news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Aparat Penegak Hukum

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dibarengi dengan edukasi kepada para pedagang rokok terus dijalankan <a href="https://www.inilah.com/bea-cukai-batam-amankan-kapal-bermuatan-barang-ilegal">Bea Cukai.</a> Lewat kegiatan operasi pasar di wilayah Jawa Timur, kali ini Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Kediri menjalankan perannya di bidang perlindungan masyarakat dari peredaran barang ilegal.“Kegiatan operasi pasar yang secara rutin dijalankan Bea Cukai bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau,” ungkap Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Hatta Wardhana.Salah satu peruntukannya adalah penegakkan hukum di bidang cukai.Kegiatan operasi pasar yang dilakukan Bea Cukai Malang berlangsung pada Rabu (14/12/2022). Pengawasan dilakukan di Kecamatan Godanglegi dan Kecamatan Bantur.“Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai menemukan beberapa rokok ilegal yang masih dijual. Oleh karena itu petugas mengamankan barang tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang cukai,” tambah Hatta.Sinergi pengawasan pelanggaran cukai di Jawa Timur juga dijalankan oleh Bea Cukai Kediri. Operasi bersama Satpol PP, TNI, dan Kepolisian di wilayah Kota Kediri, Nganjuk, dan Jombang menyasar beberapa titik di wilayah Kecamatan Loceret dan Berbek di Nganjuk, Kecamatan Mojoroto di Kediri, dan Kecamatan Jogoroto di Jombang.Dari operasi bersama yang diawali pada Senin (05/12/2022) dan berakhir pada Rabu (14/12/2022) tersebut, petugas berhasil meringkus 49.120 batang rokok ilegal dengan nilai perkiraan barang mencapai Rp55.996.800. Petugas kemudian membawa barang tersebut ke Kantor Bea Cukai untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum.Selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga mengedukasi para pedagang eceran untuk tidak memperjualbelikan rokok ilegal.“Lewat edukasi yang dilakukan di setiap kegiatan operasi pasar ini, kami berharap para pedagang semakin memahami jika rokok ilegal tidak boleh diedarkan karena selain berbahaya juga dapat mengancam kelangsungan industri rokok yang taat terhadap ketentuan hukum,” pungkas Hatta.

Bea Cukai Kian Gencar Gandeng Aparat Penegak Hukum Lakukan Operasi Pasar

Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai belum dapat memenuhi jaminan hak korban dalam sebuah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai bagian dari komitemen penegakan hukum.Dalam riset ICJR, dari 38 perkara yang sudah diputus hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), hanya 2 perkara yang ada pendampingan korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)."Tiga korban meninggal dunia, sedangkan sisanya sebanyak 33 korban lagi tidak ada pendampingan dan pemulihan terhadap mereka," ujar Peneliti ICJR Lovina dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/7/2023).Selain itu, ICJR juga menemukan belum terpenuhinya hak restitusi korban. Lovina mengatakan, dari 38 perkara, mayoritas yaitu 26 perkara tidak diajukan tuntutan ganti kerugian oleh Penuntut Umum."Hanya 10 perkara yang dikabulkan restitusinya oleh hakim dan dua perkara yang putusannya disertai dengan penyitaan atau perampasan aset untuk kepentingan restitusi, namun pun tidak memuat teknis detail bagaimana perampasan aset tersebut dilakukan," kata Lovina.Oleh karenanya, Lovina berharap hal ini menjadi catatan serius bagi aparat penegak hukum ketika menangani kasus TPPO."Hak korban untuk restitusi harus diajukan dalam tuntutan oleh Jaksa yang dikoordinasikan melalui Penyidik Kepolisian dan LPSK sedari awal proses pengusutan kasus ini," kata Lovina.

Aparat Penegak Hukum Dinilai Belum Penuhi Hak Korban TPPO

Menjalankan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Bea Cukai bekerja sama dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum (APH) lainnya menggelar koordinasi terkait pemanfaatan dan evaluasi DBH CHT tahun 2022.Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana menjelaskan bahwa DBH CHT merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah, dengan komposisi sesuai yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Yaitu sebesar 10 persen untuk bidang penegakan hukum, 40 persen bidang kesehatan, dan 50 persen bidang kesejahteraan masyarakat.“Di akhir tahun 2022 ini, Bea Cukai bersama pihak-pihak terkait perlu melakukan koordinasi dan evaluasi terkait pemanfaatan DBH CHT selama tahun 2022.” Imbuhnya, Jakarta, Senin, (26/12/2022).Hatta menambahkan bahwa kegiatan evaluasi pemanfaatn DBH CHT dilakukan Bea Cukai bersama Pemda dan APH terkait di beberapa wilayah, seperti wilayah Bandung Raya, Cimahi, Majalengka, Mojokerto, dan Sumenep.“Evaluasi pemanfaatan DBH CHT ini dilakukan untuk mengetahui kendala, kekurangan, serta menemukan perencanaan untuk pemanfaatan DBH CHT yang lebih efektif di tahun selanjutnya. Bea Cukai pun berwenang untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya dalam bidang penegakan hukum,” ujar Hatta.Selain kegiatan tersebut, Bea Cukai juga menggelar beberapa kegiatan lainnya terkait pemanfaatan DBH CHT. Di Kediri (14/12/2022), Bea Cukai Kediri menghadiri penyerahan program bantuan modal usaha DBH CHT tahun 2022 oleh Pemkot Kediri sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.Bantuan Modal ini diserahkan kepada sebanyak 1343 pelaku IKM/UMKM dan pelaku usaha lainnya yang telah memenuhi syarat seperti telah menjalankan usahanya minimal 2 tahun, serta penyandang disabilitas dan buruh pabrik di wilayah Kota Kediri dengan syarat minimal telah menjalankan usahanya selama 6 bulan.Sementara di Semarang (8/12/2022), Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan dialog interaktif dengan tema Optimalisasi DBH CHT untuk Kesejahteraan Petani Tembakau yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di MJTV Magelang.Dalam kegiatan tersebut, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Wirawan menyampaikan ucapan terima kasih atas program DBH CHT bagi petani tembakau. “Kami berterima kasih kepada pemerintah, DBH CHT menjadi salah satu harapan kami untuk membantu meringankan biaya operasional penanaman tembakau. Ini sudah baik namun kami rasa masih dapat dioptimalkan,” ujarnya.“Melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi serta berbagai kegiatan lainnya ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan strategis serta memberikan manfaat yang optimal dalam pemanfaatan DBH CHT di tahun 2023 mendatang,” pungkas Hatta.

Gandeng Pemda, Bea Cukai Evaluasi Pemanfaatan DBH CHT Tahun 2022

Bea Cukai sebagai salah satu unit penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai perlu fokus dalam optimalisasi koordinasi penegakan hukum dengan kementerian dan lembaga terkait. Sebagai langkah kolaboratif, Bea Cukai lakukan sinergi pengawasan dengan instansi penegak hukum di wilayah Bali dan Papua.Dalam menjalin sinergi dan koordinasi dengan penegak hukum, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Bali Nusra, Susila Brata, beserta jajaran perwakilan unit eselon I Kementerian Keuangan wilayah Bali lakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Bali, pada Senin (19/12/2022). Kunjungan ini untuk membahas sinergi pengawasan antara Kementerian Keuangan RI dengan Kejaksaan RI di Provinsi Bali.Sementara itu, di Jayapura, Kepala Bea Cukai Jayapura, Edy Susanto, turut hadir dalam rapat tim pengawasan orang asing  yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, pada Rabu (14/12/2022).Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga di wilayah Papua, seperti Kodam XVII/Cenderawasih, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Provinsi Papua, dan Lantamal X Jayapura.“Rapat ini secara khusus membahas tentang tim pengawasan orang asing (Timpora) meliputi proses kinerja intelijen, penindakan dan pengawasan selama tahun 2022, pembaruan informasi terkait keberadaan orang asing di wilayah Papua, serta pembahasan rencana kerja ke depan untuk pengawasan orang asing yang lebih efektif dan efisien,” ujar Edy.Edy mengatakan bahwa dalam meningkatkan sinergi dengan penegak hukum, Bea Cukai Jayapura juga turut menjadi narasumber dalam kegiatan rapat evaluasi bidang territorial tahun anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Kodam XVII/Cenderawasih, pada Kamis (22/12/2022).“Rapat evaluasi ini bertujuan untuk optimalisasi pengawasan di wilayah Papua. Topik utama yang dibahas adalah strategi dan kinerja pengawasan. Dengan demikan kami berharap dapat menyamakan persepsi dalam penegakan hukum dan meningkatkan sinergi bagi aparat penegak hukum di wilayah Papua,” tutup Edy.

Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum di Bali dan Papua

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari tujuh belas ribu pulau. Luasnya wilayah Indonesia mengharuskan para Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.Bea Cukai merupakan salah satu APH yang memiliki fungsi penting dalam mengawasi masuknya dan peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya di Indonesia. Dalam mengoptimalkan pengawasan, Bea Cukai bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta APH lainnya.Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Hatta Wardhana, mengungkapkan bahwa sinergi antarinstansi ini diwujudkan melalui pertemuan dan diskusi dengan para pimpinan penegak hukum di berbagai wilayah."Seperti pertemuan Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo dengan Komandan Komando Resort Militer 083/Baladhika Jaya (Korem 083/BDJ), Kolonel Inf. Yudhi Prasetiyo, S.I.P, pada Kamis (31/3/2022) lalu. Pertemuan tersebut sebagai sarana silaturahmi untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi," imbuhnya.Hatta juga menyebutkan pertemuan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Maluku, Priyono Triatmojo, dengan Kapolda Maluku Utara, Irjen. Pol. Risyapudin Nursin di Mapolda Maluku Utara, Selasa (29/3/2022)."Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka sinergi penguatan pengawasan terhadap barang-barang ilegal dan berbahaya di wilayah Maluku Utara. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas terkait komoditas ekspor yang potensial, perluasan kawasan industri, dan percepatan vaksinasi di wilayah Maluku Utara," terangnya.Sinergi serupa juga dilaksanakan oleh Bea Cukai Pontianak bersama dengan perwakilan dari Polda Kalimantan Barat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asperindo Kalimantan Barat, dan para pengusaha jasa titipan di Kalimantan Barat, Rabu (30/03). Kegiatan tersebut bertempat di aula Bea Cukai Pontianak dengan tajuk acara Aksara (Angkringan Santai Sambil Bicara).Pertemuan tersebut membahas tentang pencegahan peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya di wilayah Kalimantan Barat dan ditutup dengan penandatanganan komitmen antarinstansi pemerintah yang hadir. Dengan ini, diharapkan sinergi dan kerja sama dapat terus terjalin untuk mewujudkan Indonesia yang makin baik.Sementara itu, di Batam, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Batam, Ambang Priyonggo, turut menghadiri acara peresmian Operasi Armada yang diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (17/3/2022).Pada kesempatan tersebut terdapat empat armada speedboat yang dengan nama Hiu Biru yang diluncurkan dan ditempatkan di empat lokasi yaitu Batam, Jambi, Jakarta, dan Kupang. Hadirnya Bea Cukai Batam sebagai bentuk dukungan terhadap operasi yang diselenggarakan oleh KKP dalam pemberatasan penangkapan ikan yang merusak dan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL). Melalui kolaborasi antarinstansi ini diharapkan pengawasan dapat berjalan optimal."Kami meyakini bahwa dengan terjalinnya sinergi dan kerja sama yang baik antarinstansi penegak hukum di bidang pengawasan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pengawasan tiap-tiap instansi. Dalam menciptakan pengawasan yang terpadu, tiap instansi perlu saling berbagi informasi dan menjalin komunikasi yang efektif, baik dari segi keamanan maupun hal-hal yang dapat dikembangkan dari setiap wilayah sehingga program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah dapat terwujud," pungkas Hatta. [IKH]

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Aparat Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum Dinilai Belum Penuhi Hak Korban TPPO

Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Sinergi Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum Amankan Perbatasan Timur Indonesia

Bea Cukai Perkuat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum di Bali dan Papua

Gandeng Pemda, Bea Cukai Evaluasi Pemanfaatan DBH CHT Tahun 2022

Bea Cukai Kian Gencar Gandeng Aparat Penegak Hukum Lakukan Operasi Pasar

Perkuat Sinergi, Ini Langkah Bea Cukai Bangun Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA