news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Big Data

Klaim adanya 110 juta pengguna media sosial di Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024 diragukan kebenarannya. Peneliti media sosial sekaligus Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi mempertanyakan Maha data atau Big data yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.Merujuk data Drone Emprit pada 2021 lalu, Fahmi menyebut bahwa hanya sebanyak 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan perpanjangan jabatan Presiden RI.“Hasilnya data dari Lab 45 sama dengan hasil dari Drone Emprit, jadi datanya kalau dari Twitter sekitar 10 ribuan user saja yang berbicara soal isu ini,” ujar Fahmi saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (12/3/2022).Fahmi lantas menjelaskan cara kerja Big Data yang ia yakini berdasarkan kata kunci atau keywords tertentu untuk mempelajari suatu isu, menentukan kurun waktu dan platform mana yang hendak diekstrak. Ismail mencotohkan kata kunci "Jokowi" dan "Pemilu 2024"."Selanjutnya dari kata kunci itu Drone Emprit melakukan analisis di media sosial dan media online dengan data setting tersebut sehingga hasilnya bisa terlihat," tuturnya.<h3>Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia</h3>Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, data pengguna Twitter di Indonesia pada tahun 2022 ini jumlahnya berkisar 18,45 juta orang atau setara 6,6 persen dari total populasi pada tahun 2022. Sehingga data dari Drone Emprit dan Lab 45, hanya sebanyak 10.852 warganet yang berbicara soal perpanjangan jabatan kepala negara.Artinya bila dipersenkan hanya sebanyak 0,55 persen. “Jadi 10 ribu ke 18 juta kan cuma 0,55 persen, kecil sekali,” kata Fahmi.Data penguna Facebook pada tahun 2021 sebanyak 140 juta. Jika diasumsikan 0,55 persen yang membahas isu perpanjangan jabatan Presiden RI. Maka hanya mendapatkan 77 ribu akun.“Kalau asumsi 0,55 persen juga seperti di Twitter, jadi dugaan saya persentase di Twitter lebih ramai politik dibantingan dengan di Facebook. Tapi anggap saja sama, itu juga paling baru berapa, kecil sekali. Jadi untuk mendapatkan 100 juta percakapan masih kurang 1.000 kali, jadi harus dinaikkan 1.000 kali,” ungkapnya.Karena itu, Fahmi mengungkapkan, tidak mungkin ada sebanyak 110 juta warganet di media sosial yang mendukung ataupun berbicara mengenai perpanjangan jabatan kepala negara tersebut.“Jadi menurut saya enggak mungkin kita bisa mendapatkan bahwa ada 110 juta yang berbicara soal itu. Soalnya diklaim Pak Luhut ada segitu yang berbicara dan mayoritas ingin (Pemilu ditunda), kasian pak Luhutnya data serta metodologinya tidak jelas yang dipakai,” kata Fahmi.Fahmi menduga, Luhut hanya mengambil data berdasarkan 110 juta masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Padahal dari 110 juta pengguna media sosial tersebut tidak semua berbicara mengenai perpanjangan jabatan kepala negara.“Mereka enggak semua ngomong tentang perpanjangan. Banyak yang ngomong soal entertaiment dan mereka enggak peduli soal isu itu. Jadi dari 110 juta paling yang ngomong hanya sedikit. Nah, kalau di Twitter hanya 0.55 persen, jadi sepertinya salah persepsi, salah membaca data,” tuturnya.<h3>Klaim Luhut soal Big Data 110 Juta Mau Tunda Pemilu</h3>Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku <a href="https://www.inilah.com/luhut-pastikan-jokowi-tancap-gas-jabat-3-periode-bila-ada-perintah-konstitusi">memiliki data dari rakyat Indonesia</a> yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi COVID-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun. Karena itu, Luhut megatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan. berdasarkan analisa big data yang dimiliki, jumlah pengguna media sosial tidak sebesar disampaikan Menko Luhut Binsar Pandjaitan.Klaim tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi narasumber di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, (11/02/2022).

Patahkan Klaim Luhut, Pakar Bongkar Analisa Big Data Percakapan Pemilu Hanya Sampai 10 Ribu Orang

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mematahkan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait analisa big data.Dalam wawancara di YouTube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Luhut mengklaim banyak masyarakat yang setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden.“Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang,” kata LaNyalla, Sabtu (12/3/2022).Senator asal Jawa Timur itu menerangkan, jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok.“Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik,” jelas LaNyalla.Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, sambung LaNyalla, percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya.“Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” ungkap LaNyalla.Dari data-data itu, LaNyalla meyakini klaim Menko Luhut bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. Bahkan sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat.“Hingga Jumat (11/3/2022) sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen,” tandas mantan Ketua KADIN Jawa Timur ini.

Ketua DPD RI Luruskan Big Data Luhut Soal Rakyat Mau Jokowi Lanjut

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto mengatakan, dirinya tak percaya dengan big data milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ihwal penundaan pemilu. Sebab, DPR dan pemerintah sudah final melakukan pelaksanaan pemilu 2024."DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu. 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?," ucap Wiranto di kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (8/4/2022).Wiranto pun mengajak untuk berdebat dan menantang Luhut agar memperlihatkan big data yang selama ini digembar-gemborkan.Tantangan itu untuk menjawab kegaduhan publik yang selama ini ingin tahu <a href="https://www.inilah.com/luhut-bantah-berbohong-soal-klaim-big-data-110-juta-pengguna-medsos-ingin-pemilu-2024-ditunda">big data Luhut Binsar Pandjaitan.</a>"Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasih kan ke saya, saya bisa jawab," kata Wiranto.Menurut Wiranto, jika Luhut tidak bisa membuktikan big data tersebut ke publik, maka itu akan menjadi perdebatan yang tak akan selesai sampai kapan pun."Satu debatable yang tidak akan selesai. Ya, kita bicara rasionalitas," ujarnya.<h3>Big data tidak transparan</h3>Sebelumnya Pendiri Drone Emprit dan Media Karnels Indonesia, Ismail Fahmi juga meminta publik untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengklaim memiliki big data namun enggan transparan.Ia bicara demikian merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 juta orang di media sosial setuju penundaan Pemilu 2024."Ketika ada yang klaim big data, tapi tanpa buka metodologinya, itu jangan langsung percaya. Jadi harus terbuka metodologinya, supaya peneliti lain bisa replikasi ulang klaimnya," kata Ismail kepada Inilah.com beberapa waktu lalu.Ismail juga menyatakan bahwa klaim big data Luhut merupakan hal yang mustahil. Pasalnya, dari data yang Ismail himpun, perbincangan mengenai penundaan Pemilu di media sosial Twitter saja tidak sampai 1 juta pengguna."Orang bicara tentang topik yang menurut saya elitis, ini high level. Bicara soal pemilu, soal penundaan pemilu itu kan hubungannya dengan konstitusi. Masyarakat umum biasanya tidak tertarik," ucap dia.Ismail khawatir klaim seperti itu memanfaatkan ketidaktahuan publik terhadap big data.Menurut Ismail, seharusnya Luhut terbuka dengan metodologi pengumpulan big data yang menyatakan 110 juta pengguna media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024."Karena kalau kita bicara big data di media sosial itu gampang direplikasi ulang," kata Ismail.

Wiranto Tidak Percaya Big Data Luhut terkait Penundaan Pemilu

Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024, kembali dipertanyakan banyak pihak. Banyak yang mendesak agar Luhut membuka big data tersebut, termasuk yang terbaru debat antara Luhut dan mahasiswa di UI, Depok, kemarin Selasa (13/04/2022).Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha ragu atas kebenaran dan asal muasal big data 110 juta yang pejabat pemerintah klaim itu mendukung penundaan pemilu 2024."Jadi kemungkinan 110 juta data berasal dari Twitter sudah pasti tidak mungkin karena jumlah akun aktifnya di Indonesia sedikit," ujar Pratama lewat keterangannya kepada Inilah.com, Rabu (13/4).<h3>Transparansi big data</h3>Apabila mengacu pada kuantitas data tersebut, Pratama menduga 110 juta big data itu melibatkan Facebook (FB).Namun melihat berbagai peristiwa yang melibatkan FB pada waktu lalu, terlebih usai kasus Cambridge Analytica, ia menduga FB sudah membatasi tidak lagi mudah membagi data dengan pihak ketiga.Lebih lanjut Pratama mengatakan sebaiknya proses pengambilan data tersebut juga harus transparan ke publik, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat."Secara teknis, ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Karena itu, kita perlu bertanya 110 juta yang disampaikan Pak Luhut ini mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya," kata Pratama.<h3>Data sampah</h3>Senada dengan Pratama, Direktur Eksekutif ICT Institute, sekaligus pengamat teknologi Heru Sutadi turut mempertanyakan darimana data yang dianalisa Menko Luhut. Menurut Heru data perlu diungkap agar masyarakat tidak berspekulasi.Heru menjelaskan sebelum mendapatkan analisis yang baik, bagus atau sesuai, maka harus diperhatikan sumber daya atau bahan baku data.Kalau datanya sampah, dalam istilah komputer dikenal GIGO garbage in garbage out. Sampah yang masuk datanya, maka sampah pula hasilnya."Sehingga, sebelum orang bicara hasil big data, kita harus tahu sumber nya dari mana atau data apa saja yang diolah," ujar Heru melalui pesan WhatsApp kepada Inilah.com Kamis (14/04/2022).Lebih lanjut ia menuturkan agar Data tidak menjadi sampah, perlu difilter. Sehingga dibedakan data yang akan diolah dengan data yang tidak memiliki hubungan.Ia juga memahami tidak semua orang bisa bisa menganalisasi data dari big data secara benar dan akurat."Bahkan banyak ahli pun kadang salah karena misal dipaksa mendukung sesuatu hasil analisa yang telah diformat sebelumnya,"kata Heru.Menurutnya data yang diungkap Luhut Secara angka, nampaknya logis. Tapi, perlu didalami media sosial mana yang dijadikan basis big data. Sebab menurutnya yang agak terbuka hanya twitter yang lebih banyak diolah. Facebook tidak mudah diolah dan diambil data tanpa kerja sama."Dan yang menarik, data statista pengguna aktif Twitter Indonesia per Januari 2022 hanya 18,45 juta, " katanya<h3>Validitas data tidak jelas</h3>Pengamat media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi turut mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu. "Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" katanya saat Inilah.com hubungi beberapa waktu lalu.Jika mengutip data Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45), ujar Fahmi, hanya 10.852 akun twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode.Itu pun, ujar Fahmi, mayoritas menolak. Data tersebut Fahmi sebut mirip dengan temuan Drone Emprit."Dari 18 juta user Twitter +62, hanya sekitar 10 ribu yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan ini. Atau hanya 0,055 persen. Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG, FB, persentasenya bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible," ujar Ismail Fahmi.Luhut yang beberapa kali tersudut untuk segera membuka big data 110 juta itu selalu menolak, termasuk saat berdebat dengan massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4). Luhut menolak membuka data 110 juta warga yang setuju penundaan pemilu. Ia merasa punya hak untuk tidak melakukannya.

Ramai-ramai Pakar TI Kompak Pertanyakan Sumber Big Data Luhut

Menteri Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menolak untuk membeberkan ke mahasiswa Universitas Indonesia (UI) soal big data terkait penundaan Pemilu 2024.Luhut yang sebelumnya sempat memberikan kuliah umum di Balai Sidang UI menyempatkan diri menemui para mahasiswa BEM UI yang menggelar aksi unjuk rasa atas kedatangannya di kampus pada Selasa (12/4/2022)."Kalian mau sampaikan apa ke saya," tanya Luhut ke mahasiswa.Dengan menggunakan pengeras suara, mahasiswa tersebut meminta Luhut membuka big data terkait 110 juta orang yang menginginkan penundaan pemilu."Permasalahan kita di big data, silakan buka big data-nya apakah ada?" tanya mahasiswa."Dengerin kan saya punya hak juga untuk tidak meng-share sama kalian, kenapa harus ribut, kamu harus belajar demokrasi ke depan," jawab Luhut.Sempat terjadi perdebatan antara mahasiswa dengan mantan Menkopolhukam itu, namun para mahasiswa tetap menuntut agar big data yang diklaimnya diungkap. Sampai akhirnya Luhut pun sempat geram."Dengerin kamu anak muda, kamu enggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk tidak memberitahu," tegasnya.Mendengar pernyataan Luhut, salah seorang mahasiswa pun melontarkan ucapan, "Otoriter nih?" ucapnya.Ucapan itu langsung dijawab Luhut, "Kalau otoriter, saya enggak samperin kamu," pungkasnya.Setelah itu Luhut bersama rombongan pun pergi meninggalkan lokasi.Sebelumnya, Luhut memberikan kuliah umum atas undangan Rektor UI Ari Kuncoro di Balai Sidang UI. Namun kedatangannya disambut aksi unjuk rasa oleh para mahasiswa BEM UI yang mendatangi gedung tersebut seraya membawa bendera kuning.Para mahasiswa juga menyanyikan lagu 'Potong Bebek Angsa' menyindir kedatangan Luhut."Potong bebek angsa masak di kuali, mana big data-nya kok malah ke sini, kok punya nyali, enggak tau diri, lalalalala," teriak mahasiswa.Usai memberikan kuliah umum sekitar 1,5 jam, Luhut pun menantang mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut untuk berdialog.<h2>Berikut perdebatan Luhut dengan mahasiswa BEM UI usai kuliah umum:</h2>Luhut: Kalian mau sampaikan apa ke saya?Mahasiswa: Terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, harus terus untuk ditegaskan oleh pemerintah menolak wacana tersebut. Kita baca di media bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menyuruh ketua partai untuk mewacanakan penundaan pemilu. Kita minta Bapak klarifikasi dan kita minta Bapak buka big data, apakah Bapak berani, Pak. Silakan, Pak!Luhut: Siapa yang bilang saya minta presiden 3 periodeMahasiswa: Kita baca di media, Pak!Luhut: Dengerin ya, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3Mahasiswa: Berarti Bapak menolak wacana penundaan pemilu, Pak?Luhut: Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Kamu ngomong gini salah? Nggak kan.Mahasiswa: Ada buktinya enggak, Pak? Ada datanya enggak? Buka big data! Atau Bapak yang minta?Luhut: Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak meng-share sama kalian, tidak ada masalah kenapa harus ribut, kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat, tidak perlu emosional.Mahasiswa: Tapi Bapak pejabat publik, Pak?Luhut: Saya punya anak juga mahasiswa, jadi kalian jangan emosional. Kalian dengerin juga, jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silakan. Nanti dengan istrimu beda pendapat tidak harus berantem.Mahasiswa: Kita sepakat mungkin kita berbeda pendapat dalam demokrasi, tapi Bapak pejabat publik, perlu mempertanggungjawabkan big data ke kita semuaLuhut: Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya dataMahasiswa: Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode, penundaan pemiluLuhut: Kamu berasumsi, tidak boleh. Sudah dijawab sama Presiden, Presiden sudah bilang pemilu tetap 14 Februari 2024.Mahasiswa: Jadi apakah benar ada big data? Atau penundaan pemilu atas keinginan siapa?Luhut: Saya bilang saya yang ngomong, enggak ada yang lain. Saya hanya sampaikan ada data begini.Mahasiswa: Kita minta dibuka! (disambut teriakkan mahasiswa) "sepakat"Luhut: Kalau sepakat, saya nggak sepakat boleh kan? Kita boleh beda pendapat enggak?Mahasiswa: Nah itu tujuan kita, Bapak harus buka dataLuhut: Dengerin kamu, Anak Muda, kamu enggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberitahu.Mahasiswa: Otoriter nih?Luhut: Kalau otoriter saya nggak samperin kamu.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Big Data

Pakar Ungkap Rahasia Menggaet Hati Pelanggan di Era Big Data

Refocus Ungkap Peluang Bisnis dan Tantangan Big Data di Indonesia

Menko Airlangga Dorong BPS Sajikan Big Data yang Independen

Eggy Sudjana Laporkan Big Data LBP, Bareskrim Janji Pelajari

Diserang Balik Luhut, Masinton Enggak Ada Takutnya

Luhut Sudah Jadi Beban Nasional, Amien Rais: Please Resign

Soal Big Data, LaNyalla Pastikan Luhut Bohong

Big Data: 65 Persen Rakyat Kaitkan Jokowi dengan Kenaikan Pertamax

Ramai-ramai Pakar TI Kompak Pertanyakan Sumber Big Data Luhut

Fadli Zon Sentil Luhut lewat Puisi, Sebut Pendusta Big Data

Didesak Mahasiswa Buka Big Data, Luhut: Kamu Enggak Berhak Nuntut Saya

Wiranto Tidak Percaya Big Data Luhut terkait Penundaan Pemilu

Organisasi Sayap PDIP Minta Luhut Segera Tanggapi 'Teguran' Hasto

Minta Luhut Buka Big Data, Fadli Zon: Jangan Halalkan Segala Cara

Luhut Bantah Berbohong Soal Klaim Big Data 110 Juta Pengguna Medsos Ingin Pemilu 2024 Ditunda

Patahkan Klaim Luhut, Pakar Bongkar Analisa Big Data Percakapan Pemilu Hanya Sampai 10 Ribu Orang

Ketua DPD RI Luruskan Big Data Luhut Soal Rakyat Mau Jokowi Lanjut

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA