news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

DPRD DKI

Tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta penolak interpelasi Formula E resmi melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK), Selasa (28/9/2021). Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PKB-PPP. "Seizin pimpinan tadi kami dari tujuh fraksi, empat wakil ketua dan tujuh ketua fraksi telah menyampaikan apa yang menjadi hak anggota Dewan terhadap ketentuan atau aturan main yang berlaku di lembaga negara terhormat ini, yaitu apa yang tertuang di dalam tatib DPRD DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Basri Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). Pelaporan Prasetio menyusul dugaan adanya pelanggaran administrsi terkait undangan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada penjadwalan Rapat Paripurna Interpelasi Formula E. "Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan Bamus dan pelaksanaan Paripurna yang tadi digelar, sehingga secara ketentuan maka BK lah tempat kita untuk menyampaikan," ujar Basri seraya menyebut BK akan memproses pelaporan tersebut sesingkat-singkatnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, bukti adanya pelanggaran administrasi yaitu berupa surat undangan rapat Bamus kemarin yang tidak menyertakan agenda pembahasan interpelasi. "Juga surat undangan Bamus yang dibikin setelah rapat Bamus berjalan mengenai agenda interpelasi, dan surat undangan hari ini yang tanpa paraf wakil ketua DPRD," kata Taufik. Ketua BK Achmad Nawawi menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tertulis yang sudah ditandatangani oleh ketujuh fraksi tersebut. "Badan kehormatan dipercayakan untuk menjaga kehormatan dan marwah kita anggota Dewan, kami Insya Allah akan melakukan tindak lanjut laporan kawan-kawan itu," kata Achmad Nawawi. Rapat paripurna DPRD DKI terkait <a href="https://www.inilah.com/viral/2380/dprd-dki-tunda-rapat-paripurna-interpelasi-formula-e" target="_blank">interpelasi untuk ajang Formula E yang dijadwalkan berlangsung hari ini akhirnya harus ditunda</a> karena tidak memenuhi kuorum. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 31 anggota dewan, terdiri dari 25 anggota Fraksi PDI Pejuangan dan enam anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dua partai yang selama ini gencar menggaungkan hak interpelasi Formula E.

7 Fraksi Penolak Interpelasi Laporkan Ketua DPRD DKI ke Badan Kehormatan

Hari ini, Selasa, 28 September 2021, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan usulan lisan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Tanpa didampingi para wakil-nya, Prasetio mengetuk palu membuka rapat paripurna. Karena tidak memenuhi kuorum, rapat sempat diskors oleh Prasetio. Seperti diketahui rapat paripurna interpelasi itu terkait pelaksaan Formula E. Interpelasi diusulkan oleh dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, yaitu PDI-P dan PSI.Usai rapat di skors selama satu jam lebih, kuorum yang disyaratkan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD DKI Jakarta, pasal 121 tidak terpenuhi. Rapat itu pun akhirnya ditunda."Kami akhiri kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50+1 jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan di skors tapi ditunda," kata Prasetio di DPRD Jakarta, Selasa, Sebagai informasi, rapat paripurna itu dihadiri 32 anggota DPRD DKI Jakarta. 25 anggota berasal dari PDI-P dan tujuh anggota dari fraksi PSI. Tidak ada anggota DPRD dari fraksi lainnya yang ikut hadir dalam paripurna tersebut. Tujuh fraksi lainnya memboikot paripurna itu. Interpelasi untuk Anies pun layu sebelum bekembang. "Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar SeIasa tidak layak dihadiri, baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, Senin (27/9/2021).

Interpelasi Gubernur Anies Layu Sebelum Berkembang

Beda Anies dan Prasetio Saat Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menunda rapat paripurna interpelasi terkait Formula E yang digelar DPRD DKI Jakarta hari ini, Selasa (28/9/2021), lantaran peserta yang hadir tidak memenuhi kuorum. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 31 anggota dewan, terdiri dari 25 anggota Fraksi PDI Pejuangan dan enam anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dua partai yang selama ini gencar menggaungkan hak interpelasi Formula E. "Izin sebelum kami putuskan, kami akhiri, kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50 (persen) plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda," kata Prasetyo saat memimpin rapat. Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri 50 persen + 1 orang. Diketahui, jumlah anggota DPRD DKI Jakarta saat ini adalah 105 orang, karena satu pengganti Arifin dari Fraksi PKS yang wafat belum dilantik. Artinya, sebanyak 53 orang paling sedikit harus datang ke rapat paripurna jika ingin kuorum. Seusai rapat, Prasetyo mengatakan tidak masalah rapat tersebut tetap digelar meski tidak kuorum. Tapi ia memberi alasan menunda rapat karena untuk memberikan contoh kepada tujuh fraksi DPRD DKI lainnya yang tidak hadir. Politikus PDIP itu menyatakan, apabila ketujuh fraksi di DPRD DKI itu tidak terima dengan interpelasi Formula E, sebaiknya dikatakan melalui ruang-ruang pertemuan anggota dewan. Bukan melalui media pemberitaan atau pertemuan di restoran. Prasetio pun mengaku belum mengetahui kapan pembahasan interpelasi Formula E akan dilanjutkan. Diketahui, usulan interpelasi sebelumnya diajukan oleh 33 orang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI. Di sisi lain, tujuh fraksi lain di DPRD yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna. Mereka menilai penetapan jadwal melanggar aturan karena dalam surat undangan Bamus, tidak ada agenda penetapan jadwal interpelasi. Atas dasar itu, tujuh fraksi juga siap melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD.

DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merasa yakin jika pelaksanaan balapan Formula E pada masa mendatang bisa dibiayai sponsor dan berbagai pihak pendukung lainnya. Pernyataan Riza itu untuk menanggapi pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI yang meminta agar legislatif tak mengizinkan pengajuan anggaran Formula E pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Insya Allah, ke depan harapan kita penggunaan anggaran Formula E pada tahun-tahun berikutnya, itu dapat menggunakan anggaran dari publik, masyarakat, dari swasta, atau dari sponsor," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/9/2021) malam. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk ajang yang digelar tahunan secara berkesinambungan itu, akan disiapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Terkait dengan sikap PDI Perjuangan soal Formula E tersebut, Riza menilai hal tersebut adalah hak sebagai anggota legislatif, namun dia mengingatkan Pemprov DKI Jakarta juga memiliki hak dalam mengatur anggaran. "Itu soal kewenangan dari DPRD. DPRD punya pendapat dan sikap masing-masing terkait anggaran. Silakan, kan ada hak dari eksekutif, ada hak dari DPRD. Semua dibahas bersama, antara eksekutif dan DPRD. Nanti diputuskan bersama," ujarnya. Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Manuara Siahaan meminta anggota dewan tidak mengizinkan pengajuan anggaran Formula E dari Pemprov DKI saat pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2021 dan rancangan APBD 2022. Hal itu, menurut Manuara, jika Pemprov DKI tidak memberikan dokumen revisi kajian kelayakan (feasibility study) balap mobil listrik tersebut hingga pembahasan anggaran nanti. Manuara menyampaikan pernyatan itu saat Rapat Paripurna Usulan Interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E, Selasa siang. Tetapi, setelah tujuh fraksi di DPRD DKI, yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna, praktis rapat hanya dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI. Dengan jumlah tersebut rapat tidak bisa mengambil keputusan karena tidak kuorum atau tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota yakni 50+1 dari 106 anggota. Akhirnya <a href="https://www.inilah.com/viral/2380/dprd-dki-tunda-rapat-paripurna-interpelasi-formula-e" target="_blank" rel="noopener">rapat ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan</a> setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar DPRD DKI

Polda Metro: Usulan Tekan Polusi dengan Gage 24 Jam Perlu Dikaji Dulu

Tak Lolos Uji Emisi, Kendaraan Pegawai DPRD DKI Dilarang Masuk Gedung

Polisi Akui Masyarakat Brebes Laporkan Prasetyo Edi Buntut Pernyataan soal Telur Asin

Taman Kota Jakarta Kini Marak Aktivitas LGBT, Pemprov Diminta Perketat Pengawasan

Cegah Macet, DPRD Minta Pemprov DKI Tiru Jepang soal Rumah Wajib Garasi Mobil

Kemacetan Jakarta Tidak Berkurang, DPRD Pertanyakan Anggaran Pemprov DKI untuk AI

DPRD DKI Ingin Ali Sadikin Diabadikan Jadi Nama Jalan

Minggu Depan DPRD Panggil Bank DKI Terkait Dana KJP

BPK Temukan Rp197,55 miliar Dana KJP Plus dan KJMU Tidak Tersalurkan

PKB Daftarkan 5 Caleg Petahana dan Penyanyi Dangdut di DPRD DKI

Draf RUU Kekhususan Jakarta Segera Diserahkan ke DPRD, Masih Ada Satu Pembahasan Lagi

Buntut Flexing Istri, DPRD DKI Desak KPK Periksa Masdess Arouffy

KPK Periksa Manajer Sarana Jaya Soal Tanah di Pulo Gebang

Dishub DKI Sebut 21 Armada TransJakarta Jadi 'Bangkai' Karena Dicuri Warga

21 dari 417 Bus TransJakarta yang Akan Dijual Ternyata Sudah Jadi 'Bangkai', Kok Bisa?

Ketua DPRD DKI Tolak Gabung Jadi Panitia Formula E

DPRD DKI Minta JIS Dievaluasi Usai Ramai Komplain Konser Dewa19

Tanggapi Usulan Sulap Wisma Atlet Jadi Rusunawa, Heru Budi Gerah Juga

DPRD DKI Minta Jakpro Transparansi Program Kerja

Legislator Soroti Pernyataan Berseberangan Presiden dan PUPR soal Sodetan Ciliwung

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA