news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

DPD RI

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah turun tangan untuk melindungi hak dan profesi guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).  Menurutnya, di tengah situasi pandemi Covid-19, guru PAUD merupakan kelompok yang paling terdampak. "Untuk mengatasi situasi itu, saya kira pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi untuk melindungi hak dan profesi mereka. Guru PAUD merupakan perpanjangan tangan pengasuhan anak usia dini yang menggantikan peran ibu di rumah. Perannya tidak kecil," tegas LaNyalla. Dikatakannya, berbagai keterbatasan model mengajar PAUD melalui daring menyebabkan guru PAUD menjadi kelompok paling rentan. Kendala yang dihadapi adalah salah satunya kesulitan menerjemahkan pembelajaran anak usia dini yang sifatnya sangat psikomotorik. "Hal itu membuat sekolah-sekolah PAUD menonaktifkan bahkan memecat gurunya, terutama PAUD yang dikelola masyarakat dan swasta," terang LaNyalla. Apalagi, fakta lapangan gaji Guru PAUD jauh dari standar UMR, bahkan banyak yang melakukannya secara sukarela tanpa ada tunjangan profesionalitas yang jelas."Dengan banyaknya PAUD yang tidak dapat beroperasi pada masa pandemi ini membuat guru PAUD menjadi kelompokrentan yang kehilangan pekerjaan," ujar LaNyalla. Dalam situasi itu, Senator asal Jawa Timur itu mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi isu tersebut dan melakukan intervensi sosial untuk melindungi hak dan profesi guru PAUD.LaNyalla juga menilai perlu adanya jaminan kerja, baik dengan pihak sekolah PAUD dengan menjadi guru PPPKatau setidaknya pemerintah memberikan treatment dalam bentuk bantuan sosial. "Karena kelompok ini belum mendapat perhatian sejak BLT atau bansos lainnya digulirkan," terang LaNyalla.Studi menunjukkan, PAUD memobilisasi perempuan sebagai guru karena sifat pengasuhan anak usia dini yang dilekatkan dengan sifat feminim-nya dengan melihat peran guru PAUD sebagai perpanjangan peran ibu di rumah.Berdasarkan riset telah teridentifikasi bahwa perempuan dari kelas sosial bawah merupakan kelompok paling rentan, sehingga terdampak paling parah oleh Covid-19.Dengan demikian, infrastruktur perlu dialokasikan untuk melindungi dan memberikan mereka modal supaya bisa bertahan.

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Lindungi Hak dan Profesi Guru PAUD

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendikbud Ristek untuk menambah SDM dokter serta memperbanyak fakultas kedokteran. Menurut LaNyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi Covid-19. "Kondisi saat ini sudah tak ideal. Untuk itu dalam satu dekade ke depan kita memerlukan banyak tenaga dokter. Karena itu sejak sekarang harus dialokasikan dengan memperbanyak fakultas kedokteran," ujar LaNyalla, Selasa (21/9/2021). Sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1000. Sedangkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 2020, rasio dokter umum di Indonesia 1:1400 penduduk, serta persebarannya tidak merata. Sementara itu Perhimpunan Dokter Spesialis Paru (PDPI) pada 2020 silam mengatakan dalam satu daerah, 1 dokter paru harus melayani 100 ribu penduduk. Padahal idealnya rasio dokter spesialis 2:100 ribu penduduk. "Memang fakta dan kita saksikan hari ini kekurangan tenaga dokter di RS daerah-daerah sangat terasa. Ini tentunya berdampak pada dan minimnya akses dan pelayanan kesehatan. Untuk dokter spesialis, banyak RS yang harus menunggu dokter spesialis yang sedang bertugas di RS yang lain. Dokter spesialis bertugas di tiga RS dalam waktu sehari sudah sangat umum terjadi mengingat minimnya tenaga dokter tersebut," sambungnya. Ditambahkan LaNyalla, jika hari ini saja jumlah dokter umum dan dokter spesialis tak ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka dapat dibayangkan seandainya para dokter memasuki masa pensiun. "Kalau tidak dipersiapkan sejak sekarang kondisi ini akan lebih parah dan kita bisa memasuki masa defisit dokter dan kolapsnya pelayanan kesehatan," lengkapnya. LaNyalla juga meminta pemerintah berkaca pada kasus lonjakan Covid-19 pada Juli lalu. Dimana dokter dan tenaga kesehatan kewalahan menghadapi pasien. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan seiring perlunya pembaharuan dan peningkatan kualitas lulusan dokter sehingga lebih kompetitif harus diikuti dengan skema biaya studi yang bisa terjangkau. "Harus dipikirkan adalah soal pendanaan bagi calon dokter. Karena bukan rahasia jika fakultas kedokteran selain susah masuk juga mahal biaya studinya. Perlu normalisasi biaya agar menumbuhkan minat calon mahasiswa masuk fakultas kedokteran. Juga agar dokter umum banyak yang kemudian mengambil spesialisasi," tuturnya

Rasio Timpang, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Menambah SDM Dokter

Pengembangan wisata Setigi (Selo Tirto Giri) oleh warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur diapresiasi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, inovasi ekstrem yang dilakukan warga merupakan salah satu langkah strategis untuk percepatan pembangunan perekonomian desa. "DPD sangat mengapresiasi upaya, pemikiran-pemikiran dan inovasi dengan model out of the box yang bermanfaat dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan," ujar LaNyalla, Kamis (23/9/2021). Wisata Setigi merupakan kreasi warga dengan inisiator Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk. Dia mengubah bekas galian tambang batu kapur yang dahulu terlantar di Jalan Daendels Pantai Utara Jawa Timur menjadi destinasi wisata. Kini, dengan latar belakang pemandangan bukit batu kapur yang instagramable, wisata Setigi menjadi primadona bagi warga Gresik dan sekitarnya, seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dan Tuban. Karena ada wisata Setigi pendapatan Desa Sekapuk meningkat pesat. Dahulu desa itu masuk kategori desa miskin dan tertinggal kini sudah menjadi desa miliarder karena tahun 2020, penghasilan beberapa unit usahanya menyentuh angka miliaran rupiah. "Wisata Setigi dapat menjadi inspirasi desa-desa lain di Jawa Timur juga daerah lain yang ingin mengembangkan desa wisata, yang bisa mendatangkan income bagi masyarakat desa," jelas Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla menegaskan pentingnya inovasi, bila perlu inovasi yang ekstrem sehingga tempat kumuh dan tertinggal dapat disulap menjadi tempat wisata primadona. Dijelaskan LaNyalla, kepala desa menjadi ujung tombak perubahan mindset warga dalam mengolah setiap potensi desa menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. "Kreativitas Kepala Desa Sekapuk harus dijadikan inspirasi desa-desa dalam membangun dan mendongkrak sumber-sumber ekonomi sehingga mampu menekan kesenjangan sosial dan meminimalisir konflik sosial," ujar dia. LaNyalla juga berpesan kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mengelola unit usaha wisata Setigi untuk tidak puas dengan apa yang sudah dicapai. Masih banyak hal yang bisa dilakukan dan dikembangkan. "Harus dipikirkan pengembangannya supaya bermanfaat lebih luas. Dipetakan lagi spot-spot apa yang bisa dibangun. Dengan tujuan utama tetap pada peningkatan pendapatan desa dan masyarakatnya," ujar dia

LaNyalla: Desa Perlu Inovasi Ekstrem Dongkrak Perekonomian

Potret penegakan hukum di Indonesia dinilai telah berada dalam jalur yang tepat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hukum yang ditegakkan secara bijaksana dan adil merupakan modal paling penting bagi kedaulatan dan keutuhan sebuah negara. Hal ini diungkapkan oleh wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat dimintai keterangannya di Jakarta pada Sabtu (2/10/2021).Menurut Sultan, pendekatan hukum yang tegas oleh Prof. Muhammad Syarifuddin selama signifikan menjadi penyelamat wibawa negara, sekaligus mempertegas posisi institusi kehakiman yang tidak bisa didikte dan dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun. "Proses pengadilan yang efektif dan mengedepankan hak asasi terdakwa dan narapidana membutuhkan kekuatan figur dan pola kepemimpinan transformatif dari lembaga kehakiman, mahkamah agung. Kita tau Integritas hakim dalam beberpa tahun terakhir seringkali disorot karena rentan dengan perilaku suap dan lain-lain. Ketegasan MA yang menolak upaya hukum para napi koruptor bisa menjadi catatan berharga bagi kita sebagai bangsa khususnya bagi lembaga penegakan hukum lainnya. Bagi saya, Prof. Muhammad Syarifuddin merupakan seorang hakim agung dan abdi negara sejati yang paham dengan suasana kebatinan bangsa", puji mantan wakil Gubernur Bengkulu ini. Saya kira sikap penolakan MA terhadap permohonan PK, bukan sekedar menjadi wujud konsistensi hukum, tapi lebih merupakan simbol penghormatan tertinggi terhadap hukum dan reputasi pengadilan. Dan yang paling penting adalah hal itu menjadi pesan dan pelajaran berharga bagi kami pejabat negara, untuk mengabdi sesuai koridor hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang 2020 setidaknya ada 65 narapidana kasus korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), namun menurut MA mereka hanya 8% saja yang dikabulkan. Sementara Tahun ini hanya 21 napi koruptor yang mengajukan PK ke MA dan semuanya ditolak. Secara psiko-sosiol, sikap tegas Ketua MA mencitrakan tanggung jawab moral MA kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban dari ulah para koruptor. Dan tentu juga menjadi warning bagi saya dan pejabat negara lainnya, Bahwa keadilan adalah segalanya. Para hakim yang independen tidak bisa didikte dengan pendekatan apapun.Oleh karena itu, DPD RI secara kelembagaan sangat mengapresiasi kinerja ketua MA dan berkomitmen untuk selalu mendukung upaya-upaya penegakan hukum, terutama jika itu terkait dengan penanganan kasus penyalahgunaan anggaran, khususnya bagi pemerintah daerah. Karena secara fiskal, negara sedang dalam situasi sulit dan pelik. Maka Para kepala daerah harus lebih taktis, efisien dan transparan dalam mengelola keuangan daerah.Di sinilah letak urgensi peran dan fungsi institusi kehakiman khususnya MA. Institusi penegak hukum yang menjadi benteng terakhir harapan dan keadilan penegakan hukum di Indonesia. Hakim adalah hakim, mereka bukan Tuhan yang mutlak dan Maha Benar dan adil.

MA Tolak PK Napi Koruptor, Sultan: MA Makin Kokoh Jadi Benteng Terakhir Harapan Keadilan Masyarakat

La Nyalla: Jadikan Sepakbola Inspirasi untuk Mencapai Tujuan Amandemen Konstitusi

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

Pemilu

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar DPD RI

DPD RI Tanggapi Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun

Silaturahmi Raja dan Sultan, Tuntut MPR Kembali sebagai Lembaga Tertinggi Negara

Bongkar Skandal BLBI, Pansus DPD Disarankan Fokus BCA dan BDNI

BKSP DPD RI Tingkatkan Kerja Sama dengan Belgia di Sektor Perikanan, Pendidikan, dan Pembangunan Desa

Pansus BLBI II DPD Dorong Pengemplang BLBI Masuk Penjara

Jabar, Riau dan Aceh Jadi Provinsi Penyumbang Bacaleg DPD RI Terbanyak

KPU: 683 Bacaleg DPD RI Memenuhi Syarat, 18 Dinyatakan Gugur

Hari Ini, Sudah 117 Bacaleg DPD Mendaftarkan Diri ke KPU Provinsi

Diantar Ratusan Kader PP, LaNyalla Daftar Kembali sebagai Anggota DPD RI di KPU Jatim

Total 59 Bakal Calon DPD Daftar hingga Hari Keempat, Ini Rinciannya

40 dari 700 Bacaleg DPD RI Telah Mendaftarkan Diri ke KPU Provinsi

24 Bakal Calon DPD Mendaftar hingga Hari Kedua, Ini Rinciannya

14 Bakal Calon Mendaftar di Hari Pertama Pendaftaran DPD RI, Ini Rinciannya

Sambut Lebaran 2023, Setjen DPD RI Pastikan Tetap Jalankan Tugas Pokok dan Fungsinya

KPU DIY Tetapkan Sembilan Bakal Calon Anggota DPD RI, Ini Nama-namanya

15 Bakal Calon DPD Asal Jatim Penuhi Persyaratan, dari La Nyalla hingga Emilia Contessa

Mahyu Darma Paparkan AKSI DPD RI Untuk Bangun Kepercayaan Masyarakat Ke DPD RI

BULD DPD RI menyoroti Perda dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kapal Tambang Tenggelam Lagi, Ketua DPD Minta Pemda Perhatikan Keselamatan Moda Rakyat

Ketua DPD RI Fasilitasi Pertemuan PT BIBU dan Kemenhub terkait Pembangunan Bandara Bali Utara

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA