Rabu, 17 Agustus 2022
19 Muharram 1444

Presidential Threshold Picu Masalah, Jokowi Belum Terlambat Terbitkan Perppu Pemilu

Senin, 04 Jul 2022 - 20:41 WIB
0401 070012 4710 Inilah.com  - inilah.com
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu guna menghapus presidential threshold (PT) Sebab, PT atau ambang batas pencalonan presiden saat ini sebesar 20 persen dianggap berkontribusi terhadap munculnya polarisasi terkait politik yang kerap membelah masyarakat.

“Kami setuju bahwa sumber sengkarut politik yang terjadi berakar karena penerapan PT ini. Karena itu masih belum terlambat jika Pak Jokowi menerbitkan Perppu Pemilu agar PT tak lagi menjadi penghalang,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada Inilah.com, Senin (4/7/2022).

Kamhar menjelaskan, penerapan PT sebesar 20 persen mengakibatkan sedikitnya calon presiden (capres) yang bisa dipilih  masyarakat dalam pemilihan presiden. Sehingga, polarisasi masyarakat menjadi dua kubu berpotensi terjadi.

Baca juga
Konflik Partai Berkarya, MA Kabulkan Kasasi Kubu Muchdi Pr

Menurut Kamhar, PT dapat mengancam persatuan Indonesia karena cenderung menjadi alat kendali para oligarki politik. Tujuannya untuk memuluskan skenario yang bertabrakan dengan konstitusi.

“Lagi pula konstitusi kita tidak mengenal presidential threshold. Bahkan Amerika yang menjadi kiblat demokrasi sekalipun dan negara-negara demokrasi lainnya tak mengenal ini,” jelasnya.

Kamhar menegaskan, UU Pemilu memang harus direvisi. Hal ini tidak terlepas dari situasi terkini yang mencuat antara lain penambahan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

“Lagi pula ada beberapa keadaan yang menuntut penyesuaian pada UU Pemilu seperti status Ibu Kota Negara baru dan penambahan tiga provinsi baru di Papua,” imbuh Kamhar.

Baca juga
MK Tolak Uji Materi PT yang Diajukan DPD dan PBB

Bertabrakan dengan Konstitusi

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), R Siti Zuhro telah menyatakan, ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) 20 persen akan mengancam persatuan nasional.

Terlebih, ambang batas dinilai bertabrakan dengan konstitusi. Selain itu, hanya akan membawa kontestasi pilpres head to head sehingga memantik perpecahan di tengah masyarakat.

“Kita mencoba melihat, apa yang salah dengan pilkada langsung, pilpres langsung, ternyata banyak yang salah. Sudah jelas pemilu yang kita inginkan, pilpres kalau serentak tidak perlu lagi ada ambang batas, tapi tetep ada ambang batas,” ujar Siti di Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Baca juga
Potensi Koalisi NasDem-Demokrat-PKS dan Respons PDIP Menjelang Pilpres

Dia menambahkan, dirinya dan sejumlah pihak telah menyodorkan beragam pertimbangan hukum bahwa ambang batas pencalonan presiden bertabrakan dengan konstitusi. Namun ambang batas itu tetap dipaksakan menjadi syarat pencalonan.

Tinggalkan Komentar