news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Bea Cukai

Sejalan dengan fungsi Bea Cukai sebagai Industrial Assistance, Bea Cukai secara aktif melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer (CVC) ke beberapa perusahaan di berbagai daerah. Kali ini CVC dilakukan antara lain di Banten, Ambon, Meulaboh dan Makassar. “CVC adalah langkah kami dalam memberikan asistensi sekaligus komunikasi dengan para pengguna jasa. Kami hadir ke lokasi perusahaan guna mengetahui proses bisnis dan kendala-kendala di lapangan yang berkaitan dengan tugas Bea Cukai, selain itu juga sebagai sarana pembinaan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan perundang-undangan,” ungkap Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Tubagus Firman Hermansjah. Di Tangerang, Kanwil Bea Cukai Banten melakukan kegiatan CVC ke perusahaan PT Global Prima Indotek (GPI), pada Rabu (15/9/2021).  GPI meruapakan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB) yang memproduksi perlengkapan kabel, peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik. PT GPI merupakan perusahaan yang mampu bertahan menjalankan kegiatan ekspor dan tidak merumahkan karyawan meskipun dalam masa pandemi. Perusahaan justru mengalami peningkatan. Sebagai gambaran, nilai ekspor perusahaan tahun 2020 adalah sebesar USD 2,898,331.00 dengan rata-rata perbulan USD 241,527.58, sementara hingga Agustus 2021 ini adalah sebesar USD 2,287,643.00 dengan rata-rata USD 285,955.37. Di Ambon, Bea Cukai Ambon melaksanakan CVC ke PT Harta Samudera, (16/09). PT Harta Samudera adalah perusahaan yang berinvestasi di sektor perikanan berkelas ekspor berupa tuna loin. Walaupun baru, namun perusahaan ini telah sukses melakukan ekspor perdananya ke Vietnam. Pemilik PT Harta Samudra, Robert, mengatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan usaha nya produk olahan."Sebelumnya kami telah melakukan ekspor ke Vietnam dalam bentuk produk ready to cook, dalam waktu dekat kami berencana untuk mengekspor tuna loin dalam bentuk produk olahan ready to eat yang kualitas produknya lebih steril agar bisa langsung menembus pasar Amerika," imbuhnya. “Kami mendukung dan siap membantu PT. Harta Samudra sesuai wewenang kami dalam memperluas pasar ekspornya, ini bisa mejadi contoh bagi eksportir lainnya agar dapat terus mengembangkan produknya guna membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia,” ujar Firman. Selanjutnya, kegiatan CVC juga dilakukan oleh Bea Cukai Meulaboh ke PT Tri Elang Indo Maritim, Rabu (15/9/2021). PT Tri Elang Indo Maritim merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang bertugas sebagai agen perkapalan. Dalam kunjungannya, Bea Cukai Meulaboh memberikan pembinaan terkait hal yang perlu diperbaiki dalam prosedur kepabeanan. Selain itu, kedua pihak membahas kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Sejalan dengan kegiatan CVC, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan mengundang 2 perusahaan yaitu PT Maruki International Indonesia dan PT Comextra Majora dalam wadah komunikasi bertajuk Customer Visits Customs. Dalam kegiatan tersebut dilakukan diskusi terkait masalah, persepsi, ataupun keluhan dari pengguna jasa terkait hal teknis maupun non-teknis. "CVC kami lakukan untuk mendapatkan gambaran langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha, agar dapat diambil langkah- langkah nyata dan segera untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini salah satu bentuk dukungan dalam mendorong pemulihan ekonomi,” pungkas Firman.

Lewat CVC, Bea Cukai Siap Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas senilai Rp117,19 juta di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PPP, Batam pada Rabu (4/8/2021). Kepala Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Undani menyatakan kali ini modus yang digunakan untuk menyelundupkan emas dengan berat total 136,22gr adalah dengan disembunyikan di dalam empat paket, yakni tiga paket lampu LED dan satu paket aksesoris. Undani menambahkan, emas tersebut rencananya akan dikirimkan ke sejumlah kota, yakni ke Jakarta, Balikpapan, Jambi dan Kabupaten Rokan Hilir. "Emas tersebut diduga sengaja diselundupkan untuk menghindari pengenaan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang dibebankan terhadap barang yang dikirimkan dari Kawasan Bebas Batam ke daerah Indonesia lainnya. Potensi kerugian negara yang timbul akibat penghindaran kewajiban membayar bea masuk dan pdri dari penyelundupan emas ini diproyeksikan sebesar Rp31,37 juta," jelas Undani. Perlu diketahui bahwa barang yang ada di Batam adalah barang yang ditangguhkan pengenaan bea masuk dan PDRI, sehingga apabila akan dikirimkan ke daerah Indonesia lainnya maka akan dikenakan pungutan yang sebelumnya ditangguhkan tersebut. Lebih lanjut Undani menjelaskan bahwa penggagalan upaya penyelundupan emas diawali dari kegiatan pemeriksaan rutin oleh petugas Bea Cukai Batam menggunakan mesin x-ray di TPS PPP. Pada Rabu (04/08) sekitar pukul 09.00 WIB, petugas mencurigai beberapa isi paket dalam kantong kiriman yang menunjukkan citra saat dimasukkan ke mesin x-ray. Atas kiriman tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara dipindai ulang per paket. Selanjutnya diamankan tiga paket yang diberitahukan lampu dan satu paket diberitahukan aksesoris yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara dibuka dan disaksikan oleh kuasa barang. "Saat itulah, petugas menemukan emas dengan berat total 136,22gr senilai Rp117,19 juta yang disisipkan di rangka bagian dalam lampu jenis LED dan juga di dalam paket yang diberitahukan aksesoris. Atas temuan tersebut dilakukan penindakan dan barang bukti diamankan ke Kantor Bea Cukai Batam untuk proses lebih lanjut," ujar Undani. Dengan penindakan ini, hingga 31 Agustus 2021 Bea Cukai Batam telah berhasil menorehkan 347 penindakan dengan total nilai tangkapan Rp66,25 miliar dan taksiran potensi kerugian negara Rp18,63 miliar. Rangkaian penindakan demi penindakan menjadi bukti keseriusan Bea Cukai Batam dalam melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya peredaran barang ilegal sekaligus sebagai upaya dalam mengamankan penerimaan negara.

Bea Cukai Batam Gagalkan Upaya Penyelundupan Emas Senilai Rp177,19 Juta

Pemerintah bersama pelaku industri, akademisi dan konsumen sedang merumuskan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk e-liquid setelah menyelesaikan standardisasi untuk produk tembakau yang dipanaskan pada awal 2021 lalu. "Penyusunan SNI itu dilakukan oleh Komite Teknis yang ditunjuk oleh BSN. Anggota Komtek itu terdiri dari berbagai unsur yang mewakili produsen, konsumen, pemerintah dan pakar serta praktisi," jelas Edy Sutopo, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian.   Meskipun standardisasi untuk sebagian produk HPTL sudah dirumuskan, langkah tersebut dirasa belum cukup untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh HPTL. Perlu ada regulasi HPTL yang proporsional yang dapat mendorong industri tersebut untuk berkembang.     "Vape punya pasar yang sangat potensial untuk bertumbuh karena produknya yang jauh lebih rendah risiko dari rokok. Namun, perlu regulasi yang tepat agar memberikan kesempatan bagi investor luar negeri untuk semakin yakin melakukan investasinya ke sektor HPTL Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengatur terpisah regulasi HPTL dari regulasi rokok," ungkap Roy Lefrans, Chief Executive Officer (CEO) NCIG Indonesia.   Salah satu aspek regulasi yang menjadi sorotan adalah penetapan cukai untuk produk vape, di mana produk untuk kategori close system (sistem tertutup) dinilai terlampau tinggi. Dalam peraturan kementerian keuangan No. 198/PMK.010/2020. Cukai untuk sistem tertutup 11 kali lipat lebih tinggi dibanding cukai open system (system terbuka). Ketika cukai produk vape closed system dirumuskan, belum ada produsen vape closed system yang masuk di Indonesia. Sehingga produsen tidak punya kesempatan untuk ikut memberikan paparan di dalam rumusan tersebut.   Padahal, vape sistem tertutup memiliki potensi domestik yang bertumbuh dan juga membuka kesempatan produksi untuk ekspor, karena produk tersebut sudah mulai diadopsi oleh negara maju, seperti New Zealand dan US sebagai produk alternatif tembakau.   "Jika dibandingkan dengan profil risiko yang jauh lebih rendah dari rokok, tentunya belum tepat jika vape diberikan cukai tertinggi 57% dengan sistem ad valorem. Oleh karena itu, kita berharap agar cukai untuk closed system mulai diatur spesifik per cartridge dengan besaran cukai yang lebih memungkinkan kita untuk punya ruang gerak untuk bertumbuh," tandas Roy.

Rumuskan SNI e-liquid, Pemerintah Gandeng Produsen, Konsumen Sampai Praktisi

Setelah memfasilitasi importasi Vaksin Pfizer pertama melalui Bandara Soekarno Hatta, kali ini giliran Bea Cukai Tanjung Emas yang berikan layanan percepatan dan fasilitas fiskal terhadap importasi vaksin Pfizer. Pada hari Kamis (16/9/21) melalui Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sebanyak 42.900 vial dengan perkiraan nilai pembebasan sekitar 23 Miliar Rupiah telah diberikan fasilitas percepatan dimaksud. Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Anton Martin, mengatakan bahwa percepatan penanganan pandemi yang dilakukan Bea Cukai bersama instansi terkait menjadi fokus utama pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini. "Vaksin yang diimpor oleh PT. Pfizer Indonesia merupakan importasi vaksin pertama diluar Bandara Soekarno Hatta. Pemberian fasilitas ini merupakan suatu kehormatan bagi Bea Cukai Tanjung Emas dalam kontribusi lebih lanjut dalam penanganan Covid-19 di Indonesia," ungkap Anton Bea Cukai Tanjung Emas berkontribusi dengan memberikan fasilitas Rush Handling atau penanganan segera yaitu pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling). Selain itu, atas importasi ini berikan fasilitas fiskal, yakni pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) "Vaksin ini akan didistribusikan ke 4 Kabupaten Kota di Provinsi yakni Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dengan pertimbangan rendahnya vaksinasi tahap 1 di daerah tersebut. Kedatangan vaksin Pfizer ini juga dilakukan demi mempercepat vaksinasi di Indonesia, kami berkomitmen untuk terus memberikan fasilitas demi kelancaran proses importasinya sebagai kontribusi Bea Cukai Tanjung Emas, mendukung program pemerintah dalam mencapai target vaksinasi 2 juta orang per hari," tutup Anton.

Percepat Impor Vaksin Pfizer, Bea Cukai Tanjung Emas Berikan Fasilitas Rush Handling

Bea Cukai Riau tidak mengenal kata lelah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai community protector. Teranyar, sinergi ciamik antara Bea Cukai Riau dan Bea Cukai Bengkalis bersama dengan Polda Riau, Polres Bengkalis, Satres Narkoba dan Sat Polair Polres Bengkalis berhasil menggagalkan penyelundupan total 49 kg narkotika jenis Methamphetamine atau Sabu. Jumat (17/9/2021), dalam konferensi pers di Halaman Polda Provinsi Riau, Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau, Agus Yulianto menjelaskan, kronologi penggagalan penyelundupan yang berlangsung pada Kamis (9/9/2021) pukul 7.30 WIB pagi dan Senin (13/9/2021) pukul 19.30 WIB sore hari itu. Pada awal bulan September 2021 tim Intelijen BC Bengkalis dan Satuan Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi akan ada rencana pemasukan Narkotika jenis Sabu ke Perairan Pulau Bengkalis dari Malaysia. Atas Informasi tersebut dibentuk tim gabungan yang terdiri dari personil BC Bengkalis, BC Riau, Satuan Resnarkoba dan Satuan Polair Polres Bengkalis. Tim dibagi menjadi dua yaitu tim darat dan tim patroli laut yg menggunakan Speed Patroli BC 15004. Hasilnya pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 setelah melakukan pembuntutan tdk terputus pada pukul 05.00 WIB tim melakukan penindakan terhadap RD dan 2 orang temannya yang memakai motor NMAX beserta 2 kotak kardus yang berisi bungkusan berwarna coklat diduga Sabu seberat 40 kg di Jalan Tanjung Jati di belakang RSUD Kota Dumai. Lalu berdasarkan penggalian dan pengembangan atas penindakan 40 kg pada tanggal 9 September 2021 oleh tim gabungan BC Bengkalis, Sat Res narkoba Polres Bengkalis dan Sat Polair Polres bengkalis sebelumnya, didapatkan Informasi bahwa terdapat pemasukan kembali Narkotika jenis metamphetamin atau Sabu di wilayah Bengkalis. Atas Informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 13.00 tim gabungan segera menindaklanjuti Informasi tersebut dan mendapatkan Informasi kurir pembawa telah menyebrang dari pulau bengkalis menuju Pekanbaru. Atas Informasi tersebut tim gabungan pun melakukan pengejaran menuju Pekanbaru dan berkoordinasi dengan BC Riau dan Tim IT Polda Riau. Berdasarkan pencarian Informasi dan hasil analisa tim IT, didapatkan Informasi bahwa kurir akan melakukan transaksi di seputaran Jalan Emas, Kecamatan sidomulyo. Atas Informasi tersebut, tim gabungan segera melakukan pemetaan dan pemantauan dan mendapati terdapat barang mencurigakan berupa tas berisi barang yang di letakkan di tong sampah. Tim gabungan pun memfokuskan pemantauan terhadap barang tersebut.  Pada pukul 19.30 WIB terdapat pergerakan seseorang yang mengambil tas tersebut, kemudian tim gabungan pun langsung melakukan penindakan dan pengamanan terhadap orang berinisial WY tersebut dan didapatkan tas tersebut berisi 9 Bungkus barang berbentuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis Methamphetamin atau Sabu dengan berat bruto 9 kg. Saat ini kelima orang tersangka beserta barang bukti sejumlah 49 kilogram Sabu atau Methamphetamine dibawa ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan, penelitian, pendalaman serta proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penindakan oleh tim gabungan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah senilai ± 850 Milyar Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp 10 miliar ditambah 1/3 dalam hal barang bukti melebihi 1 kilogram. "Kami mengajak kepada masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam program War on Drugs yaitu memberantas sindikat peredaran narkotika demi terlindunginya generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini," pungkas Agus.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Bea Cukai

Ini Highlight Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023

Berikan Segudang Manfaat, Bea Cukai Kembali Terbitkan Fasilitas Kepabeanan

Sinergi Aparat Penegak Hukum Gagalkan Peredaran Sabu Dari Malaysia di Tarakan

Bea Cukai Malang Musnahkan 2,6 Juta Batang Rokok dan Miras Ilegal

Bea Cukai Kudus Gagalkan Tiga Upaya Distribusi Rokok Ilegal

Bea Cukai Terima Kunjungan Pelajar di Lampung dan Makassar

Bea Cukai Beri Fasilitas Pusat Logistik Berikat

Bea Cukai Jember Musnahkan Barang Ilegal Hasil Penindakan Bernilai Miliaran Rupiah

Bea Cukai Malang Tindak Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Siap Edar

Enggak Sembarangan, Begini Prosedur Pemeriksaan Barang Kirimanmu oleh Bea Cukai

Tumbuh Positif, APBN Melindungi dan Memberi Manfaat Bagi Masyarakat

Bea Cukai Parepare Kampanyekan Gempur Rokok Ilegal

Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengawasan, Bea Cukai Jalin Sinergi di Dua Wilayah Ini

Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal Hasil Penindakan Dengan Modus Kiriman Ekspedisi

Bea Cukai Kediri Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal yang ditimbun Pakan Ternak

Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Jalin Sinergi Lingkup Nasional dan Internasional

Pahami Modus dan Ciri-Cirinya, Cegah Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai!

Lewat Operasi Pasar, Bea Cukai Jalankan Fungsi Pengawasan dan Edukasi di Bidang Cukai

Sosialisasikan Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Semarang Sasar Berbagai Lapisan Masyarakat

Ini Bukti Dukungan Bea Cukai terhadap Pelaku Industri dalam Negeri

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA