news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

aset gendut pegawai pajak

Kekayaan tak wajar dari anak buah Sri Mulyani di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai dikuliti. Termasuk Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo yang pernah kesenggol rekening gendut Rp100 miliar.Dikutip dari akun twitter @pn717h, Jakarta, Rabu (5/4/2023), dibeberkan adanya perusahaan batu bara yang seharusnya memiliki kekuarangan pajak Rp91 miliar pada 2016. Akan tetapi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) perusahaan, angkanya disunat menjadi Rp70 miliar. Tentu saja ini ada ongkosnya.Setahun kemudian, perusahaan yang sama memiliki lebih bayar pajak (restitusi) sebesar Rp27 miliar. Sim salabim, angka itu dikembungin melalui SKB menjadi Rp59 miliar. Untuk memuluskan praktik culas ini, ongkosnya Rp30 miliar. "Itu baru 1 perusahaan," dikutip dari akun @pn717h.Dari penelusuran jejak digital Inilah.com, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo pernah disorot karena diduga punya rekening gendut sebesar Rp100 miliar.Pada 1 Januari 2015, Bambang Soesatyo, mantan anggota Komisi III DPR yang kini menjabat Ketua MPR, membeberkan rapor merah dari 7 kandidat Dirjen Pajak. Termasuk Suryo Utomo yang disebut punya rekening gendut lebih dari Rp100 miliar. Datanya berasal dari Forum Peneliti Pajak Berkeadilan (FPPB).Kala itu, Suryo Utomo termasuk salah satu dari 7 calon Dirjen Pajak, pengganti Fuad Rahmani. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan lelang jabatan untuk memilih Dirjen Pajak.Seminggu kemudian, giliran mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menanyakan hal yang sama. "Ditjen Pajak memang yang paling sulit dibenahi," kata profesor bidang intelijen itu.Baik Bamsoet (Bambang Soesatyo) maupun Hendrorpiyono betul. Mengacu kepada temuan PPATK pada 2011, FPPB mempertanyakan rekening gendut dua kandidat Dirjen Pajak yang notabene pegawai pajak. Yakni, Suryo Utomo dan Catur Rini yang diduga punya rekening lebih dari Rp100 miliar Wow.

Dirjen Pajak Suryo Utomo Pernah Kesenggol Rekening Gendut Rp100 Miliar

<a href="https://www.inilah.com/tag/ekonomi">Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo,</a> merespons pernyataan pegawai pajak di media sosial (medsos) yang menuntut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur. Gara-gara, pengaduannya tak digubris 2 tahun.Prastowo mengatakan, wajar saja desakan agar Sri Mulyani mundur terlontar dari pgawai pajak bernama Bursok Anthony Marlon. “Iya itu hak dia untuk minta ya. Minta mundur, siapa aja boleh,” kata Prastowo saat dikonfirmasi awak media di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).Permintaan Bursok bukan tanpa alasan, terkait heboh aset gendut pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Di mana, LHKPN Rafael pada akhir 2021 mencapai Rp56 miliar. Belum lagi dugaan kepemilikan kendaraan mewah yang tak masuk LHKPN.Gaduh kekayaan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menguat ketika terkuak foto Dirjen Pajak Suryo Utomo tengah menunggangi motor gede (moge) bersama para anak buahnya. Ternyata, DJP punya klub moge namanya DJP Belasting Rijder. Belakangan, Sri Mulyani mendesak agar klub moge tersebut dibubarkan.Masih terkait desakan mundur, Prastowo menjelaskan, penilaian terhadap kinerja Sri Mulyani, sejatinya menjadi hak sepenuhnya presiden. Artinya, keputusan itu merupakan wewenang penuh Presiden Jokowi. “Kan menkeu itu pembantu presiden. Ya, yang berwenang presiden. Kita serahkan kepada Pak Presiden,” tegas dia.Sebelumnya Busrok memprotes Sri Mulyani soal keputusannya membubarkan klub motor gede DJP Belasting Rijder. Protes itu disampaikan Busrok dalam surat yang tersebar di media sosial Twitter.Busrok mengaku kecewa, lantaran,l Sri Mulyani sendiri gagal mengawasi prilaku-prilaku bawahannya. Bahkan, menurut dia, bendahara negara itu juga melakukan hal serupa dengan mempertontonkan hidup hedonisme."Bahwa jikalau berbicara integritas, kenapa kok Ibu tidak mundur juga sekalian dengan Dirjen Pajak berikut para anggota komunitas Belasting Rijder-nya? Mengecam tindakan hidup mewah, tapi diri sendiri tidak bisa mengawasi dan diawasi sehingga tidak sadar telah melakukan hal yang sama, yakni mempertontonkan kemewahan dan membiarkan tindakan seperti itu selama ini," tulis Busrok dalam petikan suratnya.

Didesak Mundur Pegawai Pajak, Jubir Sri Mulyani Bilang Begini

Aksi bersih-bersih Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus dilakukan. Termasuk memeriksa 2 pegawai pajak yang kedapatan 'nyambi' sebagai konsultan pajak.Kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (5/4/2023), Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu telah memanggil 2 pegawai DJP dari 46 ribu pegawai."Hanya ada 2 orang pegawai dari 46 ribu pegawai (DJP), sudah dipanggil Itjen untuk klarifikasi. Hasil detilnya saya cek dulu ya," kata Prastowo.Kata dia, jika ada pegawai pajak terbukti memiliki kantor konsultan, itu pelanggaran kode etik. Tentu saja, Kemenkeu akan memberikan sanksi. Soal sanksinya bergantung kesalahan, mulai sanksi disiplin ringan hingga berat. "Melanggar kode etik sanksinya hukuman disiplin," ungkap Prastowo.Terkuaknya pegawai pajak punya kantor konsultan pajak, berawal dari pemanggilan KPK pada Rabu (5/4/2023). Ada 3 pegawai DJP yang diperiksa karena dugaan punya konsultan pajak.Mereka adalah Dendy Heriyanto, Wita Widiarti, satu orang lainnya disebut punya saham di konsultan pajak milik Dendy Heriyanto.

Stafsus Sri Mulyani: 2 Pegawai Pajak Sudah Diperiksa Itjen Kemenkeu

Jadi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata enak betul. Tak harus menjadi dirjen agar bisa rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, pegawai biasa pun bisa kaya dadakan. Contoh yang lagi disorot, Abdul Gaffar, Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.Hari-hari ini, berita soal Abdul Gaffar (AG) begitu riuhnya. Tak kalah dengan informasi Rafael Alun Trisambodo, eks eselon III Direktorat Jenderal Pajak yang beraset Rp56 miliar. Ya, lantaran kekayaan AG ini, bukan hanya mengalahkan Rafael, bahkan gaji Dirjen Pajak Suryo Prabowo hanya Rp14,4 miliar. Melampaui juga kekayaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang berjumlah Rp58 miliar.Yang paling bikin tercengang, lompatan kekayaan AG ini, luar biasa. Bahkan sulit diterima akal sehat. Dalam waktu 5 tahun saja, kekayaannya melejit tak kira-kira. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per 23 Maret 2018, total hartanya cuman Rp134 juta. Dalam LHKPN terakhir dari KPK, AG melaporkan kekayaan tembus Rp98 miliarDalam LHKPN 2018, kekayaan AG berupa, tanah dan bangunan seluas 250 m2/136 m2 di Gowa, nilainya Rp175 juta. Aset tertulis dengan status hibah tanpa akta. Sedangkan kendaraannya, berupa motor Suzuki dan mobil Toyota Kijang senilai Rp19,5 juta. Harta bergerak senilai Rp500 juta, kas dan setara Kas senilai Rp25.360.000, Dan utang senilai Rp585 juta. Sehingga total kekayaan AG sebesar Rp134,86 juta.Sedangkan LHKPN per 31 Januari 2022 untuk laporan periodik 2021, AG melaporkan kekayaan sebesar Rp98 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan seluas 250 m2/136 m2 di Gowa dengan nilai total Rp250.000.000. Meski aset ini sama dengan aset yang dilaporkannya pada 2018, tetapi kini statusnya ditulis sebagai hasil sendiri. Motor Suzuki tahun 2006 senilai Rp 4.500.000. Untuk harta bergerak lain, nilainya Rp99.000.000.000. Kas dan setara kas, senilai Rp 11.400.000. Utang Rp 950.000.000. Sehingga total kekayaan AG mencapai Rp98.315.900.000.

Abdul Gaffar, Pegawai Pajak Terkaya Kalahkan Sri Mulyani dalam 5 Tahun

Sikap <a href="https://www.inilah.com/bisnis">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani</a> menganggap enteng laporan Bursok Anthony Marlon, pegawai pajak Sumatera Utara tentang 2 perusahaan pengemplang pajak, bakal berbuntut panjang.Dikutip dari akun twitter @kafi*********, Jakarta, Selasa (14/3/2023), Bursok meragukan Sri Mulyani yang mengaku telah melimpahkan laporannya ke OJK dengan surat bernomor S-11/IJ.9/2022 tertanggal 21 April 2022 yang diduga bodong, ternyata masih di Direktorat Intelijen Perpajakan KPDJP."Laporan itu bukanlah soal investasi bodong. Namun pengaduan perusahaan (PT) bodong, yakni PT Antares Payment Method dan PT Beta Akses Vouchers. Keduanya tak punya NPWP dan tidak terdaftar di Kemenhuk dan ham," tulis Bursok yang juga Kepala Subbag Kantor Kawil DJP Sumatera Utara II itu.Dalam kasus ini, Bursok meyakini, adanya kerugian negara yang jumlahnya tidak sedikit. Lantaran tak punya NPWP, perusahaan tersebut bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak.“Tapi bisa memiliki penghasilan di negara Republik Indonesia dengan cara membuka rekening virtual di 8 bank dan tidak membayar pajak,” lanjutnya.Selanjutnya, dia mempertanyakan kasus Rafael Alun Trisambodo, eks pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak yang punya aset gendut Rp56 miliar, yang memiliki safe deposit box (SDB) senilai Rp37 miliar. Menurut KPK, aset tersebut tak dimasukkan ke dalam LHKPN.Berdasarkan UU pasal 17 UU Pajak Penghasilan dan Penghasilan Kena Pajak, SDB senilai Rp37 miliar milik Rafael itu mustinya kena PPh Rp12,664 miliar. "Dari kasus ini, potensi kerugian negara mencapai Rp63,2 miliar," ungkapnya.Mengingatkan saja, pada Jumat (11/3/2023), Sri Mulyani bersama Menkopolhukam Mahfud MD memberikan pernyataan pers dalam merespons temuan PPATK tentang transaksi janggal senilai Rp300 triliun.Saat itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa laporan Bursok tak lebih dari masalah pribadi yakni penipuan investasi bodong."Ini ternyata laporan staf saya sendiri yang membuat investasi dan kena tipu investasi bodong yang disalahin saya. Jadi, banyak orang mengalami masalah keuangan, seolah-olah bermulanya ke kami. Tapi enggak apa-apa kita tangani saja," ungkapnya.Dan, sosok Bursok sempat mengguncangkan jagat medsos lantaran 2 tahun laporannya itu tak ditanggapi Sri Mulyani. Sikap Sri Mulyani ini, seolah menampilkan sikap setengah hati dalam pemberantasan kejahatan keuangan di lembaganya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar aset gendut pegawai pajak

Stafsus Sri Mulyani: 2 Pegawai Pajak Sudah Diperiksa Itjen Kemenkeu

Dirjen Pajak Suryo Utomo Pernah Kesenggol Rekening Gendut Rp100 Miliar

Big Data Continuum: Netizen Keluhkan Gaji Habis Hanya untuk Bayar Pajak

KPK Temukan Duit Rafael USD90 Ribu, Netizen Pertanyakan Emas Batangan

DPR Hormati KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka Dugaan Gratifikasi

Sombong, Bapenda Yakin Kasus Rafael Tak Pengaruhi Penerimaan Pajak

Abdul Gaffar, Pegawai Pajak Terkaya Kalahkan Sri Mulyani dalam 5 Tahun

Pulihkan Citra DJP, Miskinkan Rafael dengan UU Perpajakan

Disebut Sri Mulyani Korban Investasi Bodong, Bursok Makin Tancap Gas

Aset Gendut 69 Pegawai Kemenkeu, Sri Mulyani: Buka Pekan Depan

Ditanya 6 Konsultan Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ketua IKPI Ngaku Tak Tahu

Kotak Pandora Pajak dan Bea Cukai, Sri Mulyani Gagal dan Wajib Mundur

Disebut Bobroknya Sudah Lama, Sri Mulyani Bakalan Sulit Bersihkan Kemenkeu

Pamer Rumah Mewah, Kepala Bea Cukai Makassar Diperiksa Kemenkeu Besok

Kemenkeu Bidik 69 Pejabat Berharta Tak Wajar, Ancamannya Hanya Sanksi Disiplin

Anak Buah Sri Mulyani Hobi Pamer Harta, Petani Mengelus Dada

Sri Mulyani Kena 'Musibah' Pegawai Hedon, Sejumlah Tokoh Beri Masukan

Penyakit 'KKH' di Direktorat Pajak dan Bea Cukai Rusak Citra Lapangan Banteng

Aksi Hedon Pegawai Pajak dan BC, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa

Tanggapi Seruan Boikot Pajak Eks Ketum PBNU, Bos Pajak Santai

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA