Sabtu, 03 Desember 2022
09 Jumadil Awwal 1444

Status Sakit Lukas Enembe Tak Meyakinkan, KPK Butuh Bukti Medis

Minggu, 25 Sep 2022 - 12:53 WIB
Jenguk Lukas Enembe, Komnas HAM Siap Temui KPK Bahas Kondisi Kesehatan
Tim dokter Gubernur Provinsi Papua melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas Enembe di kediamannya

Dalih sakit Gubernur Papua, Lukas Enembe, tidak meyakinkan KPK untuk memberi kelonggaran agenda pemeriksaan yang bersangkutan dalam perkara korupsi. KPK butuh bukti medis untuk memastikan kondisi fisik politisi Partai Demokrat itu.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengagendakan pemeriksaan Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada Senin (26/9/2022) besok. Apabila Enembe tidak hadir dengan dalih sakit maka harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis.

“Alasan ketidakhadiran tersangka karena kesehatan tentu juga harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis supaya kami dapat analisis lebih lanjut,” kata Ali Fikri di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Baca juga
Terima SGD 625 Ribu, KPK Tahan Pegawai Ditjen Pajak

Ali melanjutkan, KPK juga memiliki tenaga medis khusus yang bisa dikerahkan untuk memeriksa saksi atau tersangka yang diperiksa dalam perkara korupsi. Tindakan ini juga berlaku dalam kasus-kasus lain yang ditangani KPK, termasuk Enembe. Dalam kondisi pandemi COVID-19, KPK bahkan memeriksa kesehatan terhadap tersangka maupun saksi terlebih dulu sebelum diperiksa.

“Sekali lagi, karena KPK memahami bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia,” ujarnya.

Dia meminta Lukas Enembe untuk memenuhi pemeriksaan. Sebelumnya, Enembe juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan dalih sakit dan butuh perawatan medis keluar negeri.

“Karena itu KPK tentu berharap pihak dimaksud memenuhi panggilan pada 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK sesuai yang KPK telah sampaikan secara patut,” katanya.

Baca juga
Formappi Tak Yakin Realisasi Wacana Hukuman Mati Koruptor

Enembe merupakan kepala daerah Papua ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dia ditengarai memiliki kekayaan tidak wajar hasil korupsi. Bahkan terdapat transaksi mencurigakan yang salah satunya mengalir ke kasino di luar negeri.

Sebelumnya KPK menersangkakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng (EO) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika. Kemudian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) terkait kasus dugaan suap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.

 

Tinggalkan Komentar