

Sri Mulyani menyebutkan, fokus dari program PEN pada 2022, meliputi anggaran kesehatan sebesar Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Ia menjelaskan untuk anggaran bidang kesehatan Rp117,9 triliun dan perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun masih akan disesuaikan seiring perkembangan penanganan COVID-19.

Sementara untuk anggaran penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun merupakan tagging atas program eksisting pada Kementerian/Lembaga (K/L), TKDD dan pembiayaan yang angkanya masih bersifat sementara dan dalam proses koordinasi.

Secara rinci, bidang kesehatan Rp117,9 triliun akan digunakan untuk testing, tracing, treatment, perawatan pasien COVID-19 dengan cost sharing bersama BPJS, serta insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah.

Baca juga  Menkeu: Aset Keuangan Syariah Global Akan Capai US$3,69 Triliun

Kemudian juga digunakan untuk vaksinasi yakni pengadaan vaksin baik dari pemerintah maupun mandiri, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah serta antisipasi kesehatan lainnya.

Pos perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun meliputi PKH untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya.

Terakhir yakni pos penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun terdiri atas program kegiatan terkait infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, investasi pemerintah, insentif perpajakan serta dukungan UMKM, korporasi dan BUMN.

Baca juga  PLN Akan Bangun Pembangkit Energi Bersih 10,6 Gigawatt

“Sama seperti 2021 kita berharap pengelola anggaran di K/L dan pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya kita tetap berjaga-jaga COVID-19 tidak akan meningkat lagi sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi dan keuangan bisa berjalan,” katanya.

Tinggalkan Komentar