news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

<a href="https://www.inilah.com/usai-testimoni-ismail-bolong-dpr-minta-polri-tranparan-ungkap-bisnis-tambang-ilegal">Pengakuan Ismail Bolong</a> terkait keberadaan tambang ilegal sempat viral dan jadi perbincangan publik. Sebab dia mengklaim telah menyetorkan sejumlah uang kepada sejumlah anggota Polri salah satunya Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto untuk bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).Sebagai informasi, dalam video pertama berdurasi 2 menit 17 detik, Ismail Bolong menyebut dia sebagai pengepul konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Daerah itu masuk wilayah hukum Polres Bontang.Keuntungan yang Ismail Bolong dapat dalam usaha pengepulan tambang batu bara ilegal itu mencapai kisaran Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per bulannya. Kegiatan yang dial lakukan terjadi bulan Juli 2020 hingga November 2021.Selama melakukan pengepulan konsesi batu bara ilegal, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskim Polri Komjen Agus Andrianto. Koordinasi ini dia lakukan dugaannya untuk melindungi aktivitas penambangan tersebut.Namun publik penasaran dengan jumlah nilai ekonomi yang pemerintah dapat dari tambang-tambang yang ada di Kaltim tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menyebut sektor tambang dan penggalian memiliki peran besar bagi ekonomi di daerah tersebut.Pada 2016 saja, kontribusi sektor tambang dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Kalitim mencapai Rp219,76 triliun atau 43,19 persen.Angka ini naik pada 2020 yang mencatatkan kontribusi terhadap PDRB mencapai Rp251,60 triliun atau 41,43 persen dan di 2021 kontribusinya mencapai Rp227,95 triliun.Untuk tahun 2022 sampai dengan kuartal II, kontribusi dari tambang dan penggalian tercatat sebesar Rp124,22 triliun. Kontribusi ini berasal dari pertambangan minyak, gas, panas bumi, batu bara, lignit, bijih logam dan pertambangan lainnya. Kontribusi ini belum memperhitungkan keberadaan tambang ilegal seperti yang Ismail Bolong klaim tersebut.Sehingga wilayah-wilayah yang memiliki potensi tambang dan keberadaan kegiatan pertambangan sangat potensial dan menguntungkan. Namun ini juga bisa dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Tambang di Kaltim yang Seret Nama Kabareskrim Ternyata Bernilai Total Rp227,95 Triliun

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai semakin mahalnya harga minyak goreng (migor), tidak perlu terjadi apabila Indonesia bertindak sebagai penentu harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). "Faktor utamanya karena acuan harga CPO bukan ditentukan oleh Indonesia, tetapi menggunakan acuan Malaysia. Akibatnya, harga CPO naik di pasar internasional. Alhasil, biaya produksi minyak goreng di dalam negeri ikut ikut naik," papar Bhima kepada Inilah.com, Selasa (26/10/2021). Analisa Bhima masuk akal juga. Pada 2020, ekspor minyak sawit Indonesia sebanyak 37,3 juta ton, dengan market share 55 persen. Jauh di atas Malaysia yang volume ekspornya mencapai 19,3 juta ton, market share global 30 persen. Sedangkan luas lahan sawit di Indonesia, pada 2020, mencapai 16,38 juta hektare (ha). Tersebar di 26 provinsi. Produksinya lebih kurang 47,40 juta ton. Dari industri sawit menyerap sedikitnya 4,2 juta orang, dan tidak langsung 12 juta orang (hulu-hilir). Agar harga migor tidak membuat jebol kantong emak-emak, Bhima mengusulkan agar pemerintah menerapkan beleid DMO (Domestic Market Obligation) untuk industri makanan minuman di dalam negeri. "Dengan begitu, harga migor bisa lebih stabil," ungkapnya.   Selain itu, kata dia, pemerintah bisa saja mengerek naik pajak penghasilan dari ekspor CPO. Sehingga, industri bisa lebih mengerem ekspor di tengah melambungnya harga CPO dunia. "Sekarang yang dikhawatirkan jika harga migor naik secara kontinu, maka konsumen di dalam negeri bisa tertekan daya beli-nya," ungkapnya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingginya harga migor di pasaran, acapkali memicu tingginya inflasi. "Inflasi yang tinggi di bahan makanan bukan hal yang bisa dianggap remeh. Karena di saat bersamaan, harga BBM dan tarif listrik terancam naik akibat krisis energi," ungkapnya.

Harga CPO Dikendalikan Asing, Minyak Goreng di Dalam Negeri Tidak akan Murah

Polemik pembangunan jalan era Jokowi dan SBY, terus mengemuka. Kementerian PUPR menyebut Presiden Jokowi membangun jalan lebih panjang. Tapi sayang, biaya logistik saat ini, masih tinggi. Pantas saja harga barang menjadi mahal.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian mencoba meluruskan persepsi bahwa era SBY, pembangunan jalan lebih panjang ketimbang masa Presiden Jokowi. Masalah ini, awalnya diletupkan bakal calon presiden, Anies Baswedan.Dia menduga ada kesalahpahaman dari mantan Gubernur DKI itu, dalam mencerna data Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana, BPS menampilkan data status jalan, bukan berdasarkan pembangunan jalan baru. Intinya, ketika berkuasa, tidak semua jalan nasional itu, hasil karya SBY. Namun, karena statusnya dinaikkan dari jalan provinsi, menjadi jalan nasional. "Sudah ada jalan provinsi nih, kemudian pada 2000 sekian, ada SK (Surat Keputusan) baru. Itu jalan provinsi berubah menjadi jalan nasional," papar Hedy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/5/2023).Sebelumnya, Anies tegas-tegas menyebut,  pembangunan jalan tak berbayar atau non tol era SBY lebih panjang ketimbang Jokowi. Hal itu disampaikannya dalam  Milad PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/5/2023).Menurut catatan Anies, selama 10 tahun memimpin, SBY berhasil membangun 144.000 kilometer jalan non tol. Terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Jauh lebih panjang ketimbang era Jokowi yang hanya 19.000 km. "Itu belum bicara soal mutu, standar. Baru soal panjang," kata Anies.Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), panjang jalan nasional per 2004 mencapai 372.928 kilometer (km). Terdiri dari jalan negara 34.628 km, jalan provinsi 40.125 km, dan jalan kabupaten/kota 298.175 km.Sepuluh tahun kemudian, panjang jalan nasional molor menjadi 517.753 km. Terdiri dari jalan negara 46.432 km, jalan provinsi 53.528 km, dan jalan kabupaten/kota 417.793 km.Artinya SBY membangun jalan nasional sepanjang 144.825 km. Atau 14.482 km jalan nasional yang dibangun SBY tiap tahun.Hingga 2021, jalan nasional bertambah 546.116 km. Jalan negara menjadi 47.017 km, jalan provinsi menjadi 54.551 km, dan jalan kabupaten/kota 444.548 km. Artinya, sejak 2014, Jokowi hanya menambah jalan nasional 28.363 km. Atau 3.545 km jalan nasional.Ternyata, Anies tidak salah. Rata-rata pembangunan jalan tak berbayar di era SBY memang lebih panjang ketimbang era Jokowi.<h2>Biaya Logistik Makin Mahal</h2>Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat mempertanyakan manfaat dari gencarnya Jokowi membangun jalan tol, nilai investasinya mencapai ribuan triliun. Kini terjawab, ongkos atau biaya logistik di Indonesia, tetap saja mahal."Data Bank Dunia pada 2023 menyatakan, nilai logistik performance index Indonesia turun menjadi 3,0. Turun dibandingkan 2014 yang mencapai 3,08. Artinya, biaya logistik 2023 lebih mahal ketimbang 2014," paparnya.Selain itu, dia membeberkan jebloknya peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023. Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat 63. Jauh di bawah sejumlah negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. "Ongkos logistik di Indonesia lebih mahal, jangan harap investor tertarik untuk masuk. Padahal infrastruktur dibanun dengan begitu masifnya," ungkap Nur Hidayat.Asal tahu saja, LPI dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Untuk kawasan ASEAN, Singapura paling unggul dengan skor LPI mencapai 4,3. Disusul Malaysia di peringkat 31 secara global, skor 3,6. Selanjutnya, Thailand di peringkat 37 dunia dengan skor LPI 3,5. Filipina dan Vietnam masing-masing berada di urutan 47 dan 50 dengan skor sama yaitu 3,3.Memang ada yang salah. Kata Nur Hidayat, karena Jokowi hanya fokus membangun jalan berbayar atau tol. Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, panjang jalan tol yang dibangun periode Oktober 2014 hingga Maret 2023, mencapai 1.848,1 km."Prestasi membangun tol 1,848,1 km diklaim sebagai keberhasilan luar biasa dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yaitu kurun 2004-2014 pembangunan jalan Tol hanya 212 km. Pemerintahan Jokowi lebih senang membangun jalan berbayar daripada jalan nasional yang gratis," tuturnya.Alhasil, ongkos logistik menjadi naik. Ironis, pembangunan jalan tol di era Jokowi, sumber dananya berasal dari duit utangan. "Apa mau dipuja-puji lagi pembangunan Infrastruktur tersebut," timpal Nur Hidayat.

Setop Polemik Pembangunan Jalan, Biaya Logistik Era Jokowi Masih Mahal

Suka atau tidak, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sukses menjaga stabilitas harga. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni 2023 turun ke level 3,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy).Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menerangkan, angka inflasi Juni 2023 sebesar 3,52 persen lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya sebesar 4 persen."Sedangkan, secara bulanan, inflasi Juni tercatat sebesar 0,14 persen. Naik dari bulan sebelumnya sebesar 0,09 persen," papar Pudji di kantor BPS, Jakarta, Senin (3/7/2023).Pudji mengatakan, penyumbang inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,10 persen. "Komoditas penyumbang inflasi terbesar pada Juni 2023 diantaranya adalah daging ayam ras andil 0,06 persen, tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,04 persen, telur ayam ras dengan andil 0,02 persen," ujar Pudji.Masih kata Pudji, inflasi juga didorong kenaikan biaya kontrak rumah, harga bawang putih, rokok kretek filter dan timun dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen.Secara umum, dari 90 kota yang disurvei BPS, sebanyak 78 kota mengalami inflasi. Dari jumlah ini ada sebanyak 48 kota yang mengalami inflasi lebih tinggi dari tingkat nasional. "Sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi," kata Pudji.

Harga-harga Stabil, Inflasi Juni 2023 Turun Jadi 3,42 Persen

Di tengah perekonomian dunia yang masih landai, Badan Pusat Statistik (BPS) menyiarkan kabar baik. Neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2023, surplus US$3,12 miliar, setara Rp46,8 triliun (kurs Rp15.000/US$).Ini surplus beruntun selama 40 bulan, sejak Mei 2020. &nbsp;Dan naik signifikan ketimbang Juli 2023 yang surplusnya sebesar US$1,31 miliar (Rp19,65 triliun). “Namun, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu [year-on-year/yoy], memang lebih rendah,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Jakarta, Jumat (15/9/2023).Dia mengatakan, surplus neraca perdagangan Agustus 2023 ditopang komoditas non-migas yang tercatat US$4,47 miliar (Rp67 triliun). Adapun, komoditas penyumbang surplus utama, yaitu lemak dan minyak hewani/nabati HS 15, bahan bakar mineral HS 27, besi dan baja HS 72.Pada saat yang sama, lanjutnya, neraca perdagangan komoditas migas defisit US$1,34 miliar (Rp20,1 triliun) dengan komoditas penyumbang defisit minyak mentah.Secara kumulatif hingga Agustus 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$24,4 miliar (Rp366 triliun). Dia mengatakan capaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi Januari-Agustus 2022 yang mencapai US$34,89 miliar (Rp523,35 triliun).“Surplus neraca perdagangan secara kumulatif pada tahun ini [Januari-Agustus 2023] turun US$10,55 dibandingkan periode tahun sebelumnya (yoy),” jelasnya.Realisasi surplus neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2023 di atas ternyata ramalan ekonom. Dari 22 ekonom yang memproyeksikan kondisi neraca dagang, terdapat rata-rata nilai di angka US$1,38 miliar (Rp20,7 triliun).Dari jumlah ini, 21 ekonom di antaranya sepakat kinerja ekspor-impor Indonesia akan kembali surplus, sedangkan yang memproyeksi defisit hanya 1 ekonom.Dalam laporan Bloomberg, ekonom Samuel Sekuritas Lionel Priyadi menjadi satu-satunya partisipan yang memproyeksikan neraca dagang RI berbalik defisit pada Agustus 2023 dan terkontraksi hingga minus US$1,1 miliar (Rp16,5 triliun).Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mempredikdi neraca dagang Agustus tahun ini diperkirakan mencatatkan surplus senilai US$1,5 miliar.Kinerja ekspor dan impor pada periode tersebut diprediksi terkontraksi masing-masing sebesar 21,83 persen dan 8,45 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). &nbsp;Secara bulanan, ekspor Agustus 2023 diperkirakan masih meningkat, yang didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor, seperti batu bara sebesar 8,52 persen (month-to-month/mtm), meski harga CPO turun 2,01 persen mtm. &nbsp;“Volume ekspor diperkirakan meningkat, yang terindikasi dari peningkatan aktivitas manufaktur mitra dagang utama Indonesia seperti Eropa, China, Jepang, dan India,” katanya kepada Bisnis, Kamis (14/9/2023). &nbsp;

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar BPS

Ganjar Umbar Janji Kemiskinan Ekstrem Nol Persen, Jawa Tengah Bagaimana?

Pecah Rekor Baru, Neraca Perdagangan Surplus 40 Bulan Berturut-turut

El Nino Effect, BPS: Impor Beras, Jagung Hingga Gandum Meroket

Banyak Event Internasional, Kunjungan Wisman Naik 5,6 Persen di Bulan Juli

BPS Catat Harga Beras Naik 1,43 Persen Secara Bulanan

KPK: Korupsi Kini jadi Ancaman Ketahanan Nasional

Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Era Jokowi, Makin Berat

Ketimpangan antara si Kaya dan si Miskin di Jawa Tengah Makin Menganga

Gus Imin: Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Tak Bisa Parsial

Naik 2,7 Persen, Garis Kemiskinan Indonesia Jadi Rp550.548 per Kapita

BPS Ungkap Nonmigas Picu Penurunan Kinerja Eksor Juni 5,08 Persen

Naik 9,21 Persen, Wisman Asal Jiran dan Australia Dominasi Kunjungan Bulan Mei

NTP Juni Naik Tinggi, BPS Sebut 4 Komoditas Ini Jadi Pendorongnya

Harga-harga Stabil, Inflasi Juni 2023 Turun Jadi 3,42 Persen

Orang Miskin Ekstrem Versus Orang Kaya Ekstrem

Demi Kedaulatan Pangan, Jokowi Dukung BPS Gelar Sensus Pertanian

Inflasi Mei Anjlok 0,09 Persen, BPS: Terendah Sejak 2023

BPS: Harga-harga Stabil, Inflasi Turun 4 Persen

Gaji Petugas Lapangan Sensus Pertanian Rp4 Juta, Plus Jaminan Keamanan dan Kesehatan

Setop Polemik Pembangunan Jalan, Biaya Logistik Era Jokowi Masih Mahal

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA