news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Anggota dpr

<p><p style="text-align: center;"><em><strong>"Karenanya memang sepantasnya kita stop ekspor NPI. Kita tutup smelter kelas dua yang menghasilkan NPI ekspor ini. Nikel ini harus dihilirisasi penuh di dalam negeri dengan nilai tambah tinggi. Bukan hilirisasi setengah hati, yang produknya barang setengah jadi,"</strong></em></p>Kunjungan kerja rombongan anggota DPR Komisi VII ke PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowari, Sulawesi Tengah awal tahun ini, membuka tabir dugaan tipu-tipu dalam pengolahan nikel tanah air.</p><p>Bahkan, anggota dewan menuding adanya penyelundupan nikel gaya baru, yakni terkait ekspor Nickel Pig Iron (NPI). Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p><p>Begini alurnya, setelah bijih nikel masuk dalam smelter, sebagian bahan ikutan terpisahkan. Namun karena kandungan nikel dalam NPI hanya 10-12 persen, maka masih banyak mineral ikutannya yang terbawa."Dan mineral ikutan tersebut dalam NPI tidak dianalisis atau dikenakan royalti lagi. Ini masalahnya," kata Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto kepada Inilah.com.</p><p>Seharusnya, material ikutan yang tertambang pada kegiatan operasi produksi mineral nikel dilakukan pengelolaan, minimal meliputi pendataan tonase, jenis, serta kadar mineral atau logam yang terkandung di dalamnya. Dengan tak adanya aturan soal mineral ikutan, maka potensi negara merugi akibat mengekspor mineral lain selain NPI jadi besar.</p><p>Tidak adanya data mineral ikutan dalam laporan berkala konservasi mineral dan batubara, menjadi celah untuk 'menyelundupkan' mineral ikutan yang nilainya cukup signifikan." Info dari teman-teman peneliti dalam bijih nikel dari Sulawesi juga ditemukan Sc (Scandium), salah satu logam rare earth yang mahal," ungkapnya.</p><p>Pengawasan ketat dan evaluasi harus menjadi poin utama untuk mengantisipasi penyelundupan nikel, karena konsekuensi negara dirugikan tidaklah sedikit."Harus ada investigasi yang mendalam baik Pemerintah maupun peran instansi terkait lainnya yang terlibat, jangan sampai banyak kebocoran di lapangan," kata Anggota Komisi VII Partai Demokrat, Sartono kepada Inilah.com.</p><p>Anggota DPR Dapil Jatim ini mendorong adanya audit tata kelola pengelolaan bijih nikel sampai proses ekspor."Jangan sampai banyak kebocoran di lapangan," tegasnya.</p><p>Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah, mendorong audit jauh lebih dalam. Selain pemerintah dan juga perusahaan, penting juga untuk memeriksa tim survei.</p><p>"Karena kan itu harus lewat tim surveyor semua terlebih dahulu, untuk dilakukan pengecekan, sebelum di proses di smelter, tidak mungkin tidak ditemukan mineral bawaan dalam ore nikel itu sebelum diproses di pabrik menjadi NPI, nah seharusnya itu yang di evaluasi untuk tim-tim surveyor ini," kata Direktur Jatam Sulteng Mohammad Taufik kepada Inilah.com.</p><p>Sebagai informasi, PT. GNI mampu menghasilkan 1,9 ton Nickel Pig Iron pertahun. Dengan teknologi smelter, PT GNI menghasilkan feronikel yang kemudian diolah menjadi besi stainless yang digunakan untuk produksi stainless dan industri besi nikel alloy.</p><p>Berdiri sejak tahun 2019, PT GNI merupakan perusahaan milik Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd. asal Cina.</p><p>Awal 2022, PT GNI pertama kali mengekspor produk olahan nikelnya, yakni NPI tau feronikel. Total produk yang dikirim ke Cina mencapai 13.650 ton feronikel, olahannya berasal dari tiga tungku smelter perusahaan. Dari segi nilai, itu setara USD23 juta dolar.</p><p><strong>Hilirisasi Nikel: Bukan Untung Malah Buntung</strong></p><p>Kampanye hilirisasi bijih nikel demi kedaulatan Indonesia yang digaungkan pada 2020 lalu, dirasa tak signifikan, bahkan justru merugikan. Dari mulai nilai ekonomis sebelum dan sesudah masuk smelter, sampai longgarnya aturan untuk perusahaan China asal mau berinvestasi di Indonesia.</p><p>Sebelum pemerintah membuat kebijakan larangan ekspor, bijih nikel hanya mengandung 1,7%-2% nikel, sisanya 98% merupakan mineral ikutan. Saat ini, dengan smelter, produk NPI yang dihasilkan hanya memiliki kandungan nikel 10%-12%, dan sisanya yakni merupakan mineral ikutan lainnya.</p><p>Pemerintah memberikan banyak intensif dari produk smelter NPI. Mulai dari pembelian bijih nikel yang jauh di bawah harga internasional; bebas pajak PPN; mendapat tax holiday bebas PPH badan; bebas bea keluar atau pajak ekspor; kemudahan mendatangkan peralatan-mesin termasuk barang bekas pakai; kemudahan mendatangkan TKA.</p><p>Untuk yang terakhir, dampaknya sudah terlihat pada awal Januari 2023. Bentrok antar pekerja lokas vs asing China, pecah di lingkungan PT GNI. Tiga orang tewas, salah satunya merupakan pekerja China. Bentrok berdarah itu dipicu ketidakadilan yang diterima pekerja lokal.</p><p>Selain urusan longgarnya aturan, pemerintah juga dinilai tidak terbuka terhadap data penerimaan negara atas hilirisasi nikel ini."Coba bandingkan dengan penerimaan negara dari bea keluar ekspor bijih nikel saat belum dilarang. Bisa jadi kita nombok. Yang lebih mengenaskan lagi devisa (bukan penerimaan negara) dari ekspor tersebut ternyata tidak balik ke Indonesia, tetapi di parkir di luar negeri dalam bentuk dolar. Ini bukan untung malah buntung," beber Mulyanto.</p><p>Dengan model kerjasama seperti sekarang, Mulyanto curiga secara ekonomi Indonesia rugi karena terlalu banyak insentif yang diberikan. Belum lagi ekses sosial-politik keberadaan TKA dari Cina ini."Kasus bentrok antara TKA dan pekerja lokal beberapa waktu lalu menjadi pelajaran bagi kita," ungkapnya.</p><p>Bagi Jatam Sulteng, kerja sama dengan China tak ada masa depan. Selain masih mempertahankan penggunaan energi fosil pada proses produksinya, potensi kebocoran PNBP dari ekspor NPI juga sangat besar.</p><p>"Investasi tiongkok ini tidak memberikan jaminan keberlanjutan, salah satu contohnya adalah, negara juga berpotensi mengalami kerugian dengan terus memberikan jaminan-jaminan yang menguntungkan mereka seperti tax holiday," terang Taufik.</p><p>Dengan sederet catatan minus ekspor NPI, pemerintah sudah saatnya mengkaji ulang bentuk kerja sama dengan perusahaan China.</p><p>"Karenanya memang sepantasnya kita stop ekspor NPI. Kita tutup smelter kelas dua yang menghasilkan NPI ekspor ini. Nikel ini harus dihilirisasi penuh di dalam negeri dengan nilai tambah tinggi. Bukan hilirisasi setengah hati, yang produknya barang setengah jadi," terang Mulyanto.</p><p>Pemerintah perlu juga menetapkan nikel sebagai “Mineral Kritis”."Yakni mineral yang sulit untuk ditemukan, sulit diekstraksi dalam jumlah ekonomis dan sulit disubtitusi logam atau material lain, cadangannya harus dieman-eman (disayang-sayang)," tandasnya.</p><p>Saat ini, cadangan Nikel dalam negeri kurang lebih hanya sampai 10 tahun-13 tahun lagi dengan asumsi produksi saat ini. Apalagi jika 17 smelter NPI selesai konstruksi, maka cadangan nikel di Tanah Air hanya bertahan kurang dari 10 tahun.</p>

Nikel Masuk Smelter: Bukan Untung Malah Buntung

<p><p>Anggota DPR RI Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (16/9/2021).<br><br>Mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) 2008-2018 ini dijadikan tersangka atas dugaan korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.<br><br>Selain Alex, tim penyidik Jampidsus Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Muddai Madang sebagai tersangka."Penyidik meningkatkan status tersangka kepada AN dan MM," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat dikonfirmasi.<br><br>Penyidik JamPidsus Kejagung terlebih dahulu menetapkan CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 dan AYH selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) sejak 2009 yang juga merangkap sebagai Direktur PT. PDPDE Gas sejak 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.<br><br>Awalnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari dari J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil And Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas lantas ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut.<br><br>"Akan tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN," kata Leonard.<br><br>Akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang menurut dihitung oleh ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar USD 30.194.452.79, yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.<br><br>Kemudian sebesar USD 63.750,00 dan Rp2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.<br><br>Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br></p></p>

Alex Noerdin Ditetapkan Sebagai Tersangka

<p><p>Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merubah skema pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN menuai kontroversi.<br></p><p>Sebab awalnya, Jokowi ogah pakai duit rakyat untuk kereta cepat."Ada apa dengan proyek ini? Mengapa tiba-tiba harus ada aturan baru boleh menggunakan APBN? Bukannya di awal skemanya jelas tidak melibatkan APBN?" kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati kepada Inilah.com, Selasa (12/10/2021).</p><p>Awalnya, di aturan pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya melalui penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan. <br></p><p>Opsi lain adalah pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <br></p><p>Tapi sekarang malah justru melakukan revisi dengan menerbitkan aturan yang menyatakan bahwa pembiayaan kereta cepat bisa didanai APBN. <br></p><p>"Artinya ada yang perlu dijelaskan ke publik, ada apa dengan proyek kereta cepat ini? Jangan sampai ini justru mengganggu persepsi investor di saat Pemerintah sendiri sedang menggembar-gemborkan menumbuhkan dan meningkatkan iklim investasi," ungkapnya. <br></p><p>Menurutnya, dengan Perpres No. 93 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung, pembiayaan kereta cepat bisa didanai APBN, hal ini jelas akan menimbulkan banyak pertanyaan publik. <br></p><p>"Pemerintah seperti sedang mengingkari janjinya sendiri," tegasnya.<br></p><p>Apalagi, sekarang biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak. Sehingga akan semakin membebani APBN dan juga menambah potensi beban utang negara.<br></p><p>Sebagaimana diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya mencapai USD6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun. Kemudian melonjak menjadi USD8 miliar atau sekitar Rp114,24 triliun.<br></p><p>"Jangan permainkan kepercayaan rakyat, apalagi di tengah perjuangan untuk bisa bangkit dari kondisi efek pandemi Covid-19," tandasnya.<br></p></p>

Bolak-balik Kereta Cepat, Ada Apa Dengan Proyek Ini?

<p><p>Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan bahwa data Pandora Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalis (ICIJ) mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan orang kaya global dan diduga merugikan negara-negara asal.<br><br>"Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, ada dampak dari penggelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio perpajakan," kata Anis dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/10/2021).<br><br>Mengenai rasio perpajakan di Indonesia sendiri, dia mengingatkan bahwa rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibanding dengan negara kawasan Asia Pasifik yang mencapai 21 persen, sementara Indonesia berdasarkan LHKPN rasio pajak kita hanya 9,8 persen di 2020 dan 10,2 persen di 2019.<br><br>Untuk itu, ujar Anis, sangat penting untuk fokus memperbaiki rasio perpajakan mengingat kondisi fiskal yang semakin berat, apalagi dengan utang negara yang semakin membengkak.<br><br>Politisi PKS ini mengingatkan dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), skema untuk mencegah penghindaran perpajakan dengan instrumen Alternative Minimum Tax (AMT) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) justru dianulir dalam RUU tersebut.<br><br>"Fraksi PKS jelas menolak RUU HPP yang sudah hilang ruh penegakan aturan perpajakan maka imbasnya <i>tax ratio </i>terancam tidak membaik, padahal instrumen pencegahan ini sudah digunakan di 43 negara dan direkomendasikan OECD," katanya.<br><br>Anis menekankan agar RUU HPP jangan sampai menguntungkan sebagian pihak tertentu saja dengan mengabaikan rasa keadilan bagi wajib pajak taat dan patuh.<br><br>Dia juga mengkritik upaya meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikkan PPN karena sebetulnya kuncinya adalah bila ekonomi bergerak maka otomatis penerimaan pajak akan meningkat pula.<br><br>"Tetapi dengan kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa, jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat," papar Anis.<br><br>Dia berpendapat jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal pulih, harus dimulai dengan memperbaiki sistem perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan.<br><br>Untuk itu, menurut dia, insentif seharusnya diberikan kepada mereka yang jelas-jelas patuh bukan sebaliknya.<br><br>"Semoga dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi kinerja pemungutan pajak dan membuka mata pemerintah akan kekurangsempurnaan RUU HPP," ujar Anis.<br></p></p>

Anggota DPR: Pandora Papers Mengungkap Skema Penghindaran Pajak

<p><p>Ecky Awal Mucharam, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS memberi kritikan keras terhadap dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). </p><div dir="auto">Perpres terbaru menyebutkan beberapa perubahan regulasi, diantaranya menyebutkan proyek KCJB dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini berlawanan dengan peraturan sebelumnya. </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. Ecky berpendendapat bahwa Perpres baru hanya akal-akalan Pemerintah untuk menggunakan dana APBN untuk menyuntik proyek KCJB.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Ecky menjelaskan bahwa skema pendanaan yang tertuang dalam Perpres baru berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara, akan membuat APBN semakin berat. Legislator asal Daerah Pemilihan III Jabar ini menilai proyek infrastruktur KCJB memiliki perencanaan yang tidak matang. </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, serta adanya ketergesa-gesaan Pemerintah dalam memutuskan proyek kereta cepat ini menyebabkan perhitungan dalam studi kelayakan kereta cepat tersebut menjadi tidak akurat.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Dalam proses pembangunannnya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Awalnya, estimasi biaya proyek kereta cepat berkisar US$6,1 miliar, kemudian terjadi lonjakan  sebesar US$4,9 miliar atau setara dengan Rp69 triliun. </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Lonjakan biaya yang muncul akibat perhitungan anggaran EPC yang tidak  akurat, pengukuran lahan tidak tepat, keterlambatan proyek, serta biaya pendukung lainnya yang luput dianggarkan di awal, Ecky menyebutnya sebagai bukti buruknya perencanaan Pemerintah dalam proyek ini. Selain itu, Ecky juga menuntut harus adanya audit investigasi terhadap proyek yang disinyalir akan merugikan keuangan negara.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Kondisi tersebut jelas ironi dengan kondisi APBN yang saat ini masih harus fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Ecky menegaskan 'untuk PC-PEN saja, APBN masih berdarah-darah. Meskipun terdapat pelonggaran defisit yang mengakibatkan utang melonjak tajam, beberapa hak rakyat kecil masih harus dipangkas dengan pengurangan berbagai subsidi. Penambahan beban pajak harus dirasakan masyarakat, karena kebijakan ekstensifikasi pajak akibat shortfall yang kian dalam. Artinya bahwa adanya alokasi APBN untuk hal yang tidak esensial dan lebih kepada pemenuhan hasrat Pemerintah dalam membangun proyek KCJB tersebut, akan mencederai asas atau nilai keadilan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.' imbuhnya.<br></div><div dir="auto"><br></p><p></div><p></p></p>

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Anggota dpr

Paspampres Culik-Aniaya Warga Sipil, Anggota DPR Desak Pemeriksaan Terbuka

Atasi Polusi Udara, Komisi IV DPR Dorong Penerapan WFH hingga Transportasi Umum

Usai Pandemi COVID-19, Anggota DPR Wajib Hadir Secara Fisik

Nikel Masuk Smelter: Bukan Untung Malah Buntung

Bagaimana Jika Psikopat Terpilih Menjadi Wakil Rakyat?

Pelaku Kades hingga Oknum Polisi, Anggota DPR: Usut Tuntas Kasus Pemerkosaan Anak di Parigi!

Ibu Kandung Anggota DPR Bambang Hermanto Tewas Dibunuh ART

Anggota DPR Fraksi PKS Dilaporkan Istri Kedua Terkait KDRT

Wapres Minta Pernyataan Mahfud Soal Markus di DPR Tak Diperpanjang

Anggota Komisi III DPR Ary Egahni Mundur dari NasDem Usai Jadi Tersangka KPK

Anggota DPR AS, George Santos, Mundur Sementara Karena Banyak Berbohong

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Koalisi Perempuan Indonesia Minta Pekerja SKT Dilindungi

Polda Metro Siap Tengahi Konflik Briggita vs Mamat

DPR: Pihak Liga Indonesia Abaikan Rekomendasi Perubahan Jadwal Kickoff Arema vs Persebaya

Politisi PDIP Effendi Simbolon Minta Maaf Sebut TNI Gerombolan

Anggota DPR Ini Protes Rekening Gajinya Diblokir KPK

IPW: Anggota DPR dan Perwira Polri Coba Memengaruhi Soal Ferdy Sambo

Dipanggil MKD, Mahfud Tak Sebut Nama Legislator yang Dikontak Ferdy Sambo

Anggota DPR Ini Tidak Sepakat Irjen Ferdy Sambo Nonaktif

Kamrussamad Ingatkan Sri Mulyani, Jangan Remehkan Resesi Ekonomi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA