news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Ehac

Dugaan kebocoran data aplikasi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Electronic Health Alert Card/eHAC) diperkirakan bisa terjadi akibat kelengahan dari pemerintah di sisi developer atau pengembang aplikasi tersebut. Ketua lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menjelaskan bahwa kelengahan dari developer ini bisa mengakibatkan pemilik akun eHAC bisa menjadi target profiling dan penipuan dengan modus covid terutama, seperti telemedicine palsu maupun semacamnya. Menurut Pratama sense of urgency pemerintah untuk melindungi data penduduk Indonesia juga harus ditingkatkan. "Bagi pemerintah, jelas ini meningkatkan ketidakpercayaan terhadap proses penanggulangan covid dan usaha vaksinasi, apalagi saat ini vaksinasi menjadikan aplikasi pedulilindungi sebagai ujung tombak, jadi pasti ada kekhwatiran datanya juga bocor, meski memakai eHAC yang berbeda sesuai penurutan Kemenkes," jelasnya kepada INILAHCOM, Selasa (31/08/2021). Lebih lanjut Pratama meminta mulai saat ini semua instansi di bawah pemerintah wajib melakuka pengecekan berkala bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic guna menutupi celah sistem keamanan siber. "Amankan server yang dipakai dan buat protokol akses ke sistem yang aman, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk," ucapnya. Pratama mengatakan penguatan sistem yang perlu ditingkatkan dengan melakukan sistem enkripsi dan adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan. Kata dia, Indonesia masih dianggap rawan akan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih sangat rendah. "Dalam kasus ini seperti sistem eHAC bisa bebas dimasuki dan diambil datanya karena benar-benar tidak secure dan tidak ada implementasi enkripsi, sehingga data yang diambil plain tidak diacak sama sekali," pungkasnya.Sebelumnya diketahui, VPN Mentor, situs yang fokus pada Virtual Private Network (VPN), melaporkan adanya dugaan kebocoran 1,3 juta data pada eHAC. Data- data yang bocor tidak hanya sekadar data yang ada di KTP, tapi juga sampai menyentuh data hasil tes COVID-19, paspor, data rumah sakit dan klinik yang telah melakukan pengetesan pada pengguna, hingga data pembuatan akun eHAC.

Dugaan Data eHAC Bocor, Pakar Siber Nilai Pemerintah Lengah

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini. Sebab, semua pihak termasuk masyarakat menginginkan data pribadinya terlindungi, aman dan tidak diperjualbelikan. "Yang terjadi di Indonesia saat ini krisis perlindungan data pribadi. Bahwa penyimpanan data cukup lemah di Indonesia," kata Iqbal melalui situs resmi DPR RI. Iqbal mencontohkan pada tahun 2020, terjadi sejumlah kasus kebocoran dari berbagai instansi swasta maupun pemerintah. Misalnya, terjadi kebocoran 230.000 data pasien Covid-19. Kemudian, terjadi kebocoran 91 juta data akun Tokopedia, disusul kebocoran 13 juta akun Bukalapak dan masih banyak lagi. Pada 2021 yang baru-baru ini terjadi kebocoran data 2 juta data nasabah BRI Life beserta dokumen penting yang berhasil dicuri oleh hacker dan isunya akan diperjualbelikan, belum lagi data BPJS. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis perlindungan data pribadi, bahkan penyimpanan data di Indonesia cukup lemah. Sehingga harus mendorong agar setiap instansi yang memegang data pribadi melatih serta meningkatkan kapasitas SDM-nya dalam melakukan input dan penyimpanan data. Jika SDM tidak mumpuni, maka akan mudah data itu dibobol. Alat pendukung dan alat penyimpanannya pun harus sesuai dengan modernisasi teknologi saat ini. "Jika skill-nya bagus, tidak didukung alat, ya sama saja. Hacker itu bukan hanya skill-nya tetapi didukung alat yang mumpuni. Jadi dua hal ini yang harus dilakukan," jelasnya. Karena itu ke depan perlu ada koordinasi terpadu antara Kominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Cyber Crime Polri. Ia yakin, Polri dan BSSN dengan alat yang canggih didukung SDM yang mumpuni, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai leading sector maka perlindungan data bisa diwujudkan. Legislator dapil Sumatera Barat II tersebut menambahkan, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, yang terpenting adalah payung hukumnya. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang tengah dibahas DPR dan pemerintah penting untuk segera disahkan.

Indonesia Krisis Perlindungan Data Pribadi

Aplikasi kesehatan e-HAC (electronic Health Alert Card) diduga menderita kebocoran data, sehingga mengakibatkan data-data pribadi penggunanya dapat terekspos. Data pribadi tersebut antara lain nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto pribadi, nomor induk kependudukan, nomor pasport, hasil tes Covid-19, identitas rumah sakit, alamat, nomor telepon serta beberapa data lainnya. ITSEC Asia, salah satu perusahaan penyedia layanan keamanan informasi terbesar di Asia Pasifik menjelaskan bahwa penting bagi seluruh pemilik dan pengembang aplikasi maupun website untuk memiliki standar tinggi keamanan data I.T. untuk menutup celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Presiden Direktur PT ITSEC Asia, Andri Hutama Putra, menjelaskan bahwa masyarakat terutama pengguna akun e-HAC perlu mengantisipasi potensi penyalahgunaan data pribadi mereka akibat dari kebocoran data ini. “Akibat dari data pribadi yang tersebar, kita perlu waspada terhadap berbagai penyalahgunaan seperti penipuan melalui berbagai media seperti email, SMS, whatsapp dan telepon; penjualan data untuk kepentingan marketing yang menyebabkan ketidaknyamanan, dan berbagai penyalahgunaan data informasi untuk berbagai kepentingan yang beragam,” jelas Andri Hutama Putra dalam keterangan yang diterima INILAHCOM. Menyikapi situasi tersebut, Andri Hutama Putra membagikan beberapa tips dalam menjaga keamanan data pribadi yang dapat diaplikasikan dengan mudah oleh seluruh masyarakat. <ol><li>Bijak dalam menerima informasi, tidak mudah meng-iyakan informasi via telepon atau pesan yang masuk. Meskipun dia sudah memiliki dan mengetahui data kita termasuk rekam medis atau kesehatan, tidak menjadi jaminan hal tersebut bukan merupakan penipuan, selalu lakukan verifikasi. Contoh: pembuatan kartu kredit, penawaran promo, atau asuransi. </li><li>Mengganti password email dan PIN untuk akses data dan aplikasi penting secara berkala. </li><li>Gunakan OTP (One Time Password) ataupun 2FA (Two Factor Authentication)</li><li>Hati hati dalam menggunakan e-mail, jangan buka email tautan yang mencurigakan, dan manfaatkan email  secara bijak </li><li>Uninstall aplikasi yang tidak terpakai</li><li>Mulai mengedukasi keluarga dan teman-teman terkait seberapa penting menjaga data dan bijak dalam bertukar informasi dengan pihak manapun </li></ol>Andri juga menambahkan bahwa pihak-pihak yang memegang data pribadi baik swasta ataupun pemerintah perlu lebih aktif dalam rencana tindakan preventive dan corrective untuk menangani kebocoran data pribadi pada situs atau aplikasi. “Setiap hari ada 3 sampai 5 celah keamanan baru yang dipublikasikan, dengan fakta ini seluruh pemilik dan pengembang aplikasi harus lebih memperhatikan sistem keamanan dengan cara seperti pengujian keamanan (penetration test) secara berkala untuk meminimalisir celah keamanan baru, meningkatkan kemampuan internal di aspek People, Process & Technology (PPT), dan juga menggandeng perusahaan-perusahaan yang handal dibidang keamanan IT untuk peningkatan keamanan pengamanan situs penting,” jelas Andri Hutama Putra. Lebih lanjut Andri juga mengatakan perlu adanya tanggung jawab dari pihak terkait dengan melakukan notifikasi dan edukasi ke pengguna yang terdampak kebocoran datanya, agar masyarakat dapat mengantisipasi resiko kerugian yang lebih besar misalnya dengan mengganti password atau pin, lebih bersikap hati-hati kalau mendapat email sms atau telepon yang bisa disalahgunakan karena datanya yang sudah bocor. “Diharapkan pemilik aplikasi seharusnya sudah mulai diperketat dari sisi regulasi, sehingga dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan undang-undang yang memiliki sanksi tegas. Hal ini patut disikapi dengan serius karena Ekonomi Digital menjadi penyokong revolusi industri 4.0, dimana banyak hal mengarah ke digital, tetapi kita tetap harus memperhatikan keamanan digital maupun pengguna digital,” tutup Andri Hutama Putra.

Data eHAC Diduga Bocor, Berikut Ini Hal yang Wajib Diwaspadai 

Mulai hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021 Aplikasi PeduliLindungi menjadi syarat perjalanan bagi semua moda transportasi di dalam negeri. Hal ini merujuk hasil rapat koordinasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan jajarannya yang digelar pada Selasa (24/8/2021) yang lalu. Rapat tersebut memutuskan Aplikasi PeduliLindungi resmi menjadi syarat perjalanan dan berlaku serentak secara nasional pada Sabtu, 28 Agustus 2021. Budi karya mengatakan dalan konferensi persnya "Sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang penting untuk mengatur mobilitas di masa Pandemi Covid-19, Simpul-simpul transportasi seperti: terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara menjadi bagian dari filter kita untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19." Aplikasi PeduliLindungi dapat diunduh di Google Play dan App Store. Untuk membuat akun aplikasi PeduliLindungi sangatlah mudah, anda cukup mendaftar lewat  nomor handphone ataupun alamat email untuk kemudian kode OTP akan dikirimkan Aplikasi PeduliLindungi melalui sms maupun pesan email, setelah sms  ataupun email kode OTP berhasil dikirimkan kamu akan login dan mendaftarkan nama pengguna dan mengisi NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) untuk data sertifikat vaksin yang otomatis tersimpan dalam data vaksinasi Covid-19. Sebagai syarat perjalanan tentunya beberapa fitur lengkap yang dimiliki Aplikasi PeduliLindungi ini bisa menjadi andalan dalam mencegah penyebaran Covid-19, fitur tersebut diantaranya layanan pendaftaran vaksin secara online, Paspor digital,  Diary perjalanan, Teledokter, Info penting, Scan QR Code dapat digunakan untuk check in dan check out ke berbagai fasilitas umum, dan untuk memasuki moda tranportasi. Sedangkan untuk syarat perjalanan Aplikasi PedulilLindungi sudah terintegrasi dengan sertifikat vaksin pertama dan kedua serta hasil tes Covid-19 yang dapat diungga dan diunduh sesuai kebutuhan terutama saat boarding, dan sudah dilengkapi dengan data electronic Health Alert Card (eHAC) dalam satu genggaman. User interface yang mudah membuat Aplikasi PeduliLindungi dapat menjadi solusi mencegah penyebaran Covid-19 melalui moda transportasi saat Pandemi Covid-19.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Ehac

Data eHAC Diduga Bocor, Berikut Ini Hal yang Wajib Diwaspadai

Indonesia Krisis Perlindungan Data Pribadi

Dugaan Data eHAC Bocor, Pakar Siber Nilai Pemerintah Lengah

Aplikasi PeduliLindungi Sah Jadi Syarat Perjalanan

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA