Sabtu, 13 Agustus 2022
15 Muharram 1444

Superyacht yang Disita AS dari Miliarder Rusia Tiba di San Diego

Selasa, 28 Jun 2022 - 13:29 WIB
Superyacht Rusia
(AP Photo)

Sebuah superyacht senilai US$325 juta atau sekitar Rp4,8 triliun yang disita oleh AS dari oligarki Rusia yang terkena sanksi, tiba di Teluk San Diego pada hari Senin (27/6/2022).

Bernama Amadea, kapal pesiar super mewah sepanjang 106 meter itu mengibarkan bendera AS saat berlayar melewati pensiunan kapal induk USS Midway dan bawah Jembatan Coronado.

“Setelah perjalanan transpasifik lebih dari 5.000 mil (8.047 kilometer), Amadea telah berlabuh dengan aman di pelabuhan di AS, dan akan tetap berada dalam pengawasan pemerintah AS, menunggu penyitaan dan penjualan yang diantisipasi,” demikian kata Departemen Kehakiman AS sebuah pernyataan yang dilansir Associated Press.

FBI menghubungkan Amadea dengan oligarki Rusia Suleiman Kerimov, dan kapal pesiar tersebut menjadi target Satuan Tugas KleptoCapture, yang diluncurkan pada Maret untuk menyita aset oligarki Rusia guna menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina.

Pihak AS mengatakan Kerimov diam-diam membeli kapal itu tahun lalu melalui berbagai perusahaan cangkang.

Baca juga
Setelah Absen 2 Tahun, WNI Kembali Laksanakan Salat Id di KBRI Moskow

AS menuduh Kerimov adalah pemilik sebenarnya dari Amadea, tetapi banyak bukti dalam surat perintah penyitaan 13 April disunting dalam versi yang dirilis ke publik.

Kerimov dikenai sanksi oleh AS pada tahun 2014 dan 2018 sebagai tanggapan atas tindakan Rusia di Suriah dan Ukraina. Dia juga telah diberi sanksi oleh Uni Eropa.

AS memenangkan pertarungan hukum di Fiji untuk mengambil superyacht berbendera Kepulauan Cayman itu awal bulan ini. Dalam perjalanan ke daratan AS, Amadea sempat berhenti di Pelabuhan Honolulu, Hawaii.

“Keberhasilan penyitaan dan pengangkutan Amadea tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama luar biasa dari mitra asing kami dalam upaya global untuk menegakkan sanksi AS yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas perang Rusia yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan di Ukraina,” kata Departemen Kehakiman.

Tinggalkan Komentar