news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Davos

Ajakan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, untuk berinvestasi di Indonesia dinilai merupakan hal yang tepat. Airlangga adalah menteri ekonomi di jajaran kabinet dan mempromosikan Indonesia kepada para pelaku ekonomi dunia merupakan tugas keseharian yang melekat pada dirinya.Penilaian tersebut disampaikan pengamat ekonomi-politik dan pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Nasional (UNAS), Robi Nurhadi, menjawab pertanyaan media di Jakarta."Pertemuan di Davos itu ibaranya juga pertemuan para investor kelas dunia. Jadi ajakan Airlangga untuk berinvestasi sudah tepat. Tinggal bagaimana kita di sini berupaya untuk mempermudah birokrasinya, memperbaiki iklim investasi yang ada serta memperkuat keamanannya," kata Robi.Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana UNAS itu menjelaskan, setidaknya ada dua hal yang membuat ajakan Airlangga itu tepat. Pertama, posisi Indonesia yang tengah memimpin Presidensi G20 jelas akan memberi Indonesia posisi tawar yang bagus di mata dunia."Dengan posisi tersebut, omongan pihak Indonesia menjadi lebih berbobot, layak didengar oleh dunia,” kata Robi, menegaskan posisi Indonesia saat ini dengan metafora.Kedua, menurut alumnus Center for History, Politic and Strategy, UKM Malaysia  tersebut, seperti disampaikan Menko Airlangga, Indonesia merupakan anggota papan atas G20 yang telah menunjukkan ketahanan ekonomi selama menghadapi masa pandemi COVID-19."Ekonomi Indonesia relatif kuat bertahan menghadapi COVID-19 dan cenderung telah melakukan recovery dengan baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tercatat sebesar 5,1 persen per tahun. Coba bayangkan kalau ada negara mengajak dunia  berinvestasi di negaranya, tetapi pertumbuhan ekonominya jeblok. Kan jelas ajakan itu tidak didukung momentum," kata dia.Robi juga mengapresiasi Airlangga dan para diplomat Indonesia yang terlibat pada forum ekonomi internasional tersebut. Terutama pada sisi digelarnya Indonesia Pavilion sebagai forum transaksi gagasan dan ajang membangun koneksi bisnis. Robi juga mengapresiasi tinggi prakarsa diadakannya “Indonesia Night” yang memungkinkan membuat budaya dan kuliner Indonesia kian mendunia."Bagus kalau Indonesia Pavilion dan Indonesia Night ini digelar di berbagai kawasan dunia, pada pertemuan dan forum dunia yang prospektif secara berkala oleh berbagai kedutaan besar kita," ujar Robi.Sebagaimana diberitakan banyak media massa arus utama, pada saat mendapatkan kesempatan berbicara pada rangkaian acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kuatnya posisi ekonomi Indonesia saat ini.Kepada para wakil negara-negara yang hadir, saat itu Airlangga mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami kebangkitan ekonomi setelah diterpa pandemic COVID-19 sebagaimana negara-negara lain di dunia. Dengan kebangkitan ekonomi yang tengah terjadi, hal itu merupakan momen emas bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.“Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan diprediksi menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050,” kata Airlangga. [fad]

Promosikan Investasi Indonesia di Davos, Langkah Menko Airlangga Dinilai Tepat

Hangatnya penerimaan negara-negara Eropa, Arab Saudi dan Singapura kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela tugas kenegaraannya menjadi wakil Indonesia pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, akhir Mei lalu, menunjukkan kapasitas Airlangga sebagai pemimpin. Ketua Umum Partai Golkar yang selama ini terkesan hemat bersikap di ruang publik itu, justru begitu proaktif dalam tugasnya sebagai duta Indonesia.Hal tersebut merupakan bagian-bagian yang menjadi fokus pengamatan pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNAS, Robi Nurhadi, menjawab pertanyaan melalui hubungan telepon, semalam."Penerimaan negara-negara maju di dunia kepada Indonesia saat ini adalah hal yang biasa karena Presidensi G20 Indonesia,”kata Robi, yang meraih PhD dari Center for History, Politic and Strategy Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia itu. Tetapi Robi menambahkan, penerimaan hangat kepada Airlangga Hartarto yang bukan seorang presiden menjadikan hal tersebut luar biasa. “Penerimaan tersebut bisa mengindikasikan bahwa dunia menerima kehadiran Airlangga sebagai pemimpin Indonesia ke depan," ujar Robi.Dengan penerimaan yang begitu hangat dan terbuka dari banyak pemimpin negara Eropa, plus Arab Saudi dan Singapura tersebut, Robi yang juga merupakan kepala Pusat Penelitian Pascasarjana Universitas Nasional tersebut menilai Airlangga telah berhasil membawa agenda Indonesia agar diterima dunia. Seperti diketahui, dalam WEF itu Indonesia mendorong adanya arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.“Itu juga menjadi bukti kuat bahwa hematnya Airlangga bersikap dan berkomentar di dalam negeri menunjukkan tingginya komitmen yang bersangkutan terhadap tugasnya dalam Kabinet serta penghormatan yang tinggi terhadap Presiden,”kata Robi. Sementara dalam mengomentari sukses Indonesia dalam WEF baru-baru ini, Robi menegaskan bahwa Airlangga juga pandai menempatkan diri dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara maju."Penerimaan hangat Jerman selaku Presidensi negara-negara maju G7, hangatnya sikap Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Her Majesty Queen Maxima of the Netherlands, semua itu bisa memberi dampak positif yang khusus kepada Indonesia," kata Robi. Ia mengatakan upaya sungguh-sungguh Airlangga itu sebagai langkah cerdas dalam menjembatani kepentingan Indonesia dengan negara-negara maju.Pasalnya, yang dilakukan Airlangga bisa menjadi langkah untuk memperluas pasar ke negara-negara Eropa, seperti Belanda, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Hal itu sangatlah tepat, mengingat negara-negara itu tengah mengalami dampak soal pasokan barang akibat perang Rusia-Ukraina.“Nah, kalau Pak Airlangga membuka kesempatan agar barang-barang kita masuk ke sana, itu bagus buat rakyat kedua negara." Robi mengutip nilai ekspor Indonesia ke Eropa Tengah dan Eropa Timur yang hingga Agustus 2021 mengalami kenaikan signifikan, masing-masing sebesar 23,6 persen dan 58,07 persen secara tahunan. Menurut Robi, saat ini sangat penting agar Indonesia pun meningkatkan ekspor ke Uni Eropa, kumpulan 27 negara dengan total populasi 517 juta jiwa, yang memiliki posisi strategis dalam memasarkan produk asal Indonesia.“Jika dapat masuk ke salah satu negara, maka berpotensi beredar di negara-negara anggota lainnya,”kata Robi. Sejauh ini, Uni Eropa telah menjadi tujuan ekspor ketiga Indonesia setelah Cina dan Amerika Serikat (AS), dengan total perdagangan pada 2020 sekitar 26,36 miliar dollar AS. Adapun komoditas dalam negeri yang telah menjadi produk ekspor utama ke sana, antara lain karet, baja, kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, timah, alas kaki, kayu, dan arang.Robi menunjuk Belanda sebagai pasar ekspor yang masih potensial. "Jadi, kalau Pak Menko mau memperluas pasar ekspor bagi barang-barang UKM dan koperasi ke Eropa seperti Belanda dan Jerman, itu memberi nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. Kita perlu UKM dan koperasi kita go international!"Robi yakin, dengan pengalamannya, Airlangga akan mampu menangani hal itu. “Pak Airlangga kan berpengalaman di dunia usaha dan terlibat langsung dalam reformasi proses perizinan di Indonesia. Jadi beliau mengerti dan mungkin bisa meyakinkan pihak Belanda dan negara-negara tersebut," ujar Robi.

Hangatnya Penerimaan Pemimpin Dunia di Davos Tunjukkan Kapasitas Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto,  menyerukan agar transisi menuju energi bersih yang tengah diperjuangkan negara-negara berkomitmen di seluruh dunia di tengah krisis minyak dan gas global, bisa berlangsung secara adil dan terjangkau. Airlangga mengatakan hal tersebut dalam Indonesia-Singapore Business Forum yang diadakan di Hotel Hilton Singapore Orchard, Selasa (14/6/2022) kemarin.“Yang paling penting dalam transisi energi adalah mendapatkan transisi yang adil dan terjangkau,”kata Airlangga yang berbicara secara virtual. Menko Perekonomi-an itu juga mengatakan, selama berlangsungnya diskusi-diskusi di World Economic Forum (WEF) di Davos, salah satu isu terpenting yang diperhatikan setiap negara adalah ketahanan energi mereka sendiri.Davos, Swiss, adalah tempat berlangsungnya Forum Ekonomi Dunia (WEC), pertemuan tahunan para pemimpin bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil untuk membahas isu-isu global. Acara tersebut dilanjutkan kembali bulan lalu setelah dua tahun jeda karena berlamgsungnya pandemi COVID-19.Airlangga mencatat bahwa komponen pembiayaan akan menentukan tidak hanya keterjangkauan proyek yang mendukung transisi energi tersebut, tetapi juga harga yang pada akhirnya akan dibayar konsumen. Dia mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan Pemimpin Redaksi Straits Times, Warren Fernandez, yang menjadi moderator panel tersebut.Menjawab pertanyaan Straits Times, Menteri Perekonomian menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang berupaya untuk mengurangi secara bertahap kapasitas pembangkit listrik 5,5 gigawatt yang saat ini didukung pembangkit listrik tenaga batu bara dan beralih ke energi terbarukan.Airlangga juga mencatat, Indonesia tengah mempertimbangkan untuk mengembangkan proyek energi terbarukan dengan Singapura di bidang panas bumi, hidro, angin, dan tenaga surya.Menurut laporan Bloomberg di awal bulan ini, Indonesia ingin mensubsidi proyek energi terbarukan, serta membuka pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya pada tahun 2045, dalam rancangan undang-undang yang akan membantu Indonesia mencapai tujuan emisi nol bersih.RUU tersebut, yang memerlukan persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan DPR sebelum menjadi undang-undang, memposisikan Indonesia pada jalur yang akan memastikan semua 270 juta penduduk memiliki akses ke listrik, selain membuat negara sepenuhnya bergantung pada energi bersih pada tahun 2060.Panelis lain, CIO GIC—dana kekayaan negara Singapura, Jeffrey Jaensubhakij, mengatakan bahwa pemerintahnya memiliki peran besar dalam menarik investasi untuk proyek transisi energi.“Jelas, potensi risiko proyek ini sangat besar, karena itu penting bagi pemerintah untuk datang dengan PPA (Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik) standar, di mana orang dapat mengetahui bahwa jika kita akan berinvestasi di negara tertentu maka PPA akan menjadi kerangka regulasi dan hukum,” kata Jaensubhakij.Dia menambahkan, pemerintah dapat pula mempertimbangkan untuk melakukan investasi awal dalam proyek semacam itu dan kemudian mentransfernya ke sektor swasta pada tahap selanjutnya.Sementara Menteri Tenaga Kerja Singapura, Tan See Leng, yang merupakan anggota panel, menggemakan pentingnya kolaborasi dalam perubahan iklim, terutama ketika itu menjadi isu sentral bagi negara-negara di seluruh dunia.“Saya pikir ketika negara-negara bersatu, di mana kejelasan jalur sudah ada, maka biayanya benar-benar dapat didistribusikan dan dibagi. Demikian pula profil risiko, mengingat fakta bahwa kejelasan juga melahirkan kepastian,”kata dia. Ia juga yakin, kepastian proyek akan membawa lebih banyak kepercayaan dari sektor swasta untuk masuk dan berinvestasi di sektor public.“Ini adalah kesempatan yang sempurna dan luar biasa terutama untuk Asean… terutama untuk tetangga dekat, misalnya seperti Singapura dan Indonesia dan negara-negara Asean lainnya, untuk bersama-sama mengembangkan jaringan regional untuk energi terbarukan,” kata See Leng. [The Straits Times]

Airlangga di Indonesia-Singapore Business Forum: Transisi ke Energi Bersih Harus Terjangkau dan Adil

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut bahwa lembaganya memperkirakan pertumbuhan global melambat jadi 2,7 persen tahun ini dari sekitar 3,2 persen di tahun lalu."Sejak awal tahun, kita melihat beberapa kabar baik... kita juga memperkirakan pada tahun 2023 pertumbuhan akan turun, untuk memulai proses di mana ketimbang mengalami kenaikan justru menurun," ujar Georgieva saat bicara dalam panel Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, seperti dilansir AFP, Kamis (19/1/2023).Ia mengatakan tiga tantangan yang sangat signifikan adalah perang Rusia-Ukraina, krisis biaya hidup, dan suku bunga pada tingkat yang belum pernah disaksikan dalam beberapa dekade. Dunia harus melakukan penyesuaian demi keamanan pasokan secara lebih cerdas, tambahnya.Berbicara dalam acara yang sama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan bahwa stabilitas harga minyak menunjukkan negaranya benar dalam posisi mereka selama pertikaian di tahun lalu dengan AS terkait keputusan OPEC+ untuk mengurangi target produksi minyak.Pangeran Faisal menyebut negaranya, sebagai pengekspor minyak utama dunia, bertanggung jawab untuk terus memberikan kestabilan pada harga minyak dan ekonomi dunia dan bahwa Riyadh akan melakukan dialog yang kuat dengan sekutu lamanya, AS untuk terus mengatasi masalah apa pun.Ia pun menegaskan bahwa Arab Saudi berkomitmen terhadap masa depan energi bersih namun pada saat yang sama ada kebutuhan untuk memastikan keandalan energi tradisional.

IMF: Pertumbuhan Global bakal Turun Tahun Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa upaya memperluas tingkat keuangan inklusif bagi masyarakat Indonesia menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Lebih khusus, untuk mendukung sistem pembayaran UMKM.Apabila sistem keuangan sudah semakin inklusif, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Sebab, akan lebih mudah memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T), termasuk untuk penyaluran bantuan sosial berbentuk uang tunai.Ketua Umum Partai Golkar ini mendiskusikan perkembangan inklusi keuangan di Indonesia dalam pertemuannya dengan Her Majesty Queen Maxima dari Kerajaan Belanda, dalam salah satu rangkaian acara World Economic Forum (WEF) 2022 di Davos, Swiss, Selasa (24/5/2022).Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa keuangan inklusif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan sistem keuangan yang sehat, mendukung pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi untuk mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)."Peraturan ini memberikan arah kebijakan inklusi keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal yang lebih luas, dan juga menetapkan target inklusi keuangan (berdasarkan penggunaan) menjadi 90 persen pada 2024," ungkap Menko Airlangga.Tujuan implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan stabil, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.Keuangan inklusif tentunya menjadi hal penting dalam mendukung kemajuan UMKM dari sisi pengaturan keuangan maupun sistem pembayarannya.Perkembangan UMKM di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan kontribusi yang mencapai kisaran 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Tetapi, yang disayangkan adalah UMKM masih belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal."Digitalisasi tentunya harus diupayakan untuk membantu branding dan pemasaran UMKM, serta mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan UMKM dengan memanfaatkan platform pembayaran digital," ucap Menko Airlangga.Selain itu, untuk meningkatkan inklusi keuangan diperlukan konektivitas yang lebih kuat dari sisi teknologi komunikasi, juga penguatan regulasi dan keterhubungan berbagai sistem pembayaran.Kepada Ratu Maxima, Menko Airlangga menegaskan kembali komitmen Indonesia melanjutkan kemajuan inklusi keuangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.“Saya percaya ada pencapaian dan pembelajaran dari perjalanan Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan. Melalui inklusi keuangan, kami ingin juga meningkatkan keterlibatan sektor informal serta membentuk rantai pasok pertanian yang lebih kuat,” jelas Menko Airlangga.Selanjutnya, Ratu Maxima juga menanyakan perkembangan kondisi inflasi di Indonesia dan langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi, khususnya yang berhubungan dengan menjaga stabilitas harga pangan, serta dampak inflasi terhadap UMKM. Ratu Maxima sekaligus menggarisbawahi pentingnya digitalisasi UMKM untuk mendorong produktivitas.Pada kesempatan tersebut, Ratu Maxima menyampaikan akan mendorong peran Belanda dalam G20 untuk membawa forum G20 semakin mendunia, serta aspirasi dalam menjalin kerja sama yang lebih kuat lagi dengan Indonesia. Lebih lanjut, Ratu Maxima akan menugaskan tim dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta untuk membahas teknis kerjasamanya.Pada sesi akhir pertemuan, Ratu Maxima juga memberikan pandangan untuk penggunaan biometrik dalam pengenalan identitas yang akan memperkuat upaya digitalisasi serta berharap agar hasil konkret digitalisasi UMKM di Indonesia dapat dibawa pada level Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November mendatang. [ikh]

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Davos

IMF: Pertumbuhan Global bakal Turun Tahun Ini

Sekjen PBB: Perusahaan Minyak Besar Lakukan Kebohongan Terkait Perubahan Iklim

Airlangga di Indonesia-Singapore Business Forum: Transisi ke Energi Bersih Harus Terjangkau dan Adil

Hangatnya Penerimaan Pemimpin Dunia di Davos Tunjukkan Kapasitas Airlangga

Soal Inklusi Keuangan, Airlangga Berdialog dengan Her Majesty Queen Maxima

Promosikan Investasi Indonesia di Davos, Langkah Menko Airlangga Dinilai Tepat

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA