news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

adaro Energy

Rencana pemerintah yang akan ada pelepasan sekitar 700 ribu meter kawasan hutan di Kaltim untuk diubah menjadi kawasan hutan produksi menimbulkan kekhawatiran pada dampak deforestasi yang ditimbulkan. Apalagi beberapa konglomerat tambang dan perusahaan kertas milik konglomerat sudah menunggu hasil rencana revisi Tata Ruang Wilayah (RT RW) di Kalimantan Timur ini.Untuk itu beberapa LSM pemerhati hutan, seperti Yayasan Auriga Nusantara, WALHI, Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) menemui Komisi VI DPR pada pekan lalu. Audisi diterima Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budi Satrio Djiwandono.Kepada Komisi IV ini, acara audiensi mengusung isu terkait data dan temuan tentang Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RT RW) di Kalimantan Timur. Kebijakan ini berpotensi sebagai deforestasi yang harus menjadi perhatian DPR.Usai audisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR mengaku isu yang disampaikan LSM yang hadir akan menjadi perhatian khusus bagi komisi IV DPR RI yang juga membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Dalam rancangan revisi perda RTRW Kaltim, akan mengubah status lahan seluas 736.055 hektare. Terdiri dari 612.366 hektare atau 83,19 persen berupa pelepasan kawasan hutan. Selain itu, ada 101.788 hektare atau 13,38 persen, mengalami penurunan status kawasan hutan. Setidaknya, hutan alam seluas 408.225 hektare akan terdegradasi.Analisis data gabungan LSM lingkungan itu menyebutkan, ada empat perusahaan yang diduga menikmati pelepasan dan penurunan status kawasan hutan. Pada sektor tambang, ada empat perusahaan besar. Yaitu Adaro seluas 58.000 hektare (35 persen), Bayan Resources (13 persen), BBE Mining seluas 8.543 hektare (5 persen), dan LX International seluas 4.200 hektare (3 persen). Sisanya seluas 47.898 hektare (29 persen), didapatkan 53 perusahaan pertambangan.Selain itu, ada empat perusahaan kayu yang diduga menikmati pelepasan status kawasan hutan. Mereka adalah Sinarmas seluas 48.861 hektare (35 persen). Salim Group seluas 24.140 hektare (18 persen), BUMN seluas 8.529 hektare (6 persen), dan Harita seluas 8.248 hektare (6 persen). Sementara sisanya 51.585 hektare (38 persen) diterima 15 perusahaan lain.Sementara habitat badak sumatra seluas 78.712 hektare, juga masuk revisi RTRW Kaltim.Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria, Roni Septian mengungkapkan, dari usulan revisi ini, seluruh wilayah habitat badak sumatra yang ada di hutan lindung, diusulkan diturunkan menjadi hutan produksi. Artinya, sambung dia, kalau statusnya adalah hutan produksi, kegiatan pertambangan dibolehkan menggunakan sistem open pit.Pihaknya mendapat informasi yang sangat kuat, bahwa konservasionis di sana, termasuk BKSDA ingin mengusulkan menjadi suaka margasatwa. Jadi mungkin salah satu yang bisa langsung Komisi IV bantu adalah bagaimana pengusulan suaka margasatwa ini segera disetujui,” katanya dalam pertemuan tersebut.Komisi IV menghargai kepedulian para aktivis lingkungan tentang isu ini. Ternyata masalah ini merupakan masalah yang harus menjadi perhatian semua pihak. “Ya isu pelepasan hutan ini tidak bisa kita anggap enteng anggap sepele. apapun itu tujuannya,” ungkap Budi, Kamis (13/7/2023) pekan lalu seperti mengutip laman resmi DPR.Budi menilai, meski pemanfaatan hutan memiliki tujuan tujuan tertentu, pemerintah harus perhatikan dengan detail dan saksama, yakni dengan tidak membiarkan ekosistem-ekosistem essential atau hutan-hutan yang mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia ini bisa terdampak, terdegradasi yang sudah banyak terjadi."Ini yang kita sebagai komisi IV DPR RI dan saya pribadi, mempunyai kepedulian dan concern terhadap permasalahan ini,” tegasnya.Menanggapi kekhawatiran akan adanya kepentingan terselubung seperti pemutihan atas usaha tertentu seperti tambang ataupun perkebunan sawit, dirinya pun mengaku hal tersebut juga menjadi perhatian komisi IV DPR RI sehingga celah celah yang berpotensi untuk hal tersebut dapat diminimalisir.Maka dari itu, dirinya berharap hwa pembangunan ekonomi yang akan datang ini memperhatikan isu-isu keberlanjutan (sustainability) guna menjaga keberlangsungan alam di Indonesia. keanekaragaman hayati ekosistem alam yang begitu kaya di Indonesia menurutnya harus diperhatikan guna menjaga eksistensi kehidupan manusia."'Kita ingin pembangunan ekonomi itu berjalan, rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi, mendapatkan kesempatan kerja. tapi di saat yang sama kita juga menjaga aset-aset bangsa ini. karena aset-aset inilah yang menjadi nanti masa depan kita juga ya,” tuturnya.

LSM Adukan Rencana Deforestasi di Hutan Kaltim ke Komisi IV DPR

<a href="https://www.adaro.com/">PT  Adaro Energy Tbk </a>dan sejumlah perusahaan batubara besar memasok 3,2 juta ton batubara ke PT PLN (Persero/PLN). Sebelumnya <a href="https://www.inilah.com/lagi-lagi-jokowi-main-ancam-kali-ini-giliran-tambang-batubara">Presiden Joko Widodo</a> (Jokowi) sempat <a href="http://Setelah Jokowi Ancam Izin Dicabut, Adaro Setor 3,2 Juta Ton Batubara">mengancam.</a>“Sebagai perusahaan yang senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) kami patuh dan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk peraturan mengenai Domestic Market Obligation (DMO),” kata Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira dalam keterangannya di Jakarta, /2-\Selasa (4/1/2022.).Menurut Febriati Nadira, mematuhi peraturan ketentuan DMO serta memenuhi kebutuhan dan pasokan batu bara untuk dalam negeri merupakan prioritas Adaro.Ia menjelaskan, pada tahun 2021 DMO Adaro sekitar 11,1 juta ton. Sementara, realisasi penjualan domestik pada bulan Januari - Oktober 2021 sebesar 9,69 juta ton.Dengan tambahan penjualan di November dan Desember 2021, maka estimasi total penjualan batu bara ke domestik untuk tahun 2021 adalah 26-27 persen dari total produksi (lebih dari yang disyaratkan).“Saat ini, Adaro mendapatkan penugasan tambahan sebanyak 500.000 ton dan sudah bersepakat dengan Kementerian ESDM serta PLN untuk segera dipenuhi,” kata Nadira.Adaro, berharap dapat tetap bisa ikut mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk royalti, pajak, tenaga kerja, CSR dan lain-lain.Selama bulan Januari-September 2021, kontribusi Adaro terhadap Pemerintah RI melalui royalti dan pajak penghasilan mencapai 510 juta dolar AS.Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan telah mendapatkan tambahan komitmen pasokan batu bara untuk bulan Januari 2022 sebesar 3,2 juta ton dari total rencana 5,1 juta ton.Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi mengatakan, tambahan komitmen pasokan batu bara tersebut didapat dari para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).Pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK. Ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.“PLN juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, pemilik IUP dan IUPK, serta semua pihak terkait atas dukungannya dalam mengamankan ketahanan energi nasional,” kata Agung.

Setelah Jokowi Ancam Izin Dicabut, Adaro Setor 3,2 Juta Ton  Batubara

Bos PT adaro Energy Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir terpilih sebagai salah satu dari 20 pengusaha terbaik atau Businessperson of the Year 2021 versi Majalah Fortune Indonesia.Penilaian Fortune mengacu pada keberhasilan pria yang akrab disapa Boy Thohir itu dalam mengelola perusahaan sepanjang tahun lalu. Kendati ekonomi dihantam pandemi COVID-19, Boy Thohir mampu meningkatkan kinerja perusahaan.Secara terperinci, komposisi penilaian berdasarkan pada kinerja perusahaan selama tahun pertama pandemi Covid-19 sebesar 25 persen, sedangkan 50 persen mengacu pada performa bisnis pada semester pertama tahun ini.Fortune Indonesia melihat pertumbuhan pendapatan, laba bersih, return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan lainnya. Sementara itu, penilaian lainnya ditentukan dari faktor kepemimpinan, Good Corporate Governance (GCG), aksi korporasi, hingga terobosan yang dilakukan."Garibaldi Thohir membangun Adaro Energy hingga menjadi salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, bahkan dunia," tulis Fortune.Selain Boy Thohir, pengusaha nasional yang juga masuk ke dalam jajaran 20 besar itu adalah Franky Oesman Widjaja, Chairman sekaligus CEO Golden Agri Resources Ltd., induk usaha PT Sinar Mas Afri Resources & Technology Tbk, juga Anthony Salim, CEO Salim Group.Boy Thohir memulai bisnis batu bara sejak 1992. Kini, tak hanya aktif di Adaro, Boy menjabat sebagai Komisaris Gojek. Bisnis yang dijalani Boy mencakup otomotif, finansial, hingga pelabuhan.Dalam sebuah wawancara Boy mengatakan optimistis terhadap perkembangan Indonesia. Sebab itu, dia mengaku seluruh bisnis miliknya berada di Indonesia.“Negara ini sangat luar biasa dengan jumlah penduduknya, geografis, keragaman, market yang segmennya bermacam-macam,” katanya.Namun, kata dia, untuk merawat bangsa Indonesia, butuh perjuangan. Dia bilang, tidak bisa taken for granted. Jika bangsa ini terpecah belah tidak akan ada perusahaan seperti Adaro ataupun Astra.“Tidak bisa taken for granted, kalau bangsa ini terpecah belah enggak ada Adaro, Astra, kalau negara enggak maju, enggak makmur, kita mau usaha apa?,” kata Boy.Boy mengatakan dia ingin mewariskan ilmunya untuk generasi mendatang. Dia berpesan agar generasi mendatang terus berjuang memajukan Indonesia.“Buat saya yang penting bagaimana negara ini maju. It’s a never ending story,” kita harus terus berjuang,” katanya.

Bos Adaro Energy (ADRO) Masuk 20 Pengusaha Tersukses Versi Fortune

<a href="http://www.apbi-icma.org/">Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia</a> (APBI) memprotes  <a href="https://www.inilah.com/royalti-batu-bara-dihapus-tapi-pajak-nelayan-naik-400-ini-kata-rizal-ramli">PP Nomor 15 Tahun 2022</a> tentang kewajiban pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena memberatkan.Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengatakan, ketika cadangan makin dalam, beban biaya operasi semakin tinggi. Kenaikan biaya operasi juga semakin dirasakan dengan naikknya biaya bahan bakar, alat berat, dan lainnya."Dengan akan semakin tingginya tarif royalti ditambah beban tarif perpajakan lainnya termasuk ke depannya tambahan dari Pajak Karbon, maka kondisi ini dapat menyulitkan perusahaan untuk berinvestasi di tengah era transisi energi," kata Hendra, dikutip Selasa (19/4/2022).Hendra memandang, beleid anyar yang mengatur soal pajak dan PNBP itu, bakal berpengaruh terhadap sejumlah rencana investasi. Khususnya yang menyangkut peningkatan nilai tambah batu bara. Belum lagi, aspek keekonomian batu bara masih sulit karena teknologi terhitung mahal. Selain itu, akses terhadap pendanaan untuk investasi berbasis batu bara juga semakin berkurang.Sikap berbeda disampaikan Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), Garibaldi Thohir. Bahwa PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara, tidak ada masalah.Saat ini, kata Boy, sapaan akrabnya, harga batu bara sedang melambung, sehingga pemerintah ingin meraup tambahan penerimaan negara untuk berbagai keperluan.Dalam hal ini, Boy melanjutkan, pengusaha sudah diajak duduk bareng dengan pemerintah guna mendiskusikan aturan tersebut. Saat ini, batu bara merupakan komoditas yang sangat diharapkan pemerintah mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional“Tentunya kontribusi kita ke negara akan bertambah dan menurut hemat saya dalam kondisi negara yang lagi memerlukan dukungan dari kita-kita ya tentunya sudah merupakan satu kewajiban kita,” ungkap Boy.Dalam PP 15/2022, ada dua poin penting. Pertama, beleid ini memberikan kejelasan mengenai bagaimana kewajiban pajak penghasilan bagi para pelaku pengusahaan pertambangan batu bara dilaksanakan.Berbagai pelaku tersebut adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang IUPK, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).Kedua, pemerintah melakukan pengaturan kembali penerimaan pajak dan PNBP bagi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dibandingkan sebelumnya sebagaimana amanat pasal 169A UU Minerba.

Jokowi Genjot Pajak Batubara, Pengusaha Terbelah

PT Adaro Energy Tbk. berkomitmen untuk membantu pemerintah mengembangkan ekonomi hijau yang kini tengah menjadi tren global untuk mengantisipasi perubahan iklim, yaitu melalui penyediaan energi ramah lingkungan maupun pengembangan kawasan industri hijau.Selama ini perusahaan yang dikomandoi oleh Garibadi Thohir atau Boy Thohir itu konsisten melakukan transisi menuju ekonomi hijau dengan melakukan transformasi bisnis melalui green initiative jangka panjang.Atas konsistensi tersebut maka setelah sebelumnya meraih Businessperson of The Year 2021 dari Fortune, untuk kedua kalinya Boy Thohir mendapat penghargaan yang sama yakni Businessman of The Year dari Forbes. Hal ini pun akan menjadi pendorong aksi perusahaan untuk terus mengembangkan ekonomi hijau.Boy mengatakan, kesadaran dunia internasional terhadap ekonomi hijau makin tinggi, dan permintaan atas produk hijau juga makin meningkat, baik di pasar nasional maupun global."Kami berkomitmen untuk menciptakan produk energi hijau yang mampu bersaing di pasar global," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022).Menurutnya, kontribusi pelaku usaha untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan transisi yang mengarah ke ekonomi hijau sangat krusial. Pasalnya, hampir setiap lini ekonomi melibatkan pelaku usaha.Dalam kaitan ini, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan kalangan pengusaha menjadi satu-satunya pihak yang mampu membantu pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau. Terlebih pada saat ini investasi pada ekonomi hijau masih cukup mahal sehingga pemangku kebijakan perlu menyiapkan instrumen regulasi dalam rangka menarik minat dunia bisnis lebih besar."Peran dunia usaha sangat besar. Bagaimana supaya swasta bersedia terlibat lebih jauh dalam ekonomi hijau? Tentu pemerintah harus mendorongnya dengan berbagai upaya," kata dia saat dihubungi.Ekonomi hijau yang dimaksud mencakup energi dan industri yang lebih ramah lingkungan, yang juga sejalan dengan tren global. Misi ini belakangan banyak didorong komunitas dunia dengan tujuan memperbaiki kondisi iklim.Nailul menambahkan, kunci dari maksimalisasi peran swasta dalam pengembangan ekonomi hijau ada pada strategi insentif yang diberikan oleh pemerintah.Menurutnya, sepanjang insentif yang diberikan mampu menekan ongkos yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk terlibat, maka minat di pengembangan industri dan energi hijau akan tinggi."Bagi negara yang sudah siap, investasi yang masuk pasti investasi bersih. Karena bagi swasta apabila ada faktor yang mereka anggap menguntungkan maka akan beralih," ujarnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar adaro Energy

LSM Adukan Rencana Deforestasi di Hutan Kaltim ke Komisi IV DPR

Meroket 167 Persen, Adaro Energy Kempit Laba Bersih Rp38 Triliun

Bank Nasional Disarankan Ikuti Stanchart dan DBS Tinggalkan Adaro

Adaro Dapat Untung dari Perang Rusia-Ukraina

Jokowi Genjot Pajak Batubara, Pengusaha Terbelah

Pembangunan Smelter Dikebut, Adaro Serius Masuk Industri Alumunium

Kembangkan Ekonomi Hijau, Bos Adaro Raih Bussiness Man of The Year

Adaro Pasok Batu Bara ke PLN Sebanyak 3,2 Juta Ton

Setelah Jokowi Ancam Izin Dicabut, Adaro Setor 3,2 Juta Ton Batubara

Bos Adaro Energy (ADRO) Masuk 20 Pengusaha Tersukses Versi Fortune

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA