news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Ditjen Polpum

Dirjen <a href="https://www.inilah.com/dirjen-polpum-kemendagri-ajak-penyelenggara-pemilu-bersinergi-dengan-fpk">Polpum</a> Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan pihaknya telah meluncurkan sebuah sistem pemantau bertajuk Si Pantau, untuk menunjang kegiatan pemantauan perkembangan <a href="http://inilah.com/tag/politik">politik</a> di daerah, jelang <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">Pemilu 2024</a>.“Kami telah menyiapkan sistem informasi yang kami sebut Si Pantau bisa diakses di sipantau.kemendagri.go.id. Sistem ini ntuk menunjang pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah,” kata Bahtiar dalam webinarnya bertajuk Pemantauan Tahapan Pemilu Simpul Penting Stabilitas Politik dalam Negeri dan Dukungan Sukses Pemilu 2024 secara daring, Kamis (30/3/2023).Ia meyakini teknologi adalah solusi yang tepat dalam menyukseskan pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun ia mengingatkan teknologi yang mumpuni tetap membutuhkan tim yang solid untuk menjalankan sistem tersebut. Karenanya dirinya sudah membentuk tim pemantauan perkembangan politik di tingkat pusat.“Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah melakukan berbagai upaya diantaranya membentuk tim pemantauan perkembangan politik di tingkat pusat,” tambah dia.Ia pun juga telah mengirim surat kepada Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk membentuk tim dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di daerah pada tanggal 9 Februari 2023 lalu.“Dengan adanya sistem informasi ini (Si Pantau) diharapkan pelaporan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah berjalan secara tertib, mudah dan terkoordinasi karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan gadget masing-masing,” ujar BahtiarBahtiar juga telah meminta kepada Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menunjuk pejabat atau staf sebagai koordinator dan operator pengolah data dan informasi di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.“Ini merupakan simpul penting, bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja, namun harus didukung seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.Pemangku kepentingan tersebut, jelas dia, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Dengan dukungan tersebut maka akan terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah.

Pantau Perkembangan Politik Daerah, Ditjen Polpum Andalkan Si Pantau

Dirjen <a href="http://inilah.com/tag/politik">Politik</a> dan PUM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) <a href="https://www.inilah.com/bahtiar-indeks-kerawanan-pemilu-sebagai-upaya-deteksi-dini-pelanggaran-di-2024">Bahtiar</a> mengatakan pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah salah satu tuntutan reformasi sekaligus amanat dari para pendiri bangsa.Bahtiar mengatakan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.Berangkat dari situ, sambung dia, DPR dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneruskan semangat tersebut dengan merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur."Ini kebijakan luar biasa, implementasi dari kebangkitan nasional. Jadi pembangunan IKN itu harus dilihat bentuk kebangkitan baru, kesadaran baru, cara berpikir memandang Indonesia bahwa Indonesia ini adalah satu kesatuan utuh dari seluruh aspek," ujar dia dalam webinar bertajuk 'Pembangunan IKN sebagai Momentum Kebangkitan Nasional Untuk Memperkuat Persatuan Kesatuan Bangsa' pada Jumat (19/5/2023).Ia menyebut dengan adanya IKN Nusantara maka pembangunan tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja atau Jawasentris, melainkan Indonesiasentris. "Maka beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, apabila hari ini masih ada pemikiran-pemikiran yang tidak mendukung IKN, saya sampaikan bahwa jangan-jangan dia sedang tidur saat Reformasi. Karena Reformasi itu jelas meminta keadilan dalam pembangunan di seluruh Indonesia," tegas Bahtiar.Bahtiar mengatakan, sejatinya pencanangan IKN sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Ia bercerita, setelah hadirnya berbagai pergerakan sampai Indonesia merdeka pada 1945, maka ibu kota negara (IKN) Indonesia terletak pada pusat pemerintahan Belanda, di Batavia, Jakarta."Yang kemudian 1946 geser ke Jogja, tahun 1950 kembali lagi ke Jakarta ini. Nah saat ini pemerintah RI telah membentuk UU tentang IKN, oleh karenanya kami mengaitkan kebangkitan nasional ke-115 tahun 2023 ini menjadikan IKN sebagai momentum kebangkitan nasional," tandas Bahtiar.

Kemendagri: IKN dan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah Wujud Tuntutan Reformasi

Koordinator bidang <a href="http://inilah.com/tag/politik">Politik</a> dan Pemerintahan <a href="https://www.inilah.com/jampidsus-dalami-alat-bukti-dugaan-korupsi-bts-kominfo-selama-sepekan">Kementerian Komunikasi dan Informasi</a> (Kominfo), Dwi Dianingsih mengatakan bahwa media sosial sangat mempegaruhi terhadap <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">Pemilu 2024</a>. Berdasarkan beberapa survei yang dikumpulkan, Gen-Z diprediksi akan menjadi kelompok pemilih terbesar.Ia menjelaskan bahwa penetrasi internet tertinggi berada di kelompok usia 13-18 tahun sebanyak 99,16 persen dan 19-34 tahun sebesar 98,64 persen mencakup pemilih pemula dan pemilih mengambang.“Laporan DataReportal menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta per Januari 2022. Angka pengguna medsos ini setara dengan 68,9% dari total populasi di Indonesia,” ujarnya dalam Webinar yang diinisasi oleh Ditjen PolPum Kemendagri bertajuk Pemantauan Tahapan Pemilu Simpul Penting Stabilitas Politik dalam Negeri dan Dukungan Sukses Pemilu 2024 secara daring, Kamis (30/3/2023).Kominfo, sambung dia, selalu konsisten mengadakan pendidikan politik di ruang digital. Menurutnya, momentum sebesar pemilu seharusnya dimaksimalkan dengan mengisi ruang digital dengan ragam konten yang positif dan menarik yang mencerahkan bagi pemilih.“Jadi Kemkominfo selama ini sudah melaksanakan literasi media bagaimana bermedia sosial dengan santun dan bijak, nah bentuk medianya bisa online, sosial ataupun baru seperti video conference,” papar Dwi.Dwi berharap pendidikan politik di ruang digital tidak hanya dilakukan oleh Kemkominfo saja. Namun juga stakeholders yang dapat mempengaruhi seperti KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.Langkah ini ditegaskan Dwi untuk mengantisipai berita hoaks jelang pemilu 2024 Kemkominfo juga akan melakukan takedown berita tersebut di media sosial dengan berkolaborasi dengan Kementerian, Lembaga dan mitra strategis Kominfo.“Program dan kegiatan yang bisa mendorong terwujudnya pendidikan politik bagi pemilih, kementerian atau lembaga juga bisa membuat konten yang mendidik dan mencerahkan pemilih yang tayang di berbagai media sosial, sehingga partisipasi masyarakat semakin tinggi,” pungkasnya.

Tangkal Hoaks Jelang Pemilu, Kominfo: Galakkan Literasi Politik di Ruang Digital

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdaftar. Mengingat, saat ini sedang memasuki tahapan yang krusial dalam penyelanggaraan pemilihan umum (Pemilu)."Kita memasuki tahapan yang krusial dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu soal pendaftaran pemilih yang ujungnya nanti adalah daftar pemilih tetap," ujar Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar dalam diskusi virtual 'Pemutakhiran Data Pemilih dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024', di Jakarta, Kamis (23/2/2023).Bahtiar menyayangkan jika dalam penyusunan DPT tidak disusun dengan baik. Misalnya pada 2020, Mahkamah Konstitusi membatalkan pilkada di Kabupaten Nabire lantaran jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk.Selain itu, kata dia, pada tahun 2019 DPT juga sempat ditunda setelah tiga kali perubahan baru ditetapkan. Hal seperti ini tentu berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemilu."Ini tentu tidak boleh terulang kembali dalam Pemilu 2024 ataupun Pilkada 2024, karena kepercayaan publik menjadi sangat konstitusional," tegasnya.Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri itu menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih, sehingga pihaknya meminta agar setiap warga Indonesia tercatat dalam DPT dan dapat menjalankan hak pilihnya."Ini menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, namun demikian tidaklah menjadi tanggung jawab tunggal. Karena ini harus didukung data kependudukan yang mana ini dari Kementerian Dalam Negeri atau jajaran Dukcapil Indonesia," terangnya.

Masuki Tahapan Krusial, Dirjen Polpum Kemendagri Pastikan DPT Pemilu 2024 Terdaftar

Direktur Jenderal <a href="http://inilah.com/tag/politik">Politik</a> dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), <a href="https://www.inilah.com/pantau-perkembangan-politik-daerah-ditjen-polpum-andalkan-si-pantau">Bahtiar</a> menilai selama ini penyelenggara negara masih lamban dalam mengatasi masalah informasi.Hal tersebut tercermin dengan pengalaman di gelaran pemilu sebelumnya. Demikan disampaikannya saat Webinar Mingguan Ditjen Polpum Kemendagri bertajuk Tantangan Era Kecepatan Informasi dan Data dalam Menghadapi <a href="http://inilah.com/tag/pemilu">Pemilu 2024</a>, Senin (17/4/2023).“Kita menghadapi betul tahun 2019 bagaimana perang informasi itu sangat tinggi. Kita menghadapi situasi selalu saja penyelenggara negara terlambat mengatasi berbagai masalah-masalah informasi,” ujar Bahtiar.Ia menegaskan cepatnya penyebaran informasi dapat menimbulkan permusuhan antar sesama. Sehingga, Bahtiar mengimbau kepada penyelenggara negara untuk tidak hanya mengerti namun juga sigap tangani masalah informasi. “Jadi sangat berbahaya informasi ini kalau tidak mampu diatasi secara cepat. Hari ini soal cepat, frasa cepat menjadi sangat penting,” tambah dia.Menurutnya, data dan informasi yang baik dan akurat tidak cukup mengatasi permasalahan tersebut. Harus disertai dengan kecepatan pemahaman dan kesigapan. “Kecepatan inilah, penyelenggara negara yang menjadi titik tekannya. Bagaimana mengatasi ini kenapa selalu telat merespon data dan informasi,” jelas Bahtiar.Bahtiar mengungkap lambannya dalam mengatasi persoalan tersebut terkadang terlanjur membuat suasana yang memungkinkan masyarakat terbelah. “Akhirnya apalagi tiba-tiba datang belakangan ini untuk ditakedown, jadi kalau sudah merusak baru ditakedown,” pungkasnya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Ditjen Polpum

Kemendagri: IKN dan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah Wujud Tuntutan Reformasi

Dirjen Polpum: Penyelenggara Negara Lamban Atasi Masalah Informasi

Tangkal Hoaks Jelang Pemilu, Kominfo: Galakkan Literasi Politik di Ruang Digital

Pantau Perkembangan Politik Daerah, Ditjen Polpum Andalkan Si Pantau

Masuki Tahapan Krusial, Dirjen Polpum Kemendagri Pastikan DPT Pemilu 2024 Terdaftar

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA