Rabu, 28 September 2022
02 Rabi'ul Awwal 1444

Datangi Dewas KPK, Pengacara Terdakwa Suap Izin Tambang Minta Dalami Keterlibatan Mardani H Maming

Kamis, 07 Apr 2022 - 16:23 WIB
Penulis : inilah
Editor : editorial inilah
Pengacara Terdakwa Suap Izin Tambang Datangi Dewas KPK Minta Usut Peran Mantan Bupati Tanah Bumbu
Pengacara Terdakwa Suap Izin Tambang Datangi Dewas KPK Minta Usut Peran Mantan Bupati Tanah Bumbu

Terdakwa kasus suap izin tambang Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi melalui kuasa hukumnya mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Kedatangan kuasa hukum terdakwa diwakili oleh Lucky Omega Hassan ke kantor lembaga anti-rasuah guna memberikan surat kepada Dewas KPK. Lucky meminta, agar Dewas dapat memberikan atensi agar pimpinan KPK dapat menindaklanjuti laporan yang pernah dilayangkan pihaknya pada tanggal 16 Februari 2022.

“Kita sebelumnya sudah mengajukan surat juga itu surat pertama kita di tanggal 16 februari 2022 tentang memohon keadilan dan tindaklanjut dugaan tindak pidana korupsi (kasus suap izin suap lahan tambang),” kata Lucky seusai menyerahkan surat untuk Dewas KPK.

Lucky berharap, Dewas KPK dapat memberikan atensi agar Firli Bahuri Cs dapat melakukan supervisi dan turut mengusut serta menindaklanjuti kasus dugaan suap izin lahan pertambangan yang diduga melibatkan Mardani H Maming ini.

Baca juga
Dewas KPK Adili Etik Lili di Tengah Isu Penyuapan

“Surat hari ini kita tujukan kepada dewas KPK supaya bisa jadi atensi dari dewas ke KPK RI agar bisa mengusut tindak pidana korupsi yang kami sampaikan yang di duga dilakukan mantan bupati pada saat itu Mardani H Maming,” papar Lucky.

Lucky menerangkan, dalam surat tersebut dirinya ingin menyampaikan pesan bahwa klienya yang merupakan terdakwa dalam kasus tersebut bukanlah pelaku tunggal yang harus dibebankan hukum pidana.

“Kita sampaikan klien kami posisi strukturalnya hanya kepala dinas yang menjalankan perintah dari Bupati untuk melakukan peralihan IUP, jadi hanya menjalankan perintah bupati yang waktu itu dijabat Mardani H Maming,” papar Lucky.

Lucky juga meminta KPK dapat menindaklanjuti lantaran menjadi tidak adil jika hanya kliennya yang menerbitkan rekomendasi kemudian dibebankan tanggung jawab apalagi pidana. Padahal yang menerbitkan SK dan ikut menandatangani SK tersebut adalah Bupati Tanah Bumbu.

“Klien kami di persidangan terakhir 4/4 sudah mengajukan permohonan justice collaborator, jadi klien kami siap memberikan kontribusi informasi dan bukti yang dimana ada aktor intelektual atau pelaku utama yang harus dimintai pertanggungjawaban, kami mohon obyektif nya agar penerbit SK ini diusut,” tandas dia.

Baca juga
Dirut Pertamina Penuhi Pemeriksaan Dewas KPK

Dari akun instagram Ketum PDI Perjuangan Megawati, yakni @megawatibercerita, terungkap adanya kunjungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. Nah, Mardani yang kini menjabat Bendara Umum (Bendum) PBNU itu ada dalam pertemuan tersebut.

Mardani yang mengenakan baju putih lengan panjang serta berkopiah, duduk tepat berhadapan dengan Megawati. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu (6/4/2022). Dua hari sebelumnya, atau Senin (4/4/2022), Maming mangkir dari panggilan PN Tipikor Banjarmasin.

Tercatat, Mardani yang juga pernah menjabat Ketum BPP Hipmi ini, dua kali mangkir dari persidangan. Mangkir pertama dilakukannya pada tanggal 28 Maret 2022.

Menariknya, saat mangkir kedua, Mardani beralasan sakit. Bermodalkan surat keterangan dari Amore Medika Klinik Umum dan Bersalin yang beralamat di Jl Raya Kelapa Dua No 08, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Mamin dinyatakan sakit oleh dr Cynthia Christine Jonachan.

Baca juga
Dewas Terima Satu Lagi Laporan Soal Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dalam surat keterangan sakit dari dr Cynthia tertanggal 2 April 2022, menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Mardani H Maming perlu istirahat. Namun, dr Cynthia yang ternyata menantu dari pemilik Amore Medika Klinik itu, tak menyebutkan secara spesifik kenapa Mardani perlu istirahat.

Sejatinya, kehadiran Mardani cukup penting untuk mengungkap perkara suap dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam kasus ini, terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, H Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Tinggalkan Komentar